Dua Pejabat CV AIL Terancam

Dua Pejabat CV AIL Terancam

  Selasa, 17 January 2017 09:30
DAMPINGI : PPNS, Tri Djatiningsih mendampingi pekerja yang akan memberikan kesaksian di sidang CV AIL.. WAHYU/PONTIANAKPOST

MEMPAWAH- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagker) (dulunya Sosnakertrans) Kabupaten Mempawah melakukan penindakan tegas terhadap CV AIL. Perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan itu di duga melakukan pelanggaran berupa tidak membayar gaji karyawan di bawah Upah Minum Kabupaten (UMK) sejak tahun 2014 dan 2015.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Tri Djatiningsih, S.Sos, M.Si menerangkan, terungkapnya kasus pelanggaran yang di lakukan CV AIL bermula dari laporan para karyawannya atau buruh di perusahaan itu pada 2015 silam. Mereka melaporkan tidak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan UMK yang telah di tetapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

“Yang melaporkan ada 23 karyawan, namun jumlah keseluruhan yang bekerja di CV AIL lebih dari itu. Mungkin yang berani lapor hanya 23 orang saja,” terang Tri, Senin (16/1) di sela-sela sidang lanjutan perkara CV AIL di PN Mempawah.

Menindaklanjuti laporan dengan berkas perkara nomor : BP/01/PPNS/Sosnakertrans-D/2016 itu, Tri selaku PPNS melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk melakukan upaya pembinaan dan turun ke lapangan untuk melihat secara dekat kondisi perusahaan dan karyawan yang bekerja di perusahaan itu.

“Sebenarnya CV AIL ini sudah lama bermasalah sejak sebelum adanya laporan dari para karyawan tesebut. Namun, selama ini berbagai permasalahan itu dapat di fasilitasi dan di lakukan pembinaan. Tetapi, CV AIL secara terus menerus melakukan pelanggaran hingga kami putuskan untuk melakukan proses hukum,” tegasnya.

Tri mengungkapkan, dari pemeriksaannya dalam kasus tersebut di temukan pelanggaran yang di lakukan oleh CV AIL. Yakni, perusahaan membayar upah pekerja atau buruh lebih rendah dari ketentuan UMK Mempawah pada tahun 2014 dan 2015 silam.

“Pada tahun 2014 lalu, UMK Mempawah sebesar Rp 1. 387.000,- perbulan. Sedangkan upah harian untuk pekerjaan selama 7 jam perhari dan 40 jam seminggu yakni Rp 55. 480,-. Nah, perusahaan membayarkan upah karyawan di bawah dari nilai itu,” tuturnya.

Pelanggaran, imbuh Tri juga berlanjut pada tahun 2015. Pada tahun 2015, UMK Mempawah di tetapkan sebesar Rp 1. 575.000,- perbulan. Sedangkan upah harian dengan waktu 7 jam perhari dan 40 jam seminggu sebesar Rp 63.000,-.

“Sedangkan upah yang di bayarkan oleh perusahaan hanya sebesar Rp 45. 720 perhari sejak tahun 2014 lalu sampai sekarang. Dari situlah kita temukan adanya pelanggaran pembayaran upah di bawah UMK yang telah di tetapkan pemerintah daerah,” ulasnya.

Terhadap pelanggaran itu, masih menurut Tri, maka pihaknya menjerat CV AIL dengan pasal 90 ayat (1) Jo pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pihaknya juga menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tersebut. Yakni pemilik perusahaan, JD (58) dan Direktur, HP (50).

“Kedua tersangka terancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 1 tahun. Sedangkan denda uangnya minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. Saat ini, proses persidangan dalam tahapan pemeriksaan saksi dari pelapor sudah selesai. Senin (23/1) nanti di lanjutkan dengan saksi yang meringankan dari tersangka,” tandasnya.(wah)