Dua Tahun Jokowi-JK

Dua Tahun Jokowi-JK

  Senin, 17 Oktober 2016 09:30

Berita Terkait

Periode akhir 2014, saat Jokowi-JK menerima tongkat estafet pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, perekonomian Indonesia memang tidak sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Limbungnya perekonomian global pada 2008 gara-gara krisis finansial di Amerika Serikat (AS) yang lantas menjalar ke berbagai negara menggembosi harga komoditas pertambangan, sektor yang sejak awal 2000-an menjadi motor utama penggerak ekonomi Indonesia.

Akibatnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2012 tak tertahankan. Pemerintahan Jokowi-JK pun tak kuasa menahannya pada tahun pertama. Ekonomi yang pada 2014 terus turun ke level 5,02 persen pada 2015 kembali merosot ke level 4,79 persen, level terendah sejak 2009.

Untung, bayang-bayang kekhawatiran itu mulai pudar. Level 4,79 persen rupanya sudah menjadi titik nadir dalam serial perlambatan ekonomi pascakrisis finansial global. Hingga semester I 2016, ekonomi Indonesia perlahan mulai merangkak naik, menggapai level 5,04 persen. ”Hingga akhir tahun nanti, pemerintah optimistis ekonomi kita tumbuh di angka 5 persen,” ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki akhir pekan lalu.

Dari beragam indikator, pertumbuhan ekonomi memang menjadi jangkar sekaligus wajah kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Tahun ini pemerintah sebenarnya mematok target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 5,2 persen. Namun, angka itu sepertinya berat untuk diraih. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa angka realistis yang bisa dikejar adalah 5,1 persen.

Namun, angka itu pun tak menjadi soal. Menurut Teten, tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK memang diniatkan sebagai fondasi untuk mengejar agenda Nawacita. Karena itu, politik anggaran pun dirombak agar APBN mampu menjadi pendorong ekonomi. Lalu, tahun kedua adalah akselerasi. ”Yang terpenting, pertumbuhan ekonomi tahun ini lebih tinggi (daripada tahun lalu, Red). Itu akan memberi confidence (kepercayan diri, Red) bahwa tahun 2017 bisa lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Teten menyebutkan, dalam dua tahun pertama pemerintahan maupun tiga tahun ke depan, pemerintah akan terus berfokus menggenjot pembangunan infrastruktur. Meskipun, dia mengakui bahwa masih banyak aral melintang. Mulai pembebasan lahan hingga rumitnya perizinan. Sebab, ketersediaan infrastruktur memang prasyarat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. ”Karena itulah, anggaran infrastruktur terus naik,” ucapnya.

Salah satu kebijakan paling signifikan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK adalah mereformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebuah kebijakan yang sangat tidak populis, bahkan sebelumnya selalu ditentang keras PDIP, partai pengusungnya, karena dinilai bakal memberatkan rakyat kecil.

Anjloknya harga minyak memang menggerus penerimaan negara dari sektor migas. Tapi sekaligus menjadi berkah karena ikut menurunkan harga BBM. Jokowi-JK pun lantas memangkas subsidi solar. Bahkan, sama sekali menghilangkan subsidi untuk BBM jenis premium.

Meski awalnya mendapat tentangan di sana-sini, pertaruhan popularitas itu berbuah manis. Dari pemangkasan subsidi tersebut, pemerintah bisa mengantongi efisiensi hingga Rp 211,3 triliun. Dengan ruang fiskal itulah, pemerintah bisa bergerak lincah menyasar program pembangunan infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan.

Berbagai indikator seperti angka kemiskinan, pengangguran, rasio Gini yang mencerminkan ketimpangan ekonomi, hingga inflasi memang berhasil ditekan. Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang diusung Jokowi-JK di awal masa pemerintahan, dibutuhkan kerja ekstrakeras. 

Bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun mendatang digenjot? Deputi Kantor Staf Presiden Bidang Ekonomi Denni Puspa Purbasari mengatakan, pembangunan infrastruktur masih akan menjadi andalan. Selain menghilangkan penghambat laju perekonomian, pembangunan infrastruktur bakal menarik investasi dalam jumlah besar sekaligus menggerakkan industri konstruksi dan rantai supplier-nya. ”Jadi, dampak ke sektor riilnya akan sangat terasa,” jelasnya.

Karena itu, selain terus memperbesar porsi belanja infrastruktur dalam APBN, pemerintah terus mendorong swasta agar ikut ambil bagian dalam proyek-proyek infrastruktur skala besar. ”Makanya, paket kebijakan ekonomi terkait deregulasi terus dijalankan,” katanya.

