Dua Warga Ditahan

Dua Warga Ditahan

  Rabu, 3 Agustus 2016 10:56

Berita Terkait

PONTIANAK -  Konflik antara masyarakat dengan perusahaan sawit PT Sintang Raya terus meluas.  Hal ini berujung pada dipenjarakannya dua warga Olak Olak Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Adalah Ponidi dan Efendi, keduanya dituding melakukan pencurian tandan buah segar (TBS) di perkebunan sawit dekat desa mereka.

 
Ponidi dan Efendi telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polres Mempawah. Penangkapan keduanya berdasarkan laporan yang dibuat PT Sintang Raya di Polres Mempawah pada 11 Juli  lalu. Mereka diduga kuat terlibat pencurian TBS pada 9 dan 10 Juli 2016 di wilayah hak guna usaha (HGU) PT Sintang Raya, tepatnya di blok M dan N.

Salah seorang tersangka, Ponidi mengakui bahwa ia bersama 100 warga masyarakat lain yang jumlahnya lebih dari 100 orang melakukan pemanenan massal buah sawit yang berada di dekat desa mereka.

Ponidi tidak pernah membayangkan bahwa panen massal tersebut akan membawanya ke dalam jeruji besi. "Kami melakukan pemanenan massal atas inisiatif masyarakat sendiri. Tidak ada yang menyuruh," kata Ponidi saat ditemui di Polres Mempawah, Selasa (2/8).

Menurut Ponidi, inisiatif warga itu muncul setelah membaca pengumuman yang dipasang warga. Pengumuman itu berisi tentang putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan sertifikat HGU Sintang Raya dan memerintahkan BPN Kubu Raya mencabut HGU atas nama PT Sintang Raya.

"Mungkin masyarakat beranggapan lahan itu sudah kembali ke masyarakat. Sehingga masyarakat memanennya," katanya.

Menurut Ponidi, pada saat melakukan pemanenan TBS, ada mobil perusahaan yang berada di lokasi. Menurutnya, pihak perusahaan tidak melarang, hanya mengimbau agar aktivitas tersebut dihentikan.

Kapolres Mempawah AKBP Dedi Agustono mengatakan, proses hukum terhadap kasus pencurian TBS yang melibatkan warga masyarakat sedang berjalan. Menurut pihaknya telah menetapkan Ponidi dan Efendi sebagai tersangka. Dari kasus ini, kata Dedi, pihaknya telah mengantongi delapan nama lain yang diduga kuat melakukan pencurian TBS di wilayah HGU PT Sintang Raya sesuai dengan laporan polisi yang dibuat pada 11 Juli 2016.

"Dari situ kami berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 9 ton TBS, dua pikap, motor tossa dan satu kapal motor," jelasnya. "Untuk perkembangan kasusnya kami juga akan memanggil pihak penadah TBS. karena TBS itu kami sita dari PT RK," lanjutnya.

Dedi menambahkan, Polres Mempawah menerima empat laporan polisi terkait PT Sintang Raya. Dua di antaranya kasus pencurian TBS oleh masyarakat, penganiayaan dan pengeroyokan.

Dua kasus lainnya, yakni kasus pengeroyokan dan penganiayaan. Dalam kasus pengeroyokan, pihaknya telah menetapkan Katin dan Frengki yang kini masih dicari polisi. Sedangkan kasus penganiayaan, pihaknya telah menetapkan Ichsan sebagai tersangka. Ichsan diduga melakukan pemukulan terhadap anggota polisi saat pengamanan aksi demomstrasi pada 23 Juli 2016 di perkebunan PT Sintang Raya.

Bantah Sweeping Warga

Dedi membantah telah melakukan sweeping terhadap masyarakat pasca demonstrasi. Yang dilakukan polisi, lanjut Dedi, adalah murni penindakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran hukum berdasarkan laporan polisi.

