Dua Hektare Lahan Gambut Terbakar, Jangan Saling Tuding

Dua Hektare Lahan Gambut Terbakar, Jangan Saling Tuding

  Selasa, 16 Agustus 2016 09:30
CUACA MALAM: Kendaraan melintas di Jalan Ahmad Yani Pontianak pada malam hari. Minimnya intensitas hujan yang turun membuat kabut asap mulai terlihat menyelimuti udara Pontianak pada sore menjelang malam. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Dua hektare lahan gambut dan semak belukar di Gang Merpati, Kecamatan Pontianak Utara ludes terbakar, Senin pagi. Kepala Badan Bencana Penanggulangan Daerah Pontianak, Aswin Taufik mengatakan, terjadi kebakaran lahan belum diketahui penyebabnya dan dalam penyelidikan.

“Kejadian kebakaran lahan pukul 09.45. Luasannya kurang lebih dua hektare. Kami (BPBD), TNI, dan pihak kelurahan bahu membahu melakukan pemadaman agar api cepat padam,” ucapnya kepada Pontianak Post, Senin (15/8).

Penyebab kebakaran, dikatakan, Aswin masih diselidiki. Diceritakan Aswin, awalnya kebakaran tersebut tak begitu besar. Namun karena tiupan angin akhirnya memakan lahan seluas dua hektare. “Kebakaran itu dekat pemukiman penduduk. Api merembet, untung cepat ditangani dan bisa diatasi. Kurang lebih ada tiga unit Damkar BPBD untuk memadamkan api itu, ditambah damkar swasta akhirnya api cepat padam,” terangnya.

Agar api tak membesar, BPBD lakukan pemantauan di lokasi supaya tak terjadi kebakaran susulan. Selain di Pontianak Utara, Minggu malam, kebakaran lahan juga terjadi tak jauh dari Komplek Dishub, Sungai Raya, Kecamatan Pontianak Tenggara. 

“Kejadian pukul tiga sore. Jam sebelas malam api baru bisa dijinakkan. Dalam pemadaman kami kesulitan air karena sumber air jauh,” ucapnya.

Beberapa hari lalu, lanjutnya, lahan di Jalan Parit Haji Husin juga terbakar. Saat ini pihaknya masih mencari siapa pelaku pembakar lahan.  Meski api telah padam, pihaknya tetap melakukan penyemprotan air ke titik asap. Tindakan tersebut sebagai antisipasi agar api tak menyebar, karena ada kemungkinan api Akibat kebakaran, kabut asap di Pontianak kembali muncul, dampaknya mengganggu kesehatan dan kelancaran transportasi terganggu.

Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan warga agar tak membakar lahan pada musim panas. Umumnya tindakan bakar lahan dilakukan oleh petani yang membersihkan lahan. Dijelaskan Edi, wilayah Pontianak tak miliki kebun luas. Makanya ketika kebakaran terjadi, BPBD cepat mendeteksi letak kebakaran dan api cepat dipadamkan. 

Ia mengimbau masyarakat jangan membakar lahan apalagi membakar di lahan gambut. “Selain memberi sanksi pembakar lahan, pihaknya lakukan sosialisasi ke masyarakat. Ini merupakan langkah kami dalam meminimalisir terjadi kebakaran,” ucapnya.

Ia juga minta camat dan lurah lebih proaktif menjaga lingkungan dan melaporkan sekiranya ada kebakaran lahan kepada BPBD. Sebagai antisipasi dampak kabut asap BLH juga lakukan pemantauan kualitas udara. 

Ia juga minta seluruh SKPD untuk segera mengambil langkah antispasi dan penanganan bencana kebakaran lahan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengingatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan jangan hanya bertumpu pada TNI/Polri. Dia meminta agar semua pihak ikut terlibat. Menurutnya, dengan terlalu bertumpu pada dua lembaga tersebut pemerintah provinsi mendapatkan peringatan dari Presiden Jokowi. 

Cornelis menyebutkan keterlibatan masyarakat juga diperlukan guna mendeteksi dini kemunculan titik api. Diantaranya dengan melapor ke aparat sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan cepat ditanggapi. 

Dia juga meminta semua instansi dan lembaga tidak saling tuding dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dia meminta agar semua pihak saling bekerjasama agar mencegah kasus kebakaran hutan dan lahan. 

