Dorong Perusahaan Laksanakan K3

Dorong Perusahaan Laksanakan K3

  Sabtu, 20 February 2016 11:25
Wakil Bupati, Gusti Ramlana

MEMPAWAH- Pemerintah Kabupaten Mempawah mendorong perusahaan melaksanakan berbagai tanggungjawabnya sesuai aturan dan ketentuan ketenagakerjaan. Salah satunya dengan melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilingkungannya masing-masing.

“Berkaitan dengan pelaksanaan K3, pekerja hendaknya memberikan masukan kepada manajemen perusahaan untuk merumuskan program K3 yang tepat dilingkungan kerjanya masing-masing,” pesan Wakil Bupati, Gusti Ramlana, kemarin.Sementara itu, masih menurut Ramlana, pengusaha harus mampu merespon pelaksanaan K3 dengan membuat kebijakan yang strategis. Yakni dengan memberikan fasilitas kerja yang sesuai sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman serta mendukung pelaksanaan K3 sebagai bagian dari budaya kerja.

“Perusahaan dituntut mampu mengimplementasikan K3, mengembangkan pelaksanaan K3, meningkatkan kinerja dan bekerja setelah yakin dengan jaminan perlindungan K3. Serta yang paling penting meningkatkan kesadaran berprilaku K3, sehingga K3 menjadi budaya kerja dilingkungan perusahaan itu sendiri,” tuturnya.Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Ramlana menyebut tenaga kerja memiliki peranan yang penting dan strategis. Baik sebagai pelaku maupun tujuan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Makanya, pemerintah memandang perlu dilakukannya peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja, dan peran sertanya dalam pembangunan maupun perlindungan tenaga kerja beserta keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

“Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dalam menjamin kesamaan dan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan buruh atau pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha,” paparnya.Karena itu, Ramlana menegaskan, pemerintah memberikan perhatian besar tehadap ketenagakerjaan. Hal itu dibuktikan dengan dilakukannya evaluasi maupun perbaikan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Contohnya PP 78 tahuun 2015 tentang pengupahan sebagai pengganti dari PP tahun 1981 tentang perlindungan upah. Termasuk pula UU 23 tahun 2014 tentang kewenangan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten dan kota yang sudah dialihkan ke provinsi. Sehingga tupoksi pengawasan ketenagakerjaan di kabupaten dan kota sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.(wah)