Dispensasikan Warga Pedalaman

Dispensasikan Warga Pedalaman

  Kamis, 7 April 2016 09:39
Paus Tinus

Berita Terkait

LUAS wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sama dengan luas wilayah Provinsi Baten dan Jawa, tapi aksesnya sulit dan infrastruktur masih terbatas. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu memberikan dispensasi kepada masyarakat di pedalaman, yang hendak mengurus akta kelahiran dengan memberikan kelonggaran untuk bisa diwakilkan kepengurusannya.

Selain memperbolehkan pengurusan akta kelahiran melalui perwakilan, Disdukcapil juga tidak akan menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang mengerjakan akta di luar batas 60 hari setelah kelahiran. Itu diungkapkan kepala Seksi Perubahan dan Dokumentasi Akta Disdukcapil Kabupaten Kapuas Hulu, Paus Tinus. “Pembuatan akta kelahiran bisa diwakili kades atau keluarga yang bersangkutan, asalkan berkasnya lengkap,” jelasnya.

Dengan demikian, harapan Paus, warga bersangkutan tidak harus datang ke Disdukcapil. Kebijakan ini diambil Disdukcapil karena menyadari tempat tinggal masyarakat di beberapa kecamatan terbilang jauh, seperti mereka yang tinggal di hulu Kapuas. Mereka ini, yang menurut dia, membutuhkan dana besar dan waktu lama hanya sekadar mengurus dokumen kependudukan. “Jadi mereka bisa diwakili, karena kalau datang sendiri-sendiri biayanya lebih besar, bisa mencapai jutaan rupiah,” kata dia.

Paus sendiri menilai kesadaran masyarakat Kapuas Hulu untuk mengurus akta kelahiran sudah cukup baik. Dijelaskan dia jika bedasarkan ketentuan, 60 hari setelah kelahiran memang harus sudah dibuatkan akta. Lewat dari batas hari itu, diingatkan dia jika sebetulnya ada sanksi berdasarkan undang-undang berlaku. Namun Disdukcapil, ditegaskan dia, belum sampai kepada penjatuhan sanksi tersebut. Mereka terus berupaya agar masyarakat sadar terhadap pentingnya pembuatan akta. Olehkarena itu Disdukcapil, diungkapkan dia, lebih mengutamakan dispensasi dibanding sanksi.

"Lewat 60 hari kami pun tidak masalah, masyarakat masih dapat mengurusnya," tutur Paus. Bedanya, jika akta tersebut diurus sebelum 60 hari masa lahir, maka, dipastikan dia, akan cepat penyelesaiannya. Sementara kalau lewat dari 60 hari, dikhawatirkan dia agak lama, karena perlu surat keputusan dari Kepala Disdukcapil sebagai sebagai syarat.

"Tunggu keluar SK baru bisa diproses. Kalau tepat waktu, bisa langsung proses, tidak menunggu SK," jelasnya. Dia juga menjelaskan, untuk pembuatan akta sudah tidak bisa di kecamatan seperti dulu. Masyarakat, menurut dia, harus langsung ke Disdukcapil walaupun diwakilkan. Karena, dia mengungkapkan, di kecamatan, peralatan belum mendukung. “Pembuatan akta tidak lama. Satu hari bisa selesai, jika tak ada kendala,” jelasnya.(aan)

Berita Terkait