Dukungan Pemekaran Jelai Kendawangan Raya

Dukungan Pemekaran Jelai Kendawangan Raya

  Selasa, 17 May 2016 11:01
TERIMA DRAF: Sukiman, anggota Komisi II DPR-RI menerima draf usulan pembentukan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya dari Panitia Pemekaran, dalam kunjungannya ke Kecamatan Kendawangan, Sabtu (14/5). EFENDI YUSUF FOR PONTIANAK POST

Berita Terkait

KENDAWANGAN – Berbagai upaya dan tahapan proses usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) telah dilakukan oleh Tim Panitia Pemekaran Jelai Kendawangan Raya (JKR). Sebut saja seperti melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kabupaten Ketapang tentang proses usulan pemekaran DOB JKR yang hampir selesai di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Termasuk juga dukungan dari anggota Komisi II DPR RI, H Sukiman SPd MM. Dukungan tersebut disampaikan pada saat dialog dan ramah tamah dengan Tim Panitia Pemekaran JKR dan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat. Pertemuan tersebut juga dihadiri beberapa anggota DPRD Kabupaten Ketapang daerah pemilihan I, V, dan VI di Ruang Rapat Kantor Camat Kendawangan, Sabtu (14/5) lalu. 

Hamzah Saputra SSos I, ketua Panitia Pemekaran JKR, didampingi Sekretaris Panitia, Aliman Nuryadin SPd I, mengatakan bahwa usulan DOB JKR saat ini berada pada tahapan akhir pemberian persetujuan bersama antara Gubernur Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar. Hal tersebut, menurut dia, sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta telah melalui berbagai kajian baik akademis maupun administrasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007. 

Hamzah juga berharap, dengan kedatangan salah satu anggota DPR RI dari Komisi II ini, akan memberikan progress yang positif terhadap proses pembentukan Kabupaten JKR. Karena, mereka yakin, setelah melihat dan mempelajari isi dokumen DOB JKR dengan segala potensinya, maka wakil rakyat yang duduk di pusat akan memperjuangkannya di sana. 

Sementara itu, H Sukiman SPd MM, anggota Komisi II DPR RI, mengungkapkan bahwa esensi dari pemekaran wilayah adalah untuk memperpendek rentang kendali dan mempercepat pembengunan. Sebagai anggota dari komisi yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sukiman menuturkan bahwa untuk mewujudkan semua itu, memerlukan kekompakan, kemauan, serta kerja keras dari Tim Panitia Pemekaran. Di sisi lain, mantan Ketua DPRD Kabupaten Melawi tersebut juga menegaskan, harus ada kesepakatan politik bersama, karena kuota pemekaran wilayah masih terbuka. Apalagi, diyakini dia bahwa dokumen DOB JKR sudah lengkap dan melalui berbagai kajian. 

Lebih lanjut dikatakanya bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan PP tentang grand design tentang penataan daerah, sebagai pedoman masalah pemekaran wilayah. Kemudian, dia menambahkan, berdasarkan kajian tim otonomi daerah dan kajian administratif untuk menentukan apakah daerah itu layak dimekarkan atau tidak. Jika memenuhi syarat, dia memastikan, akan ditetapkan oleh pemerintah melalui PP, untuk kemudian dibentuk kabupaten persiapan atau daerah persiapan selama 3 tahun. Dari persiapan inilah, dia menjelaskan apabila selama 3 tahun dibina oleh Kemendagri dan dinilai layak melalui kajian, maka DPR RI akan merekomendasikan membuat undang-undang untuk ditetapkan sebagai DOB definitif. “Saya yakin usulan pemekaran Kabupaten JKR sudah lengkap, karena kerja keras tim panitia. Di samping itu pemekaran JKR bukan karena kemauan, tapi sebuah kebutuhan dan kami siap membentu dan memfasilitasi apabila usulan Tim Panitia DOB JKR itu sampai di tingkat pusat," janji dia. (ser)

Berita Terkait