Endus Kartel Ayam Ras , Bidik 12 Perusahaan

Endus Kartel Ayam Ras , Bidik 12 Perusahaan

  Minggu, 21 February 2016 07:34
PENJELASAN: Tampak Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak, Haryadi, mendampingi Wakil Wali Kota Pontianak Edi R Kamtono, memberikan penjelasan kepada Ketua KPPU Syarkawi Rauf, mengenai kondisi pasar daging ayam ras di Kota Pontianak. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PONTIANAK – Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyatakan jika saat ini mereka sedang mendalami dugaan kartel atau persekongkolan perdagangan ayam ras di Provinsi Kalbar dan di beberapa daerah lainnya. "Saat ini ada 12 perusahaan unggas nasional yang diduga terkait dengan kartel, dan telah kami tetapkan sebagai terlapor," katanya.

Diungkapkan dia, untuk 12 perusahaan unggas yang melakukan dugaan kartel tersebut, mulai dari perusahaan besar hingga menengah. "Mudah-mudahan dua minggu ke depan sudah dilakukan pemanggilan di persidangan. Biasanya kartel terjadi jika harga sangat tinggi atau harga sangat rendah untuk mematikan pesaing," ungkapnya.

Mereka sendiri sudah bertemu dengan Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, yang disepakati melakukan investigasi bersama-sama. Mereka menyepakati di mana kepolisian akan masuk ke ranah pidananya, sedangkan KPPU akan masuk ke ranah persoalan persaingan usahanya.Untuk di Kalbar, setelah dilakukan inspeksi secara langsung, diakui dia, belum mengarah kepada adanya dugaan kartel. Tetapi, dia menambahkan, yang menjadi permasalahan di Kalbar yakni mahalnya pakan, karena sebagian besar dari pasokan luar.

Dalam kesempatan itu, dia mengungkapkan sejumlah aspirasi dari para peternak mandiri. Dari aspirasi yang sampai kepadanya, para peternak tersebut mengakui kesulitan untuk bersaing dengan peternak kemitraan atau terintegrasi dengan perusahaan perunggasan besar. Kesulitan tersebut, menurut dia, dikarenakan sang pesaing telah menguasai dari hulu hingga ke hilir. "Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk mencari solusi dari apa yang dikeluhkan oleh peternakan mandiri, mulai dari mahalnya bibit ayam, pakan hingga pemasaran yang harus bersaing dengan peternakan kemitraan," ujarnya. (arf)

 

Berita Terkait