DPRD Dengarkan LKPJ 2015 Wali Kota Pontianak

DPRD Dengarkan LKPJ 2015 Wali Kota Pontianak

  Kamis, 7 April 2016 09:31
MENYERAHKAN: Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, menyerahkan LKPJ Pemkot TA 2015 kepada Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, didampingi Wakil Wali Kota, Edi Rusdi Kamtono; serta Wakil Ketua DPRD, Firdaus Zar’in, Heri Mustamin, dan Alwy Almutahar dalam rapat paripurna, Selasa, 5 April 2016.

Berita Terkait

PONTIANAK – DPRD Kota Pontianak menggelar Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan ke-II tahun sidang 2015-2016, Selasa, 5 April 2016. Rapat paripurna tersebut mendengarkan pandangan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pontianak TA 2015.

“Rapat paripurna kali ini untuk dengarkan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, tentang LKPJ 2015. Usai mendengarkan pertanggungjawaban wali kota, kami bakal langsung menggelar rapat guna pembentukan dan pengesahan panitia khusus DPRD Kota Pontianak terhadap pembahasan laporan keterangan LKPJ ini,” jelas Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin.

Dalam bahasan bersama panitia khusus, pihaknya akan membahas hal apa yang sudah dan belum dicapai Pemkot Pontianak selama tahun 2015. Pihaknya akan memberikan rekomendasi, terkait semua tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak. “Kemungkinan tanggal 27-28 April ini sudah selesai. Khususnya LKPJ 2015 ini,” terangnya.

Pihaknya akan segera membuat jadwal memanggil pihak yang perlu didengar secara langsung. Pansus bekerja dari mulai dibentuk dan berakhir yang diperkirakan akhir April atau Mei. Dalam pembentukan pansus dan pengusulan nama-nama dalam tim tersebut, diusulkan melalui fraksi-fraksi. “Masing-masing fraksi mengusulkan dua nama untuk keanggotaan pansus. Sedangkan pemilihan pimpinan dipilih dari anggota pansus,” ucapnya.

Pembentukan pansus sudah di SK-kan terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Mereka akan bekerja satu bulan mulai dari SK terbit. Nantinya, pansus akan melakukan rapat dengar pendapat bersama pakar dan melakukan rapat kerja dengan eksekutif.

Intinya, pembahasan ini mencari kendala yang dihadapi pemerintah kenapa bisa tidak terealisasi. “Solusinya di tahun 2016 ini, supaya semua terserap dengan baik tidak terkendala lagi. Dalam waktu dekat, seluruh SKPD akan kami panggil untuk membahas pertanggungjawaban Wali Kota 2015 ini,” ungkapnya.

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, LKPJ 2015 merupakan laporan capaian kinerja Pemkot Pontianak. Laporan itu sudah disampaikan dan akan dibahas oleh DPRD Kota Pontianak. Selanjutnya, DPRD akan mengeluarkan rekomendasi perbaikan, baik itu peningkatan atau hal-hal yang memang perlu penanganan secara khusus. “Rekomendasi dari DPRD nantinya akan menjadi kebijakan-kebijakan berikutnya. Secara umum capaian kinerja Pemkot sudah berjalan baik,” tuturnya.

Pemkot Pontianak sudah melakukan langkah revolusioner di bidang perizinan. Dalam rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, forkopimda, pihak eksekutif dan instansi vertikal itu, Sutarmidji menjelaskan, langkah revolusioner itu diantaranya melakukan percepatan pelayanan perizinan. Semua pelayanan perizinan di Kota Pontianak dapat selesai dalam sehari.  

Pemkot bahkan lebih dulu melakukan penghapusan sejumlah perizinan, dibanding kebijakan presiden. Pemkot telah menghapus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Nanti pemilik usaha cukup mengantongi izin gangguan dan hinderordonnantie (HO). “Satu hari, semua itu bisa selesai,” ucapnya.

Pihaknya pun melakukan percepatan proses penyelesaian perizinan lainnya. Diantaranya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perumahan dan pemutihan IMB dapat diselesaikan dalam sehari. Ia berharap, Izin Usaha Toko Modern tidak perlu diterbitkan lagi izin serupa di daerah. “Cukup izin induk yang ada di pusat didaftarkan di BP2T, sehingga lebih praktis,” katanya.

Pemkot juga memberi kemudahan bagi usaha mikro kecil perihal Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang bisa selesai satu hari dengan syarat ringan. Prosesnya hanya melampirkan Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) untuk dikonversi menjadi IUMK. “Ini untuk memacu pertumbuhan usaha mikro kecil,” ujarnya.

Tahun 2015, Kota Pontianak menorehkan banyak penghargaan pada berbagai bidang. Antara lain Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik pertama tingkat kabupaten/kota untuk kawasan timur Indonesia, Terbaik II Kategori Kota Besar dalam Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan, Marketer of the Year 2015 pada sektor goverment, Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat tingkat Nasional, Kota Layak Anak (KLA), Anugerah Kota Cerdas 2015, serta Peringkat IV kategori Kota Berpenduduk di atas 200 ribu - 1 juta jiwa.

Tahun 2015, pemkot merintis sistem sanitasi perkotaan dalam penanganan air limbah, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan dan drainase dalam rangka pembangunan sistem sanitasi perkotaan yang memadai dan merata. Total penerima bantuan stimulan perbaikan sanitasi selama 2013-2015 sebanyak 1.930 unit, sehingga capaian indikator bertambahnya rumah tangga bersanitasi sebesar 61,11 persen.

Berkenaan air limbah domestik dan komersial, BLH terus melakukan upaya sosialisasi pemantauan dan peringatan, khususnya bagi penghasil limbah-limbah komersial untuk membangun fasilitas pengolah limbah yang baik. Infrastruktur lain menjadi fokus utama adalah pembangunan beberapa titik di Kota Pontianak. Pada tahun 2015, pihaknya berhasil mengurangi lama genangan menjadi kurang dari 3 jam. Ini berbeda pada tahun sebelumnnya di mana genangan air masih memerlukan waktu lebih dari 3 jam. (iza)

Foto-foto: Mirza dan Humas DPRD Kota Pontianak

Berita Terkait