Empat Komoditas Tak Impor

Empat Komoditas Tak Impor

  Jumat, 20 Oktober 2017 10:00
HARI PANGAN: Menteri Pertanian Amran Sulaiman berbincang bersama warga yang hadir dalam hari pangan sedunia di Makodam XII Tanjungpura, Kubu Raya, Kamis (19/10). HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan empat komoditas pertanian tidak lagi impor dari negara lain. Hal ini diungkapkannya saat membuka hari pangan sedunia di Makodam XII Tanjungpura, Kubu Raya, Kamis (19/10). 

“Empat komoditas seperti beras, bawang, cabai, dan jagung. Ini prestasi yang dilakukan oleh petani Indonesia. Hari pangan ini dijadikan momentum menyelesaikan pangan-pangan yang belum selesai,” kata Amran. 

Beberapa tahun silam, bangsa ini masih impor jagung 3,6 juta ton dari negara lain dengan nilai Rp10 triliun. Saat ini, kata Amran, jagung sudah tidak impor lagi, bahkan bersiap melakukan ekspor jagung. 

“Hanya satu tahun, melakukan akselerasi ke jagung, dan itu jagung langsung swasembada. Dulu impor jagung sampai 3,6 juta ton, hari ini nol, hal itu karena regulasi yang tepat. Regulasi selalu menjadi penghambat tapi sekarang regulasi diubah untuk menyelesaikan masalah pangan ini,” ungkapnya.

Menteri Pertanian juga menyebut dalam waktu dekat beberapa negara tetangga, seperti Malaysia  sudah siap menerima impor jagung dari Indonesia. Menurutnya, saat ini Indonesia akan ekspor tiga juta ton jagung  dengan nilainya Rp10 trilliun. 

Berhasilnya empat komoditas tanpa impor membuat kementerian pertanian berencana akan mengembalikan kejayaan rempah-rempah Indonesia seperti 500 ratus tahun yang lalu. Hal itu dilakukan karena pangan saat ini  sudah menunjukkan hasil yang baik.

Amran menyebut tahun 1600 masehi, bangsa ini dikenal dengan rempah-rempah. Banyak negara imperialis datang ke negeri ini karena rempah-rempah. Saat ini teknologi yang sudah canggih membuat produksi rempah-rempah menurun. 

“Sesuai intruksi Presiden, kami akan mengembalikan kejayaan rempah-rempah. Hal itu kami lakukan karena kami anggap pangan sudah menunjukkan hasil yang baik. Tahun ini sudah mulai dengan menganggarkan Rp2,4 trilliun, selebihnya tahun depan, dengan total Rp5,5 trilliun,” katanya. 

Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya siap mendeklarasikan Kalbar menjadi lumbung pangan dunia melalui pembangunan pertanian di perbatasan. “Salah satu momen penting dalam rangkaian hari pangan sedunia yang 37 adalah mengembangkan pertanian perbatasan di Kecamatan Kembayan, Sanggau sebagai lumbung pangan perbatasan,” ujarnya.

Menurutnya, ini menjadi  momen penting yang diharapkan akan menginisiasi sebagai lumbung pangan daerah dan nasional berbasis perbatasan. Kalbar siap menjadi role model bagi provinsi lain, kata dia, untuk mengelola kecamtan/kabupaten perbatasan sebagai lumbung pangan dunia. 

“Kalbar akan ekspor beras Indonesia ke Malaysia melalui border Entikong. Semoga dapat menjadi jawaban, secara khusus dan Indonesia umumnya untuk perdagangan pangan dunia,” ungkapnya. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan menilai ada dua tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mewudjukan kedaulatan dan ketahanan pangan. Pertama tantangan ketersediaan atau produksi. Tantangan ini muncul karena lahan produktif di Indonesia semakin berkurang yang disebabkan alih fungsi yang cukup besar. Penyebabnya seperti perubahan iklim, serangan hama dan keperluan teknologi.

“Sejak reformasi lahan produktif berkurang, tapi sekarang justru sudah mulai bertambah,” kata Daniel di Pontianak, Kamis (19/10). 

Tantangan kedua adalah kesejahteraan petani. Ia menilai pemerintah baru menuntaskan 50 persen dari tugasnya yakni meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Keberhasilan itu mencapai 100 persen, jika pemerintah sudah meningkatkan kesejahteraan petani.

“Petani harus sejahtera dan itu tugas pemerintah. Petani adalah pahlawan pangan bagi rakyat Indonesia,” lanjut dia. 

Menurut Daniel, untuk mengukur kesejahteraan petani itu dilihat dari pendapatnnya. Selama petani tidak bisa meningkatkan pendapatan, maka menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mwujudkannya. “Tata niaga harus diperbaiki, jangan sampai petani bekerja keras tapi bukan mereka yang menikmati keuntungannya,” pinta Daniel. 

Masih disampaikan Daniel setelah menuntaskan dua hal itu pemerintah masih memiliki PR untuk sektor pangan. Yakni pemerintah harus bisa memperkuat sektor hilir pertania. Dengan begitu petani tidak hanya bisa memproduksi tetapi juga bisa menjual hasil produksinya.

Hal inipun, lanjut dia, tentu berdampak pada kesejahteraan petani. Karena itu ia mengingatkan bahwa kesejahteraan petani bukan hanya objek apalagi dianggap sebagai sekedar eksplotasi untuk mengejar target produksi.

“Petani adalah subyek pertama yang harus disejahterakan di sektor pangan. Ini berdasarkan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi kedaulatan pangan  harus ditegakkan,” tegas Daniel. 

Kemudian lanjut dia, yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah ialah tidak menghilagkan subsidi bagi petani. Subsidi ini sebagai mekanisme formal guna mewujudkan keadilan sosial bagi petani. (mse/gef) 

Berita Terkait