Eksporter Kalbar Pilih Jalur Aman

Eksporter Kalbar Pilih Jalur Aman

  Sabtu, 2 April 2016 10:30
Rudyzar Zaidar

Berita Terkait

PONTIANAK - Aksi teror kelompok Abu Sayyaf di sekitar wilayah perairan Filipina tidak berdampak secara luas terhadap perdagangan luar negeri Kalimantan Barat. Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Rudyzar Zaidar menyebut jalur yang dipilih eksporter Kalbar untuk mengirim produknya ke Filipina tergolong aman.

Selama ini para eksporter Kalbar mengirim produknya ke Filipina selalu transit dulu ke Singapura. Dari Singapura kapal-kapal tersebut akan melewati Laut Cina Selatan dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Filipina bagian utara. Sampai saat ini jalur tersebut masih sangat aman.

Adapun konflik hanya terlokalisir di kawasan perairan Mindanao, Filipina bagian selatan. ”Jadi tidak ada imbas sedikit pun untuk pengiriman barang ke Filipina karena kapal-kapal dari Kalbar lewatnya di utara Filipina. Di sana jalur yang sangat aman karena memang jalur internasional. Yang terimbas kan provinsi lain yang dekat dengan Filipina seperti Kalimantan Timur dan beberapa provinsi di Sulawesi, karena mereka dekat dengan selatan Filipina,” ujar pengusaha yang juga pernah mengirim produk ke Filipina itu, kemarin (1/4).

Menurut Rudyzar, terganggunya situasi di perairan Filipina bagian selatan sedikit banyak akan mempengaruhi harga komoditas Kalbar di pasaran Asia Tenggara dan Pasifik. Adapun komoditas Kalbar yang biasanya dikirim ke Filipina adalah kayu lapis dan produk karet. Untungnya masih dalam skala kecil.

”Mungkin pengaruhnya ke jatuhnya harga. Tetapi berapa besar jatuhnya harga tersebut belum besar, karena konfliknya ada di perairan yang terlokalisir, bukan di jalur internasional. Jadi kalau ada penurunan harga saya kira juga turunnya kecil. Apalagi pasar terbesar kita kan Tiongkok,” tukas dia.

Selain itu, ekspor Kalbar ke Filipina relatif kecil. “Saya kira tidak sampai 1 persen dari total ekspor kita. Jadi tidak akan mempengaruhi kita,” ujar. Namun, apabila masalah di perairan selatan Filipina tersebut berkepanjangan, menurutnya bukan tidak mungkin harga-harga komoditas akan anjlok.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik nilai ekspor Kalimantan Barat pada Februari 2015 sebesar US$36,86juta. Kepala BPS Kalbar Pitono mengatakan,  Jepang, Korea Selatan dan India merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalimantan Barat terbesar pada Februari yaitu  masing-masing sebesar US$11,65 juta, US$6,60 juta dan US$5,05 juta dengan kontribusi sebesar 63,19 persen.

“Intinya tujuan ekspor Kalimantan Barat pada Februari 2016 masih didominasi negara Asia yaitu dengan kontribusi sebesar 89,97 persen. Sedangkan kontribusi nilai ekspor ke negara tujuan utama lainya di Argentina dan Amerlka Serikat sebesar 3,07 persen serta 6,96 persen ke negara lainnya,” pungkasnya. Siapkan Pembebasan

Pemerintah mengintensifkan upaya pembebasan sepuluh WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Kemarin (1/4) Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi tiba di Manila untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah Filipina. Bakal ada pertemuan khusus antara kedua pemerintah untuk menyikapi kasus tersebut.

First Secretary KBRI di Manila Basriana Basrul menyatakan, Indonesia akan bekerja sama dengan semua unsur di Filipina. Langkah pertama yang dikedepankan adalah diplomasi. Karena itu, Menlu Retno memutuskan untuk datang langsung ke Manila.

’’Kami mencoba melakukan semua cara untuk menyelesaikan masalah ini,’’ kata Basriana di KBRI Manila kemarin.