Teten menambahkan, kerikil-kerikil yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi juga akan dibersihkan. Apa itu? Salah satunya pungutan liar (pungli) yang memicu ekonomi biaya tinggi. Karena itu, presiden sudah menginstruksikan pemberantasan pungli, bahkan hingga tingkat perizinan di pusat maupun daerah. ”Kalau pungli hilang, bisnis akan lebih efisien dan kompetitif,” ucapnya.

Terkait dengan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama penggerak ekonomi, Denni menyebut pemerintah juga sudah punya strategi. Yakni, menjaga daya beli. Bagaimana caranya? ”Dengan mengendalikan inflasi,” sebut dia.

Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut, volatilitas harga pangan selalu menjadi penentu gerak inflasi. Karena itu, Bulog pun sudah diinstruksikan agar memperbaiki mekanisme distribusi sekaligus terus siaga untuk melakukan operasi pasar guna meredam gejolak harga pangan. ”Kalau inflasi terkendali, daya beli akan terjaga. Suku bunga acuan juga bisa dijaga di level rendah sehingga dunia usaha diharapkan bisa mengakses kredit dengan bunga lebih rendah,” paparnya.

Senior economic analyst Kenta Institute Eric Alexander Sugandi menambahkan, sejauh ini dirinya cukup optimistis terhadap prospek ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ke depan. Namun, dia menggarisbawahi beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk lebih mendorong pertumbuhan.

”Yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat supaya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap kuat. Karena konsumsi rumah tangga adalah kontributor utama GDP (gross domestic product, Red) dan mesin utama pertumbuhan ekonomi,” katanya kepada Jawa Pos kemarin (16/10).

Eric menjelaskan, salah satu upaya untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga adalah menjaga inflasi. Tahun ini pemerintah menargetkan inflasi di kisaran 4 persen plus minus 1 persen. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat melanjutkan belanja infrastruktur untuk dapat membuka lapangan kerja baru.

”Di sisi lain, pemerintah juga harus terus mendorong dan memfasilitasi investasi swasta dengan melanjutkan reformasi struktural, dengan terus menggulirkan paket-paket kebijakan ekonomi. Tapi, ini memang butuh waktu dan keputusan melakukan investasi ada di investor,” jelasnya.

Menurut dia, APBN tahun depan lebih realistis dan cukup konservatif. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur. ”APBN saya lihat lebih realistis dan cukup konservatif dalam asumsi pertumbuhan ekonomi di 5,1 persen. Walau forecast saya di 5,3 persen untuk 2017,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, ekonom BCA David Sumual mengatakan, sepanjang tahun ini pihaknya memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,0 persen. Dia menjelaskan, ada dua sentimen positif, yakni iklim investasi yang membaik dan potensi pariwisata yang cukup menjanjikan.

”Tapi, dulu pemerintah targetnya ekonomi bisa tumbuh 7 persen. Itu merupakan target yang sulit tercapai. Tapi, Indonesia terbantu dengan potensi investasi dan tourism yang cukup baik,” ujarnya saat media gathering di Bandung Sabtu lalu (15/10).

David menjelaskan, iklim investasi di tanah air terbantu dengan terus masuknya dana asing. Terlebih, hal itu disebabkan confidence yang terbentuk saat program tax amnesty periode pertama berlangsung sukses. ”Bahkan, tax amnesty di Indonesia terbilang paling sukses di seluruh dunia. Hal itu tentu membuat sebuah opini yang positif bagi Indonesia,” tambahnya.

Sedangkan untuk sentimen tourism, David menyebut Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi yang cukup baik. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia menjadi potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan sektor pariwisata.

”Namun, Thailand masih menjadi saingan utama bagi Indonesia. Thailand juga bisa me-manage dengan baik potensi sektor pariwisatanya. Tapi, Indonesia tentu peluangnya lebih besar, mengingat jumlah penduduk yang besar, potensi millennial besar. Ditambah juga membaiknya kepercayaan investor pada kondisi di Indonesia,” jelasnya.

David menekankan, Indonesia perlu fokus untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan serta mencari sumber pertumbuhan baru. ”Di mana sumber tersebut bisa menyerap tenaga kerja, menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, dan meningkatkan ekspor,” imbuhnya.

Saat ini Indonesia lebih banyak bergantung pada sektor komoditas sebagai mesin pendorong pertumbuhan. Ketika harga komoditas terjun bebas, pertumbuhan wilayah-wilayah penghasil komoditas di Indonesia ikut tertekan.

Dia mengingatkan agar pemerintah juga berfokus pada kebijakan fiskal untuk jangka panjang. ”Kebijakan fiskal, pemerintah kadang injak rem, kadang injak gas. Jangan sampai kebijakan hanya untuk jangka panjang,” katanya. (owi/dee/c11/ang) 

 

Berita Terkait