Ekonomi Politik Anggota Dewan (Terhormat)

Ekonomi Politik Anggota Dewan (Terhormat)

  Jumat, 22 April 2016 10:12   1

 “Chanel tv ini jangan Selalu menghujat, mereka (baca: anggota dewan) juga manusia”, ujar salah seorang penelpon dalam acara editorial di salah satu channel tv nasional yang pada saat itu sedang asyik-asyiknya membahas prilaku anggota dewan yang identik dengan kata “Broker”(6/4/2016). Sontak dengan pernyataan serta gaya bicara penelpon yang cendrung emosional sehingga meledak-ledak, membuat saya tertawa geli mendengarnya. Pembelaan mentah-mentah dari sang penelpon ini tentu sangat normatif, jika mayoritas orang di Indonesia berfikir dan bersikap demikian ketika memandang sesosok seorang anggota dewan, niscahya prilaku koruptif adalah salah satu keahlian anggota dewan kita yang terhormat, hal demikian  juga membuktikan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang cendrung pemaaf walaupun telah disakiti dan dikhianati.

Pada dasarnya mereka merupakan rakyat biasa lalu bermetamorfosis menjadi seorang anggota dewan (terhormat) ketika berhasil memenangkan pemilihan legislatif. Mereka memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan amanah rakyat, namun kekuasaan tersebut cendrung disalahgunakan. Sehingga wajar bila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya dalam satu tahun belakangan ini (januari 2015-januari 2016) turun dari 59,2 % menjadi 48,5 % (Indikator, 29/01/2016). Menjadi wajar pula jika banyak media massa di Negara kita hadir sebagai penghujat prilaku anggota dewan, karena pada kenyataanya apa yang ditampilkan media massa merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri, selain juga tidak menampikkan adanya unsur kepentingan sang pemilik modal.

            Mungkin dalam melihat kasus ini saya masih kurang objektif, karena memang pada kenyataannya saya termasuk dalam golongan masyarakat yang jijik terhadap prilaku anggota dewan yang katanya terhormat itu, walaupun (katanya) masih ada anggota dewan baik walaupun tidak betul-betul baik sepenuhnya. Namun ditengah ketidakobjektifan saya sebagai pengamat prilaku anggota dewan ini, saya akan berusaha menjelaskan serasional mungkin posisi seorang anggota dewan sebagaimana fitrahnya sebagai seorang manusia dan hakekatnya sebagai seorang wakil rakyat dalam konteks demokrasi sebuah Negara.

Logika sederhana Ekonomi Politik

Merujuk Samuel P. Huntington seorang pakar ilmu politik kontemporer menjelaskan bahwa trend ekonomi dunia di masa mendatang akan cendrung bergerak memusat, atau lebih tepatnya bersatu. Sedangkan trend politik akan cendrung memisah, atau lebih tepatnya berdiri sendiri. Jika kita lihat realitasnya, gairah ekonomi dunia akan mengarah kepada pasar bebas, menyatukan mata uang, bahkan merobohkan semua sekat yang menggangu lancarnya ekonomi dunia. dan trend politik akan cendrung memunculkan banyak kepentingan politik, terciptanya Gap-gap, bahkan sampai pengakuan Negara baru maupun wilayah daerah baru yang legitimate.

Apa yang dikatakan Huntington merupakan logika yang sekiranya dapat  mengambarkan sosok seorang anggota dewan, dimana realitasnya seorang anggota dewan akan cendrung memposisikan dirinya sebagai rakyat ketika berbicara ekonomi rakyat dan cendrung berdiri sendiri sebagai sebuah kekuatan politik yang berpengaruh demi melancarkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Namun agar lebih sederhananya lagi, saya akan berusaha menggambarkan sosok anggota dewan sebagai seorang manusia sebagaimana yang dikatakan penelpon yang begitu menginspirasi tadi.

            Dalam konteks manusia, maka seorang manusia sejatinya memiliki sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan secara biologis atau lebih tepatnya kebutuhan jasmani serta rohani. Demi agar kebutuhan tersebut tercukupi, maka tuhan yang maha esa memberikan akal untuk berfikir mengenai bagaimana cara manusia tersebut memenuhi kebutuhannya, kata “kebutuhan” sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Ketika kebutuhan memanggil maka terjadilah proses berfikir atau tepatnya proses politik didalam otak untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, sehingga Plato mengatakan bahwa manusia adalah binatang-binatang politik (zoon politicon).

