DPRD Soroti Penyertaan Modal PD UK

DPRD Soroti Penyertaan Modal PD UK

  Kamis, 19 Oktober 2017 10:00
PARIPURNA: Fraksi PPP DPRD Kapuas Hulu melalui juru bicara Erlinawati menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya di Sidang Paripurna DPRD, Rabu (18/10) di Gedung DPRD. MUSTA'AN/PONTIANAK POST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyarawatan Desa (BPD) dan penyertaan modal pada Perusahan Daerah Uncak Kapuas (PD UK) berlanjut di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (18/10). Melalui Sidang Paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu lebih banyak mempertanyakan tentang Raperda Penyertaan Modal terhadap PD UK.

Penyertaan modal terhada PD UK tersebut berkaitan dengan pembelian tanah yang nantinya akan digunakan untuk membangun hotel. Fraksi Gerindra dan Amanat Nasional melalui juru bicara (jubir) mereka, Budiharjo, mengatakan, dalam Raperda Penyertaan Modal tersebut diterangkan untuk membayar tanah Pemkab Kapuas Hulu seluas 3.740 meter persegi di Jalan Rahadi Usman, Kecamatan Putussibau Utara, dengan total Rp8.238.285.000.

“Kami minta pejelasan eksekutif, apakah jumlah pembayaran itu ini sudah ada penelitian BKD sesuai regulasi dan ini aman? Ini harga satuan tanah apa sudah dipertimbangkan, karena akan jadi tolak ukur harga tanah,” ucapnya.

Fraksi Partai Demokrat melalui jubir Iman Shabirin, mempertanyakan perhitungan tanah apa sudah menggunakan lembaga yang berkompeten. “Kami juga minta eksekutif memperlihatkan berapa pendapatan dan besaran dana pernyetaan moda selama tiga tahun terakhir ke PD UK,” paparnya.

Fraksi PKPI melalui Stefanus mempertanyakan terkait target realisasi hotel yang diawacanakan realisasinya melalui raperda tersebut. “Kami mohon jelaskan dasar penilan harga tanah ini dan kapan penyelesaian hotel yang direncanakan terhadap PD UK, yang katanya bertaraf internasional,” tegas Stefanus.

Fraksi PPP melalui jubir, Erlinawati, meminta penjelasan terkait laba bagi hasil atau sewa dari penyertaan modal terhadap PD UK kali ini. Sedangkan terkait Raperda menyangkut BPD, Erlina mempertanyakan terkait tunjangan yang akan diatur dari Raperda tersebut. “Tentang hak tunjangan anggota BPD dari APBD nantinya, nominalnya bagaimana jika diseragam se-Kapuas Hulu ini butuh penjelasan,” tuturnya.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan melalui jubir Trifanto, menanyakan upaya apa yang dilakukan PD UK dan eksekutif, agar bisa mencapai laba dari penyertaan modal yang diberikan. “Kemudian apa dasar aturan, alasan dan pertimbangan penyertaan modal sebesar Rp8,2 miliar lebih tersebut,” terangnya.

Fraksi Kebangkitan Nasdem melalui Abang Tarmizi, menyarankan pada Raperda BPD, komposisi perempuan di tingkat desa harus diperhatikan. Kemudian dia menambahkan bahwa raperda tersebut juga harus mengamanatkan kegiatan peningkatan kualitas BPD.

Terkait Raperda Pernyertaan Modal PD UK, kata Tarmizi, itu harus dikelola dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Semestinya, kata dia, pemerintah harus surplus APBD terlebih dahulu baru diarah ke pernyetaan modal. Dia mengungkapkan bahwa terjadinya surplus apabila APBD besar dari belanja daerah. “Lalu apakah pernyetaan modal terhadap PD UK tidak terlalu besar? Kami minta eksekutif jelaskan,” paparnya.

Sementara itu Fraksi Partai Golkar melalui jubir Mansurudin, mengharapkan apabila Raperda BPD dan Penyertaan Modal PD UK sudah ditetapkan jadi Perda, harus segera disosiliasikan. Terutama, menurutnya, yang mengatur tentang BPD.

“SKPD terkait harus melakukan sosilisasi tugas BPD terlebih dahulu apabila sudah ada perdanya, supaya mereka paham sebelum yang bersngkutan menjalankan tugas BPD-nya lebih jauh lagi,” tutup Mansurudin.

Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Robertus dan saksikan pula oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Rajuliansyah dan belasan anggota lainnya. Sementara dari eksekutif Kapuas Hulu, hadir Sekda Muhammad Sukri dan para kepala SKPD. (aan)

Berita Terkait