Eksekutif Mulai Bahas KUA-PPAS, Infrastruktur Dasar jadi Bidikan

Eksekutif Mulai Bahas KUA-PPAS, Infrastruktur Dasar jadi Bidikan

  Kamis, 13 Oktober 2016 09:30
PEMBAHASAN KUA-PPAS: Wakil Bupati Antonius L Ain Pamero, Sekretaris Daerah Muhammad Sukri, dan sejumlah kepala SKPD yang hadir membahas KUA-PPAS 2017 di Aula Kantor Bupati, Rabu (12/10). MUSTA’AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2017. Rabu (12/10), Wakil Bupati (Wabup) Antonius L Ain Pamero memimpin pembahasan tersebut. Dalam pembahasan mereka terungkap harapan agar pada tahun depan, APBD disesuaikan dengan visi serta misi Bupati-Wakil Bupati, yakni  infrastruktur dasar, di antaranya jembatan, jalan, dan listrik.

Pada kesempatan tersebut hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Sukri dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. "Visi-misi kami kan jelas, untuk infrastruktur dasar memang prinsip. Bukan berarti bidang lain tidak penting," kata Anton, sapaan karib Wabup. 

Dalam pembahasan KUA-PPAS tersebut, mereka lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang sifatnya mendesak, seperti jalan, jembatan, dan listrik. Karena, kata dia, masih banyak jalan di Kapuas Hulu yang perlu diperhatikan. Jalan yang dimaksudkan dia, baik antardesa dan dusun, maupun antarkecamatan. Demikian juga dengan listrik, di Kapuas Hulu ini, diakui Wabup, masih banyak desa yang belum menikmatinya. Di sisi lain, peroslan air bersih, menurut Wabup, di mana masyarakat Kapuas Hulu pun belum semua bisa merasakan. “Oleh karena itu Pemkab berikan dana pada PDAM agar bisa meningkatkan pelayanannya,” kata dia.

Politisi PKPI ini mengakui jika pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten ini pada tahun ini turun, seperti pendapatan dari BPHTB, pendapatan hasil pajak, retribusi, dan lainnya. "PAD beberapa tahun ini memang tidak tercapai. Makanya target PAD tahun depan disesuaikan dengan realita,” jelasnya. 

Karena mengetahui sumber PAD yang dihasilkan, maka, dia menegaskan, Pemkab tak mau menetapkan target PAD berlebihan. Mantan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dua periode ini, mengingatkan agar para kepala SKPD segera menyusun rencana kerja anggara (RKA), paling lambat 24 Oktober, sebelum dibahas bersama dewan. “Saya minta RKA masing-masing SKPD segera di susun. Jangan telat,” tegasnya. 

Ketika disiunggung masalah struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) yang baru, dia mengaku sudah membahasnya. “SOPD pembahasannya sudah selesai bulan Agustus dan kini tinggal menunggu pengesahan dari Provinsi,” jelasnya. 

Apalagi, dia memastikan pada tahun depan pemerintah setempat sudah menggunakan SOPD baru. Oleh karena itu, dia menambahkan, dalam penyusunan KUA-PPAS harus menyesuaikan siapa pejabatnya yang bertanggung jawab dalam RKA. “Kami belum tahu kapan SOPD Kapuas Hulu disahkan dan kami masih menunggu," ungkapnya. (aan)

Berita Terkait