Dokter Tolak Prodi DLP

Dokter Tolak Prodi DLP

  Selasa, 25 Oktober 2016 09:30
AKSI DOKTER: Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (24/10). Selain memperingati Hari Ulang Tahun ke-66 IDI, aksi damai tersebut juga digelar untuk menuntut pemerintah agar membatalkan Program Dokter Layanan Primer (DLP). IMAM HUSEIN/JAWA POS

Berita Terkait

JAKARTA – Kalangan dokter menegaskan penolakannya terhadap program studi (prodi) dokter layanan primer (DLP). Mereka melakukan aksi damai di seluruh wilayah tanah air kemarin (24/10). Aksi tersebut menyuarakan reformasi sistem kesehatan dan sistem pendidikan kedokteran yang harus prorakyat.

Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr M Adib Khumaidi menegaskan, aksi yang berpusat di Jakarta itu dilandasi kepentingan rakyat, bukan profesi dokter secara umum. Alasan IDI menolak DLP, kata dia, program tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Praktik Kedokteran.

Prodi DLP juga dinilai mengingkari peran dokter dari hasil pendidikan fakultas kedokteran di tanah air. IDI pun menganggap pelaksanaan DLP justru bisa menciptakan lingkungan kedokteran yang kurang baik. ”Dokter yang baik itu didukung dengan sistem yang baik dan lingkungan yang baik pula,” ujarnya di sekretariat IDI di Jakarta kemarin. 

IDI merekomendasikan agar pemerintah lebih baik berfokus pada peningkatan kualitas dokter di pelayanan primer dengan program pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB) terstruktur. Mereka juga menyarankan adanya perbaikan proses akreditasi pendidikan kedokteran yang akuntabel, adil, dan transparan. ”Juga menghadirkan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan terjangkau,” ucapnya.

Ketua Komisi IX (Bidang Kesehatan) DPR Dede Yusuf merespons kegelisahan para dokter umum terkait pendidikan DLP. Dia menyatakan, selama ini pendidikan kedokteran sudah berjalan baik. Dokter umum setara S-1, dokter spesialis setingkat S-2, dan dokter subspesialis atau konsultan setara S-3.

”Lantas, pendidikan DLP apakah setingkat S-1,5 atau S-2,5? Karena program pendidikan spesialis juga bukan,” ucapnya kemarin. Politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan, kondisinya akan lebih cocok ketika kompetensi DLP itu diajarkan bukan pada sebuah prodi kuliah. Tapi dilakukan seperti kursus atau pelatihan.

Dede lantas mengatakan, dokter umum semakin gelisah karena ada klausul di sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Klausul tersebut adalah pelaksana JKN dapat memberikan uang kapitasi kepada tenaga DLP. Aturan itu lantas membuat para dokter umum khawatir.

Mantan aktor laga tersebut berharap segera diterbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait penyelenggaraan pendidikan dokter, khususnya DLP. Sebab, mengubah regulasi DLP melalui revisi UU butuh waktu lama. ”Dalam pembahasan rancangan PP sebaiknya melibatkan IDI,” tuturnya.

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Intan Ahmad menerangkan, dasar pengoperasian program DLP adalah UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam UU itu diatur, kampus badan hukum boleh membuka prodi tanpa melalui persetujuan baru.

”Unpad (Universitas Padjadjaran) sudah membuka prodi DLP,” ujarnya. 

Namun, jelas Intan, pemerintah sedang mengkaji pelaksanaan kuliah DLP tersebut. Setelah rapat bersama Komisi IX DPR, pemerintah diminta membicarakan kuliah DLP itu dengan pihak terkait.

Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad menerangkan, kampusnya bakal terus menjalankan pendidikan DLP. ”Untuk mutu layanan kesehatan yang lebih baik,” ucap dia. Pada angkatan pertama, jumlah peserta pendidikan DLP di Unpad mencapai 46 orang. (tyo/wan/c9/oki)

 

Berita Terkait