Diplomat perempuan tersebut mengungkapkan, ini adalah kali pertama WNI menjadi korban penyanderaan kelompok separatis di Filipina Selatan. Meski begitu, kasus serupa sejatinya sudah beberapa kali terjadi dan melibatkan warga negara asing. Misalnya, Jepang, Italia, Tiongkok, dan Malaysia.

Yang menyulitkan adalah mendeteksi kelompok penyandera tersebut. Banyak faksi separatis di Filipina Selatan. Memang, selama ini publik akrab dengan gerakan pimpinan Abu Sayyaf. Namun, sesungguhnya banyak kelompok bersenjata di kawasan Mindanao dan sekitarnya.

’’Jumlahnya banyak. Nah, ini (yang menyandera sepuluh WNI, Red) kelompok yang mana,’’ kata Basriana.

Mengenai tebusan yang diminta penyandera, dia menilai hal itu sulit dipenuhi. Pemerintah Indonesia belum berpikir untuk memenuhi tuntutan uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar yang disampaikan penyandera lewat pemilik kapal Brahma 12 dan Anand 12. Selain itu, Filipina tidak mengenal uang tebusan. ’’No ransom deal,’’ katanya.

Di sisi lain, berkaca pada pengalaman, para penyandera juga tidak pernah main-main dengan ancaman mereka. Menyandera dan meminta tebusan merupakan cara mereka untuk membiayai perjuangan. Basriana menyatakan, hal yang sama pernah dialami dua warga Malaysia yang disandera kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Para penyandera mengajukan uang tebusan.

Meski, akhirnya dipenuhi, tebusan itu bukan jaminan keselamatan bagi sandera. Dalam kasus tersebut, penyandera memang membebaskan warga Malaysia tersebut, tetapi hanya seorang. Seorang sandera lainnya tetap dieksekusi. ’’Alasannya, uang tebusan yang diterima tidak sesuai dengan permintaan,’’ ungkap diplomat yang sudah dua tahun bertugas di Manila tersebut.

Menurut informasi yang didapat KBRI Manila, penyandera memberikan deadline sampai 8 April mendatang. Itu berarti enam hari lagi.

Basriana memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk membebaskan sepuluh sandera tersebut. Koordinasi dengan pemerintah Filipina terus ditingkatkan. Hal itu dilakukan di semua level. Dari jalur militer, panglima TNI dan kolega dari Filipina terus menjalin hubungan. Hal yang sama terjadi di kepolisian dan jalur diplomatik yang menjadi ranah Kementerian Luar Negeri.

’’Yang pasti, kita harus menghormati kedaulatan Filipina. Kita punya hubungan baik yang kita manfaatkan untuk mencari jalan keluar masalah ini,’’ kata Basriana.

Bagaimana dengan operasi militer? Dia memastikan semua opsi sangat mungkin dilakukan. Bahkan jika harus membebaskan sandera dengan operasi militer. Masalahnya, hal itu tidak bisa asal dilakukan. Kasus tersebut terjadi di wilayah negara lain. Pasukan tempur Indonesia tidak bisa seenaknya memasuki teritori negara lain. ’’Harus ada izin dari pihak Filipina,’’ tegasnya.

Respons Media

Media Filipina memberikan reaksi beragam soal penyanderaan sepuluh WNI. Porsinya memang tidak terlalu besar. Kebanyakan berita tersebut ditempatkan di halaman dalam. Misalnya, harian International New York Times, The Philippine Star, dan BusinessMirror.

Star melaporkan, Panglima Militer Filipina Jenderal Hernando Irriberri langsung terbang ke Mindanao untuk melihat situasi terakhir di sana. Selain itu, dia menyiapkan langkah-langkah taktis pembebasan sandera.

Terkait dengan siapa sesungguhnya dalang penyanderaan, pemerintah Filipina belum bisa memastikan. Juru Bicara Angkatan Bersenjata Mindanao Barat Filemon Tan Jr. mengungkapkan, pihaknya belum mendapat konfirmasi soal pelaku penyanderaan. Ada kabar, pelakunya adalah kelompok Abu Misaya, salah satu faksi separatis di Mindanao. ’’Kami belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Kami masih harus melakukan verifikasi,’’ katanya. (ca/c5/sof)

Berita Terkait