Dua Pihak Beradu Bukti

Dua Pihak Beradu Bukti

  Rabu, 30 March 2016 09:39
SIDANG: Suasana sidang gugatan perbuatan melawan hukum perihal status kepemilikan tanah yang berdiri di atas Kantor Dispurabudpar Kota Singkawang digelar di Pengadilan Negeri Singkawang Selasa (29/3) kemarin. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Berita Terkait

SINGKAWANG—Sidang gugatan perbuatan melawan hukum perihal status kepemilikan tanah yang berdiri di atas Kantor Dispurabudpar Kota Singkawang digelar di Pengadilan Negeri Singkawang Selasa (29/3) kemarin.

Masing-masing pihak baik penggugat Drs Hefzi Mochtar dan tergugat Walikota Singkawang menyodorkan bukti kepada majelis hakim yang diketuai Sri Hasnawati dan dua anggotanya Guntur Nurjadi dan PHH Patra.

Untuk pihak tergugat selain menyodorkan bukti baru juga mengajukan dua saksi yakni Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Singkawang, Antin Suprihatin dan Indah Ratu Utami selaku Kasi Pengadaan dan Distribusi DPPKA Kota Singkawang.

Dalam sidang itu, Penggugat dikuasakan kepada anaknya selaku pengacara insidentil Ivan Rizaldi, sedanggkan tergugat dikuasakan kepada Herlia Damaiyanti, Sari Tangkau, dan Ruli Amri. 

Dalam gugatannya, Ivan menyatakan bahwa tanah di atas Kantor Dispurabudpar dimiliki penggugat, seluas 2200 meter persegi dengan rincian sertifikat hak milik tahun 1976 seluas 1200 meter persegi, dan sertifikat hak milik tahun 1977 seluas 1000 meter persegi.

Dulunya, tanah itu berdiri kantor Kanwil Departemen Sosial, alamatnya Jalan Sosial 1 (kini Jalan Firdaus H Rais,red). Sejak tahun 2008, 2013, hingga 2014, Ivan terus menanyakan dan mengirim surat meminta kejelasan plus ganti rugi. Pernah mentok karena tak ada jawaban, akhirnya Pemkot membalas surat yang dilayangkan Ivan. Singkat kata, Pemkot menyarankan uji materi di Pengadilan demi mendapatkan kejelasan hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa. Akhirnya 28 Oktober 2015, penggugat melayangkan gugatan ke PN Singkawang. “Alasan menggungat karena kita merasa bahwa itu milik kita,” katanya.

Selain itu Ivan juga mengatakan sebelum sidang bahwa tidak terlaksana tukar guling, setelah terbentuknya Pemkot Singkawang sesuai UU Nomor 22 tahun 2001. Mengapa tidak ada tukar guling alias ruilslag, karena tanah di Alianyang dengan luas 1967 meter persegi bukan aset negara atau inventaris Kantor Departemen Sosial Kab Sambas kala itu. Hal itu sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Depsos Kabupaten Sambas tanggal 3 Mei 1994 Nomor UM.10-51/V/1994. “Makanya tidak ada tukar guling,” katanya.

Dengan kata lain, Ivan berpendapat mereka masih memiliki hak atas kedua persil tanah sesuai sertifikat hak milik yang ada. Permasalahan semakin ruwet, tatkala berbicara soal bukti tertulis ditambah persoalan aset sebuah wilayah. Ternyata objek sengketa masih belum diserahterimakan dari Pemkab Bengkayang ke Singkawang, meski sudah tercatat dalam buku inventaris aset Kota Singkawang.

Dalam penyampaian keterangan saksi terutama dari Sekretaris Dinas DPPKA kota Singkawang, Antin Suprihatin, sudah melakukan koodinasi baik ke Pemkab Sambas melalui Bagian Perlengkapan, maupun ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang. Alhasil memang ada hak milik terdaftar atas kepemilikan tanah yang menjadi objek sengkata tersebut. Namun ia juga menyampaikan dari hasil penelurusan informasi dan sejarah terutama kepada seorang staf PU kala itu, Bahtiar namanya, tanah yang menjadi objek sengketa pernah dimiliki oleh seorang mantan Kasdam kala itu. Istri mantan kasdam itu meminta Bupati Sumardji kala itu membayarkan uang sejumlah Rp 2.400.000, maka dibayarkanlah. Hanya saja apakah ada bentuk tertulis, ini hanya penelusuran peristiwa terkait objek sengketa.

Lalu mengapa Pemkot menjadikan hal tersebut aset sebagaimana UU 22 tahun 2001 soal terbentuknya Pemkot Singkawang, dimana salah satu poinya pasal 14, tanah bangunan pemerintahan milik negara itu menjadi aset Pemkot. “Dulu di atasnya berdiri kantor Kanwil Depsos, setelah pemekaran diserahkan ke pemerintah daerah Singkawang,” jelasnya.

Soal asal usul tanah seperti ditanyakan penggugat, ia mengatak tidak tahu menahu.

Sebelum mengakhiri kesaksiannya, Antin sempat menyampaikan informasi bukti baru yang sudah diajukan tiga pengacara Walikota itu Majelis Hakim, intinya surat pernyataan penyerahan tanah tertanggal 20 April 1983 itu ditandatangi oleh Drs Hefzi Mochtar.

Inti surat itu, kata Sari Tangkau, terkait surat penyataan dan berita acara, dimana adanya ruilslag alias tukar guling tanah, dimana tanah objek sengketa di Jalan Sosial I itu ditukar ke lahan di Jalan Alianyang Kelurahan Melayu Kecamatan Pasiran.

Dimana perjanjian itu dibuat oleh Suparbidjono selaku Kepala Kantor Depsos Kab Sambas dan Hefzi Mochtar selaku Kepala Bidang Pemerintahan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sambas. Surat ini disaksikan dan ikut menandatangi Soeryadie Kepala Kelurahan Melayu, Ateng Suryadi Kepala Kelurahan Pasiran, Bachtiar Usman Staf Dinas PU  Sambas, Sjur’ie Nawawi Walikota Kotip Singkawang, Ribut Ngadiman Kepala Agraria Kabupaten Sambas. 

Sidang akan dilanjutkan minggu depan Selasa (5/4), dimana pengacara Walikota akan mengajukan bukti-bukti baru dan dua saksi. Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 wib berakhir pukul 16.20 WIB (har)

Berita Terkait