Dugaan Korupsi UPJJ Jerora-Sui Anna Sintang

Dugaan Korupsi UPJJ Jerora-Sui Anna Sintang

  Minggu, 8 Oktober 2017 11:16
ilustrasi

Berita Terkait

Minta Mabes Polri Ambil Alih 

PONTIANAK – Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanuddin Abdullah meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mengambil alih kasus korupsi Kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan (UPJJ) Jerora II-Sei Ana pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang. Kasus tersebut diduga dia melibatkan seorang mantan Pelaksanatugas Dinas PU Kabupaten Sintang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“LAKI minta kepada Bareskrim Mabes Polri untuk mengambil alih perkara ini agar segera tuntas dan jelas status hukumnya. Sebab, penanganan perkara ini telah ditangani oleh Polres Sintang sejak tahun 2015,” kata Burhanudin, kemarin di Pontianak. Menurut Burhan, sapaan karibnya, kasus dugaan korupsi ini telah diusut oleh Polres Sintang, hanya saja terkesan lamban. Padahal, lanjut Burhan, berdasarkan hasil audit BPK, proyek UPJJ tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp800 juta. Terkait itu, maka DPP LAKI pun telah menerbitkan surat dan telah disampaikan ke Bareskrim Polri Nomor 0202/DPP. Laki/HK.STG/K.IV.17 tanggal 26 September 2017.

“Perkara ini pun telah mendapatkan perhatian masyarakat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Nomor. HAM. 2-HA. 01.02-161 tanggal 14 Juni 2017 perihal Surat Koordinasi dan Klarifikasi yang disampaikan ke Kapolda Kalbar,” beber Burhan.

Karena itu, LAKI mendesak Bareskrim Mabes Polri melalui Densus Anti Korupsi yang dibentuk Kapolri, sangat diharapkan eksistensinya dalam menuntas perkara korupsi yang belum tuntas. “LAKI dan masyarakat siap mendukung Densus Anti Korupsi Polri demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tutup Burhan.

Sebelumnya, LAKI juga telah bersurat ke Komisi Pemaberantasan Korupsi (KPK) pada Januari 2017 lalu. Menurut Burhan, KPK memiliki wewenang melakukan koordinasi dan supervisi. Hal ini, disebutkan dia, berdasarkan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK BAB II pasal 6 (a) dan (b), padal 7 dan pasal 8.

"Saat ini pihak kuasa pengguna anggaran (KPA) belum diperiksa. Padahal polisi telah menetapkan dua orang tersangka, PPK dan PPTK dan bahkan berkas perkaranya sudah ada yang dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Sintang," katanya.

Burhan menjelaskan, KPA merupakan Keputusan Bupati Sintang Nomor 1185 Tahun 2012 tentang pelimpahan atas sebagian atau seluruhnya kekuasaan Bupati Sintang selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sintang, selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang anggaran tahun anggaran 2013 tsnggal 31 Desember 2012. "Jelas bahwa keputusan Bupati itu merupakan dasar pelimpahan kepada kepala SKPD Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran," terangnya.

Menurutnya, KPA harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara. Karena, dia menambahkan, KPA memiliki peran yang cukup besar dalam mengamankan keuangan negara dan menyukseskan pembangunan. Kewenangan KPA, disebutkan dia, antara lain merupakan pelaksana teknis dan mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap persetujuan pencairan keuangan negara yang disebut SPM (surat perintah membayar).

Proyek jalan Jerora Dua-Sungai Ana, dikatakan dia, satu item yang sempat tidak dikerjakan, yakni pengaspalan. Proyek tahun 2013 oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Pekerjaan Umum Sintang ini disebut-sebut sudah dilakukan pencairan 100 persen.

Proyek senilai Rp1 miliar itu dikerjakan secara swakelola oleh UPJJ Dinas Pekerjaan Umum Sintang, tahun anggaran 2013. Proyek jalan tersebut sepanjang 2 kilometer, dengan item pengerjaan masing-masing tanah, parit, tuk A, dan aspal 500 meter dari muara jalan. (arf)

Berita Terkait