Dwelling Time Pelabuhan Pontianak Tiga Hari

Dwelling Time Pelabuhan Pontianak Tiga Hari

  Kamis, 15 September 2016 09:30
SIBUK : Aktivitas di Pelabuhan Dwikora Pontianak terlihat sibuk setiap harinya, terlihat sejumlah peti kemas tersusun rapi dan sudah siap diangkut. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

Perbaiki Proses Bongkar Muat 

PONTIANAK - Pelaku usaha logistik menyambut positif ketegasan presiden untuk mempercepat dwelling time dan memberantas pungli di seluruh pelabuhan di Indonesia. Langkah itu harus dibarengi penyamaan persepsi antara proses pre-clearance, customs clearance, dan post clearance yang selama ini diberlakukan di pelabuhan. 

Ketua DPW Asosiasi Logistic dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Barat Retno Pramudya mengatakan, dwelling time di Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dikelola PT Pelindo II (IPC) mencapai tiga hari. “Jujur saja, kami cukup puas dengan Pelabuhan Pontianak. Bisa dikatakan salah satu yang terbaik di Indonesia,” ujarnya kepada Pontianak Post.

Jokowi sendiri meminta dwelling time tidak lebih dari tiga hari. Sedangkan rata-rata proses bongkar muat di Pelabuhan Pontianak kurang dari itu. “Waktu yang dibutuhkan kontainer impor, sejak kontainer dibongkar dari kapal  sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan rata-rata tiga hari. Bahkan tahun lalu bisa hanya dua hari saja,” sebutnya.

Disebutkan dia, perbaikan proses bongkar muat ini adalah buah dari investasi peralatan dan perbaikan proses administrasi dari Pelindo II dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, crane-crane raksasa yang dipasang di dermaga dan parkiran kontainer Pelabuhan Pontianak sangat membantu proses bongkat muat di sana.

Namun demikian, Retno meyakini dwelling time di Pontianak bisa jauh lebih cepat apabila jalur kendaraan angkut menuju pelabuhan leluasa. Sebagai informasi, Wali Kota Pontianak membatasi jam operasional dan ruas jalan yang boleh dilalui kendaraan angkut dari dan menuju pelabuhan. Kendati begitu, dia sendiri setuju terhadap aturan Wali Kota.

“Saya yakin bisa lebih cepat dwelling timenya. Tetapi Wali Kota juga tepat terhadap aturan itu. Karena kondisi infrastruktur jalan kita tidak memungkinkan kendaraan berat untuk selalu lalu lalang. Belum lagi masalah kemacetan yang semakin terasa belakangan ini,” ungkap dia.

Sementara Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Massaya dalam kunjungangannya ke Pontianak mengatakan Pelabuhan Pontianak memiliki dwelling time yang memenuhi standar. Bahkan Pelabuhan Pontianak diplot menjadi penyokong  program tol laut. 

“Tujuan pembangunan tol laut antara lain menghilangkan disparitas harga barang/logistik antar wilayah barat dengan Timur, maupun ke wilayah perbatasan, terpencil, terdalam, dan terluar Indonesia. Pelabuhan Pontianak terhubung dengan berbagai pulau lainnya,” ujarnya.

Salah satu peran Pelabuhan Pontianak adalah menjadi daerah pasokan untuk kawasan Natuna, Kepulauan Riau. Sebelumnya suplai barang dari Jakarta diubah dari Pelabuhan Pontianak. “Pelabuhan ini sangat penting dalam upaya mendukung jalur logistik di wilayah barat dan perbatasan Indonesia. Guna mewujudkan hal itu, adalah dengan mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Pontianak untuk menstabilkan harga barang di pulau terluar Indonesia seperti di Natuna,” katanya.

Dijelaskan, selama ini barang ke Natuna datang setiap 21 hari sekali sebanyak 250 ton, kedepan akan menjadi lebih pendek yaitu 10 hari. Meningkat dua kali lipat. Kendati demikian, kemampuan Pelabuhan Pontianak terbatas untuk melakukan ekspor-impor skala besar. Dia menyinggung pelabuhan di kawasan Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah yang bakal dibangun sebagai pelabuhan internasional di Kalimantan Barat. Diperkirakan pembangunan memakan waktu 2-3 tahun dengan anggaran Rp10- Rp12 triliun," katanya. 

Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan, praktik pungli merupakan persoalan lama yang dilematis. ’’Pungli itu nggak akan disampaikan secara terbuka karena dua pihak (pengusaha dan oknum aparat, Red) bisa terjerat,’’ ungkapnya. Pungli di pelabuhan biasanya berbentuk biaya-biaya yang tidak ada dalam aturan resmi.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pelindo III Yon Irawan mengungkapkan, dwelling time terjadi karena kontainer belum keluar dari area pelabuhan atau menuju gudang importer. Hal itu berdampak pada pelayanan yang semestinya bisa dipakai konsumen lain. ’’Barang bisa keluar kalau sudah melengkapi dokumen perizinan dan melewati pemeriksaan. Nah, itu ditangani instansi lain,’’ katanya. 

Operator pelabuhan bertugas di post clearance atau dalam proses bongkar muat. Dua tahap lainnya, pre-clearance dan custom clearance, ditangani instansi lain. Di antaranya, Bea Cukai dan Badan Karantina. ’’Dwelling time yang makin lama akan merugikan perusahaan,’’ tegas Yon.

Perbaikan di sektor pelabuhan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Perbaikan sistem juga mendesak untuk dilakukan. Kemenhub pun merancang sejumlah strategi untuk menyamakan persepsi semua pelabuhan terkait dwelling time. Salah satunya, mewajibkan semua stakeholder pelabuhan ngantor di Priok.

    Stakeholder pelabuhan yang dimaksud adalah 16 kementerian dan lembaga yang selama ini berkaitan dengan arus keluar masuk barang di pelabuhan.’’Pelindo sudah mencarikan tempat, satu bulan harus pindah,’’ ujar Menhub Budi Karya Sumadi. Meski kantornya masih sendiri-sendiri, minimal jaraknya sudah berdekatan.

    Setelah itu, akan ada satu koordinator untuk mengkoordinir K/L yang ada. Bisa Bea dan Cukai atau salah satuy perwakilan K/L. nantinya semua wajib satu suara. ’’Kalau satu setuju, yang lain juga harus setuju,’’ lanjutnya. sehingga, tidak ada lagi hambatan untuk arus keluar masuk barang. 

    Pihaknya tidak akan membuat aturan lagi untuk menyatukan kementerian tersebut, karena regulasi yang ada sudah cukup. Malah, pihaknya hendak mengurangi aturan. Sebenarnya, lanjut Budi, kalau konsisten dengan aturan yang sudah ada, mulai UU hingga level peraturan menteri, sudah cukup. (ars)

Berita Terkait