Divonis Ringan 5,5 Tahun, Kaligis Banding

Divonis Ringan 5,5 Tahun, Kaligis Banding

  Jumat, 18 December 2015 07:14
BERSALAH: Terdakwa, Otto Cornelis Kaligis yang terjerat kasus suap Panitera dan Hakim PTUN Medan saat bersiap menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Dalam sidang ini, ia dijatuhi pidana lima tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan. IMAM/JAWAPOS

JAKARTA – Pengacara senior Otto Cornelis Kaligis atau yang akrab disapa OC Kaligis akhirnya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin,  memvonis Kaligis dengan hukuman penjara 5,5 tahun serta denda Rp 300 juta atas kasus penyuapan hakim dan panitera PTUN Medan.

Vonis yang dijatuhkan hakim itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa, yakni sepuluh tahun penjara dengan denda Rp 500 juta. Meski putusan itu jauh lebih ringan, Kaligis tetap ngeyel. Dia langsung mengajukan banding dengan menyebut hukuman yang diberikan kepadanya tidak adil. Dia membandingkan dengan tuntutan dan vonis para terdakwa lain, yakni tiga hakim dan seorang panitera PTUN Medan. Rata-rata tuntutan terdakwa lain tak lebih dari lima tahun.

”Dengan tetap menghormati putusan hakim, detik ini juga saya menyatakan banding,” ujar Kaligis. Kaligis boleh saja iri dengan tuntutan atau vonis atas terdakwa lain. Namun, dia lupa bahwa ada satu hal yang tidak dilakukannya sebagaimana terdakwa lain. Kaligis selama ini tidak kooperatif dalam menjalani perkaranya. Bahkan, di tingkat penyidikan pun, dia tidak bersedia menjalani pemeriksaan. Sedangkan terdakwa lain pada umumnya mengakui perbuatannya, yakni menerima suap dari Kaligis.

Kaligis selama ini didakwa menyuap tiga hakim serta seorang panitera PTUN Medan sebesar USD 27 ribu dan SGD 5 ribu. Uang itu disebar untuk, antara lain, Tripeni Irianto Putro (ketua majelis hakim sekaligus ketua PTUN Medan) sebesar SGD 5 ribu dan USD 15 ribu. Selain itu, hakim anggota PTUN Medan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi diberi USD 5 ribu serta panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan mendapat USD 2 ribu.

Uang suap yang diberikan oleh Kaligis itu berasal dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. Suap diberikan dengan maksud memengaruhi putusan pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara (Sumut). Saat itu Kejati Sumut menerbitkan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD. Semua kasus itu terjadi di Pemprov Sumut dan diduga melibatkan Gatot.

Sumpeno selaku ketua majelis hakim mengatakan, putusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan fakta hukum dalam sidang. ”Fakta itu meliputi alat bukti, keterangan saksi, ahli, terdakwa, dan bukti petunjuk lain,” ucapnya. Majelis hakim menyatakan, ayah artis Velove Vexia itu terbukti melanggar dalam dakwaan pertama pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam dakwan pertama, Kaligis juga dikenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

”Terdakwa terbukti beberapa kali memberi uang ke Tripeni maupun Darmawan, Amir Fauzi, dan Syamsir Yusfan,” ucap hakim anggota Ugo. Dalam menjatuhkan vonis tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan, perbuatan Kaligis bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi serta berlawanan dengan kode etik pengacara dan hakim. ”Hal yang meringankan, terdakwa berusia lanjut,” imbuhnya.

Ironisnya, selain menjatuhkan hukuman ringan, hakim mengabulkan permintaan pembukaan rekening Kaligis yang selama ini diblokir. Hakim memerintahkan agar sepuluh rekening Kaligis dibuka. Penetapan itu aneh dan tak biasa dilakukan oleh hakim yang menangani perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, KPK selama ini berkeberatan atas permintaan tersebut karena pemblokiran itu masih diperlukan untuk penyidikan perkara. (gun/c11/end)