DPR Tunggu Undangan Pelantikan Arcandra

DPR Tunggu Undangan Pelantikan Arcandra

  Minggu, 18 September 2016 09:53
ARCANDRA TAHAR

Berita Terkait

JAKARTA – Kabar pelantikan kembali Arcandra Tahar sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) belum terbukti. Kabar Arcandra dilantik kemarin (16/9) sempat beredar kencang. Namun, posisi menteri ESDM ternyata belum berganti dari Luhut Binsar Pandjaitan selaku pelaksana tugas (Plt).

Kabar bakal dilantiknya Arcandra juga didengar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Meski sebatas mendengar isu itu, Agus kemudian mengecek ke Setjen DPR, adakah surat undangan pelantikan tersebut dari istana. ”Masalah surat Arcandra tidak ada sampai sekarang, belum ada,” kata Agus kemarin.

Agus mengungkapkan awalnya tidak tahu-menahu perihal isu undangan pelantikan Arcandra itu. Kemudian, dia berusaha memastikan hal tersebut. Namun, setelah mengcek, Agus memastikan bahwa kabar pelantikan Arcandra masih isu. ”Yang jelas, saya hari ini (kemarin, Red) tidak megang undangan apa-apa,” tandas wakil ketua umum Partai Demokrat tersebut.

Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, pengangkatan kembali Arcandra Tahar sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden. Semua pihak sebaiknya menunggu keputusan presiden. ”Pengangkatan menteri hak presiden. Jadi, terserah beliau siapa yang akan diangkat jadi pembantunya,” kata dia setelah menyampaikan kuliah umum sosialisasi empat pilar kebangsaan di IAIN Imam Bonjol, Padang, Sumbar, kemarin (16/9).

Menurut Zulkifli, pemulihan kembali status kewarganegaraan Arcandra sebagai WNI memang harus dipermudah. Dia lantas mencontohkan proses seorang WNA pemain sepak bola menjadi WNI. ”Pemain bola warga negara asing saja boleh menjadi warga negara Indonesia, apalagi orang Sumatera Barat, jadi warga negara lain saja hebat, menjadi warga negara kita? Kenapa tidak,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Arcandra sebagai menteri. Meski pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Arcandra sudah menjadi WNI, proses untuk mengembalikan status kewarganegaraan tidak bisa semudah itu. ”Pikirkan secara matang meski itu hak prerogatif presiden,” kata dia.

Menurut Fadli, Jokowi sudah melakukan kesalahan pertama dengan mengangkat Arcandra yang ketika itu berstatus warga negara Amerika Serikat. Ketidakcermatan tersebut menunjukkan adanya kealpaan di lingkungan sekitar presiden terkait isu dasar. ”Orang mau menjadi lurah harus dicek semuanya, masak menjadi menteri seperti itu,” ujarnya. (bay/c10/agm)

Berita Terkait