“Hilangkan ego sektoral. Semuanya jangan berdiam diri. Segera ambil langkah. Sebaiknya jangan membakar, jika ada membakar maka kendalikan apinya agar tidak merembet,” pinta Gubernur di sela-seka Rapat Koordinasi Terpadu Lintas Sektoral Penanggulangan Kebakaran Hutan Kebun dan Lahan di Kalimantan Barat, di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Senin (15/8).

Saat ini, lanjut dia, ancaman asap yang harus diantisipasi di Kalbar di antaranya wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah hingga ke Teluk Batang dan Ketapang.

Antisipasi yang utama, lanjut dia, untuk Mempawah dan Kubu Raya. Sebab kawasan itu dekat dengan Bandara Internasional Supadio. “Kawasan itu terdapat gambut sehingga perlu diantisipasi,” pintanya. 

Dia menambahkan jika terjadi kebakaran di kawasan tersebut maka sulit memadamkan api. Apabila terjadi kebakaran maka harus pemadaman yang dilakukan dengan cara ditembak oleh pemadam api serta tidak bisa menggunakan pemadaman dari udara.

Dia meminta agar bencana kabut asap ini dihentikan sebab dampak yang ditimbulkan tidak hanya perubahan iklim akan tetapi juga berdampak para sektor usaha. 

“Jika punya kebun perlu siaga. Buat kolam penampungan, karena musuh api adalah air. Embung menjadi jawaban yang paling logis menangkal kebakaran hutan,” pungkasnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalbar mencatat hotspot hingga 14 agustus 2016 paling tinggi di Sanggau mencapai 49 titik. Kemudian Kapuas Hulu 34 titik, Landak 24 titik, Sintang 24 titik, Melawi 19 titik. 

Sedangkan untuk Sambas dan Ketapang serta beberapa kabupaten lain masih di bawah 10 hotspot.

Kapolda Kalbar Brigjen Musyafak menilai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan menjadi dilema penindakan hukum atas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dijelaskan Jenderal Polisi bintang satu itu, dalam Pasal 4 ayat 1, masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum dua hektare per-kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. 

Kemudian ayat 2, kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota. 

Namun izin pembakaran lahan tersebut tidak diperbolehkan pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering (ayat 3). 

Sementara, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang undang ini semakin sulit menghapus praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar. Pasal 69 ayat 2 menyebutkan, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Kendati demikian dia meminta agar bencana kabut asap di Kalimantan Barat harus dihentikan. Sebab, negara luar juga ikut merasakan dampaknya. 

Di tempat terpisah, berkas perkara Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atas inisial AS, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Putusibau. Tersangka AS, diduga melakukan pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. 

“Berkas perkara tersangka AS, telah dinyatakan lengkap oleh Kejati Kalbar, dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Putusibau,” kata Kepala Seksi Wilayah III, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, David Muhammad, Senin (15/8).

AS terjerat kasus hukum, lantaran tidak mempunyai dokumen resmi kepemilikan 215 kayu bulat jenis tembesu. Kayu batang tersebut diangkut menggunakan Kapal Motor Bandong dari Desa Pulau Majang menuju Jongkong. 

“Hasil olah TKP, tim dari PPNS balai PPHLHK menemukan sejumlah tanggul bekas tebangan pohon tembes di TNDS. Pelaku telah melanggar pasal 12 UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan,” kata David.

Seksi Wilayah III juga telah melakukan operasi pengamanan hasil hutan lainnya di Kecamatan Sukadana, Kayong Utara. Hasil operasi itu, tim mengamankan Kayu dari Perusahaan Perorangan (PO) Impian Arifi milik AH yang diduga merupakan hasil pembalakan liar. “Barang bukti saat ini, dititipkan di Polsek Sukadana,” imbuhnya. 

Tim juga menemukan tumpukan kayu olahan dan bagan kerja yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. “Pelakunya tidak ditemukan, tapi temuan tersebut langsung dimusnahkan,” jelasnya.    

Kedua kasus perkara tindak pidana pencegahan ini, kata David, merupakan penyidikan perdana. Dia menegaskan, pihaknya akan serius dan komitmen dalam penegakan hukum sesuai perundang-undangan.(iza/mse/gus) 

Berita Terkait