            Jika analogi ekonomi dan politik sama halnya dengan fungsi perut dan otak di dalam tubuh manusia maka keduanya menempati posisi yang teramat strategis dalam sistem kehidupan manusia itu sendiri. Otak di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai instrument pengontrol segala gerakan maupun respon yang bersinggungan dengan tubuh, dan perut merupakan tempat dimana manusia mengelola energi yang diserap melalui makanan yang dikonsumsi sehingga mampu menunjang kinerja otak, oleh karena itu hubungan antara otak dan perut adalah hubungan simbiosis mutualisme (Saling menguntungkan).

Otak tidak akan bekerja jika tidak mendapatkan asupan energi yang telah diolah oleh perut dan perut tidak akan menerima makanan apabila otak tidak digunakan untuk bekerja mencari makanan. Otak dan perut menjalankan tupoksinya sehingga tubuh dapat beraktifitas sebagaimana mestinya, dan rutinitas tersebut sudah digariskan oleh sang pencipta alam. Jika perut sama urusannya dengan ekonomi, maka ekonomi akan bicara dalam perspektif kebutuhan. Lalu jika otak sama artinya dengan politik, maka otak akan selalu bicara kepentingan.

Namun jika kebutuhan tersebut terpelintir lalu menjelma menjadi hasrat dan cendrung melahirkan gairah keinginan atau lebih tepatnya nafsu yang tidak terkendali, lalu dengan otomatis memaksa otak untuk berfikir menghalalkan segara cara demi mencapai tujuan tertentu, kecendrungan seperti ini telah disampaikan Machiavelli seorang pemikir zaman reinasaince, maka dari pada itu setiap politisi yang menghalalkan segara cara dikenal dengan nama machiavellis. Seorang machiavellis tampaknya lebih cocok menggambarkan sesosok anggota dewan kita yang terhormat ini, sangat kita ketahui bahwa masyoritas bahkan dapat dikatakan seluruh anggota dewan sekelas DPR maupun DPRD sekalipun adalah orang-orang yang berkecukupan karena pada dasarnya untuk meraih kursi legislatif seorang kandidat harus menggelontorkan pundi-pundi rupiah yang tidak sedikit. Mengembalikan modal pada saat kampanye sepertinya menjadi dorongan terhadap seorang anggota dewan sehingga memompa kinerja otak untuk berfikir bagaimana cara mengembalikan modal untuk menebus mahalnya demokrasi kita.

Wakil Rakyat Juga Manusia

            Dengan segala kesederhanaan, maka saya sangat setuju bahwa seorang wakil rakyat juga merupakan manusia yang sama pada umumnya, kita tidak boleh menampikkan bahwa ia juga memiliki kepentingan serta kebutuhan selayaknya manusia. Namun dalam konteks Negara, maka seorang wakil rakyat harus mengesampingkan kepentingan pribadi diatas segala-galanya karena pada dasarnya wakil rakyat adalah manusia pilihan yang mendapatkan legitimate untuk mengurus Negara melalui lembaga yang begitu sakral.

Menjadi wajar jika semua wakil rakyat mencoba membangun imaji kolektif sebagai tokoh publik yang bermartabat dan mulia, karena seorang wakil rakyat memerlukan konstituen yang dengan senang hati akan memilihnya sehingga memberikan legitmasi sebagai wakil rakyat. Jika dalam konstitusi telah termaktub dan diartikan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” , lalu seharusnya seorang wakil rakyat bekerja untuk melayani rakyat melalui aspirasi yang digodok dalam sidang parlemen, namun keyataannya nilai tersebut menjadi terbalik, kedaulatan tak lagi berada ditangan rakyat namun menjadi “Kedaulatan berada di tangan wakil rakyat”, sehingga wakil rakyat kerap menjadikan rakyat sebagai komoditas pencitraan semata.

Mengembalikan kerhomatan anggota dewan, tampaknya agak sedikit mustahil. Pasalnya, lembah dimana anggota dewan tersebut berasal (partai politik) sangat tidak transparan sehingga menjelma sebagai sisi gelap dari demokrasi itu sendiri baik itu di Indonesia bahkan dihampir seluruh Negara demokratis di dunia. Memperbaiki moralitas anggota dewan harus dimulai dengan merevitalisasi serta mereformasi partai politik itu sendiri.

Dengan demikian, benar ungkapan bijak Abraham Lincoln (1809-1865) yakni “hampir semua orang dapat bertahan menghadapi kesulitan, tetapi kalau ingin tahu watak seseorang, berilah dia kekuasaan” (nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power). Seorang rakyat yang tidak amanah, ketika diberi kekuasaan lantas menyelewengkannya (abuse of  power), maka kini disebutlah ia anggota dewan yang (terhomat).

*) Presedium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial-Politik Indonesia (ILMISPI)

 

Delly Ferdian

Pemerhati Ekonomi Politik JEMARI Sakato Sumatera Barat