"Kami tidak melakukan sweeping. Tapi kami melakukan penegakan hukum. Beberapa orang harus kita lakukan upaya paksa karena sudah dua kali kami lakukan pemanggilan," jelasnya.

Dedi juga membantah melakukan pemukulan terhadap warga. "Itu semua tidak benar. Kalau memang ada yang dipukul, kenapa mereka tidak lapor. Kan di sini ada propam," katanya.

Untuk saat ini sebagian personel yang sebelumnya disiagakan di perkebunan PT Sintang Raya telah ditarik ke markas. "Personel sudah kami tarik dan mungkin hanya tinggal 1 pleton. Ini semua bukan karena kami membela PT Sintang  Raya, tapi kami mengantisipasi jika ada konflik susulan," tegasnya.

Sementara itu, PT Sintang Raya juga membantah telah mengkriminalisasi warga masyarakat terkait aksi demontrasi terhadap PT Sintang Raya.

Menurut Legal PT Sintang Raya Harlen Sitorus, yang dilakukan perusahaan adalah melaporkan kasus pencurian tandan buah segar yang terjadi pada 9 dan 10 Juni 2016 di area HGU PT. Sintang Raya tepatnya di blok M dan N. wilayah itu berdampingan dengan Desa Olak Olak Kubu.

"Saya tegaskan, kami tidak melakukan kriminalisasi. Maaf-maaf kata, mereka mencuri buah dan melanggar hukum," katanya.

Disinggung soal aksi demontrasi oleh warga masyarakat Olak Olak Kubu dan sekitarnya, Harlen menuding ada pihak-pihak yang menunggangi warga. Menurutnya ada pihak yang memanfaatkan keuntungan dari aksi demonstrasi itu.

“Masyarakat sebenarnya salah dalam memahami isi putusan Mahkamah Agung (Kasasi). Karena yang mereka baca hanya putusan tingkat pertama dan banding. Mereka tidak membaca isi putusan kasasi," kata Harlen.

Diuraikan Harlen, pada 20 September 2011, ada lima warga masyarakat menggugat sertifikat HGU PT Sintang Raya ke PTUN Pontianak. Dalam gugatannya, BPN Kubu Raya sebagai pihak yang tergugat, sedangan PT Sintang Raya sebagai tergugat II intervensi dengan tuntutan membatalkan sertifikat HGU No 4 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Kubu Raya seluas kurang lebih 11 ribu hektar.

Gugatan pada tingkat pertama dimenangkan oleh lima orang masyarakat sebagai pihak pengguggat. Dalam putusan gugatan di tingkat pertama ada tiga poin, pertama mengabulkan penggugat, kedua membatalkan semua sertifikat HGU atas nama PT Sintang Raya, ketiga memerintahkan BPN Kubu Raya mencabut sertifikat HGU PT Sintang Raya.

Selanjutnya, kata Harlen, PT Sintang Raya mengajukan banding ke PTUN Jakarta pada Juni 2013. Putusannya sama dengan putusan tingkat pertama (Putusan PTUN Pontianak).

Kemudian PT Sintang Raya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 550/k/TUN/2013 tanggal 27 Februari tahun 2014 menyatakan, pertama, mengabulkan gugatan penggugat, kedua, membatalkan sertifikat HGU PT. Sintang Raya dan yang ketiga, memerintahkan BPN Kubu Raya memcabut sertifikasi HGU PT Sintang Raya, Kemudian, menerbitkan sertifikat pengganti atas nama PT Sintang Raya dengan mengeluarkan tanah para penggugat.

"Berapa tanah penggugat itu? Lima hektare," jelasnya.

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut, PT Sintang Raya masih menunggu sertifikat pengganti dari BPN Kubu Raya. "Jadi kesimpulan dari putusan itu, tanah yang dikeluarkan hanya 5 hektare, bukan 11 ribu sekian seperti yang klaim mereka,"  tegasnya. (arf)

Berita Terkait