DPR Setujui jadi Panglima TNI

DPR Setujui jadi Panglima TNI

  Kamis, 7 December 2017 10:00
Hadi Dinilai Mumpuni

Berita Terkait

JAKARTA – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berjalan mulus menuju jabatan panglima TNI. Kemarin (6/12) kepala staf Angkatan Udara (KSAU) itu lolos fit and proper test yang dilaksanakan Komisi I DPR. Kini pria kelahiran Malang tersebut tinggal menunggu ketukan palu sidang paripurna untuk selanjutnya dilantik presiden. 
Fit and proper test secara tertutup itu berlangsung sekitar enam jam. Hadi diuji dengan berbagai permasalahan seputar angkatan bersenjata republik ini. Mulai masalah anggaran, alutsista, kebijakan pertahanan, urusan kelembagaan, ancaman luar dan dalam, hingga perhatian terhadap veteran. 
”Sidang Komisi I DPR memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk menjadi panglima TNI,” kata ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari disambut tepuk tangan riuh para anggota TNI-AU di ruangan tersebut. 
Kharis menyebut, Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni, memenuhi syarat, dan memiliki kecakapan untuk memimpin TNI. Sidang juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Panglima TNI saat ini, Jenderal  Gatot Nurmantyo. ”Dengan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dedikasi dan kinerja dalam memimpin TNI selama ini,” kata Kharis.  
Mekanisme pemberian persetujuan itu dibagi dalam beberapa tahap. Diawali dengan penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, pendalaman, lalu pendapat dari fraksi-fraksi. Barulah keputusan bersama diambil. ”Yang ditanyakan kepada beliau (Hadi, Red) umumnya soal kepemimpinan, profesionalitas, dan integritas,” jelas Kharis.
Kharis mengatakan, pihaknya segera mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk mengadakan rapat badan musyawarah (bamus) atau rapat pengganti bamus. Rapat tersebut akan menjadwalkan pembacaan laporan keputusan sidang itu di paripurna. 
Setelah disetujui dalam sidang paripurna, pimpinan DPR segera berkirim surat kepada presiden. ”Setelah itu, presiden bisa melantik, tergantung jadwal dari istana,” papar Kharis.  
Anggota Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung mengungkapkan bahwa rapat tersebut juga menguatkan kembali komitmen TNI untuk mengawal proses menuju target kekuatan minimum TNI, minimum essential force atau MEF, yang belakangan dianggap kendur. 
Asril mengatakan, Hadi menyatakan sanggup untuk mengawal MEF tahap kedua dengan tenggat waktu sampai akhir 2019. ’’Beliau (Hadi, Red) janji akan tercapai 30 persen pada MEF II, sisanya dipenuhi sampai 2024, masih lama,” katanya.   
Janji-janji Hadi, antara lain, mengutamakan dan memberdayakan industri militer strategis dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Juga perlahan-lahan mulai melepaskan diri dari ketergantungan alutsista buatan asing. ”Sekarang masih 35 persen alutsista dari dalam negeri. Janjinya dinaikkan 50 persen sampai 100 persen,” imbuhnya. 
Selain itu, kata Asril, janji Hadi yang tidak boleh dilupakan adalah menjaga harmonisasi antara TNI dan Polri. ”Selama saya jadi panglima, tidak akan ada konflik dengan Polri. Itu janjinya, kita pegang,” kata politikus Gerindra itu. 
Hadi merasa bersyukur telah melewati berbagai tahap uji kelayakan untuk menuju kursi panglima. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Tentang apa yang akan dilakukan setelah jadi panglima, Hadi belum mau mengungkapkannya. ”Nanti saya sampaikan saat sudah jadi panglima. Kita ketemu lagi di tempat pengambilan sumpah jabatan,” ungkapnya. 
Dalam paparan visi dan misinya, Hadi banyak menyinggung fenomena pergeseran geopolitik dunia. Ancaman-ancaman terhadap keamanan dan kesatuan nasional, regional, maupun global sudah berevolusi sedemikian rupa. Perang yang terjadi saat ini pun lebih bersifat asimetris, proksi, dan hibrid. ”Arus informasi dan media sosial juga bisa menjadi senjata yang tidak kalah mematikan dari senjata kinetik,” paparnya.
Uniknya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan KSAD Jenderal TNI Mulyono turut serta mengantar Hadi ”menghadapi ujian”-nya menuju kursi panglima TNI. Empat perwira tertinggi TNI itu berjalan beriringan menuju Gedung Nusantara I.
”Ini untuk menunjukkan bahwa baik KSAL maupun KSAD siap dipimpin Pak Hadi,” kata Gatot kepada media. 
Padahal, kata Gatot, secara akademik, KSAL maupun KSAD tiga tahun lebih senior daripada Hadi. Menurut Gatot, komitmen kesiapan seperti itu penting untuk ditunjukkan sejak awal. Tujuannya, masalah senioritas tidak mengganggu rantai komando. ”Ini penting karena di militer, senioritas sangat berpengaruh,” ujarnya. 
Menurut Gatot, presiden memilih Hadi berdasar pertimbangan yang objektif. Indonesia butuh panglima yang bisa mengawal ketahanan dan keamanan Indonesia melewati tahun politik 2018–2019. Sementara itu, KSAD maupun KSAL sama-sama akan memasuki masa pensiun. ”KSAD 1 Juni sudah pensiun, KSAL Januari 2019 juga sudah pensiun,” katanya. 
Gatot sendiri mantap menyatakan siap menyerahkan tongkat kepemimpinan TNI kepada Hadi. ”Saya tulus dan ikhlas,” ujarnya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan penggantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap terburu-buru. Dia menuturkan, penggantian panglima itu memerlukan waktu untuk seleksi seperti fit and proper test. 
Selain itu, ada pertimbangan seorang panglima yang diganti membutuhkan waktu menghadapi masa persiapan pensiun. ”Ada kebiasaan juga sudah terjadi di beberapa panglima (TNI, Red), memang beberapa bulan sebelumnya ada masa sebelum pensiun, ada masa persiapan pensiun,” ujar JK di kantor wakil presiden kemarin (6/12).
Permintaan Jenderal Gatot untuk segera melantik penggantinya yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR, Marsekal Hadi Tjahjanto, juga disebut JK sebagai tindakan yang bagus. Dia menilai sikap tersebut merupakan sikap seorang panglima yang mau menerima atau terbuka. ”Dan (Panglima Gatot, Red) sangat menyerahkan proses sesuai dengan aturan,” tambah JK.
Terkait dengan mutasi perwira tinggi di lingkungan TNI, JK enggan memberikan komentar panjang. Dia menganggap bahwa itu adalah proses yang sedang berjalan di tubuh militer. Dia tidak mau ikut campur terlalu dalam. ”Itu (mutasi, Red) masalah internal TNI-lah,” tegas dia. (tau/jun/c6/ang)

Berita Terkait