Dukung Amnesti Pajak

Dukung Amnesti Pajak

  Jumat, 12 Agustus 2016 09:24
SOSIALISASI: Ratusan Perwira Menengah dan Perwira Pertama jajaran Kodam XII Tanjungpura mengikuti sosialisasi Tax Amnesti yang digelar Dirjen Pajak. foto Pendam

Berita Terkait

KUBU RAYA— Ratusan Perwira Menengah dan Perwira Pertama jajaran Kodam XII Tanjungpura, Kamis (11/8) mengikuti sosialisasi Tax Amnesti yang digelar Direktorat Jendral Pajak di Aula Kodam XII Tanjungpura. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran prajurit Kodam XII Tanjungpura mendukung program pemerintah pusat. 

 
 “Saat ini pemerintah telah berupaya memberikan kepastian  dan payung hukum, tentang  program amnesti pajak atau  pengampunan pajak. Karenanya mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah demi Indonesia yang lebih mandiri,” kata Kepala Staf Kodam XII Tanjungpura, Brigjend TNI Ahmad Supriyadi saat membuka Sosialisasi Tax Amnesti.

Amnesti pajak merupakan  penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. 

Ahmad Supriadi menerangkan, hal yang melatar belakangi adanya Amnesti Pajak adalah kondisi ekonomi global yang terjadi pada saat ini, seperti moderasi atau perlemahan pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Amerika yang belum stabil, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, ketidakpastian kebijakan moneter, harga barang komoditas yang cenderung menurun dan resiko geo politik yaitu kondisi Timur Tengah dan Brexit.

“Kondisi ekonomi global yang terjadi sangat berdampak bagi Indonesia yaitu, terjadinya perlambatan ekonomi  Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran negara yang semakin membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri manufaktur, Infrastuctur Gap (kesenjangan kondisi infrastruktur) yang masih tinggi, sehingga meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial,” paparnya. 

Salah satu tujuan amnesti pajak adalah meningkatkan pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi aset atau pengalihan harta), sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. “Selain itu juga akan mendorong reformasi perpajakan menuju system perpajakan yang berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif dan terintegrasi serta dapat meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kalbar pada khususnya,” jelas Kasdam.

Ahmad Supriadi juga menambahkan, pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Dana tersebut sebagian besar didapat dari investasi dunia usaha pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian dan payung hukum, serta mengajak untuk ikut serta dan aktif dalam program amnesti pajak atau pengampunan pajak. (ash)

Berita Terkait