Dispenda Gelar Rakor seKalbar

Dispenda Gelar Rakor seKalbar

  Jumat, 26 Agustus 2016 09:59
EVALUASI: Sekda Mansyur bersama Kadis Pendapatan Daerah Marwan Noor dalam rakor pendapatan daerah Sekalbar di Hotel Borneo Emerald Ketapang.

Berita Terkait

KETAPANG—Dinas Pendapatan Daerah menggelar Rapat Koordinasi pendapatan daerah bertujuan meningkatkan koordinasi antar unit kerja pengelola pendapatan daerah Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dari pendapatan daerah dan bagi hasil pajak provinsi dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. “ Rakor dilaksanakan setiap tahun penyelenggaraannya secara bergiliran seluruh pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat “ kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ketapang, Drs. H Marwan Noor ketika menyampaikan laporan pada pembukaan Rakor pendapatan daerah se Kalimantan Barat dihotel Borneo Emerald Ketapang, Selasa (22/8) Selain itu rakor tersebut menyusun strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten kota dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya dari pajak sarang burung walet. 

“ Tujuan rakor adalah mengevaluasi hasil pendapatan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kota sekalimantan Barat di Mempawah yang lalu “ kata Marwan. Rakor itu juga bertujuan

mengevaluasi dan inventarisasi hambatan- hambatan yang dihadapi pemerintah daerah selama ini dan mencari   pemecahan masalah yang berkaitan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak provinsi.

Sementara itu Bupati Ketapang Martin Rantan SH dalam sambutan yang disampaikan Sekda Drs HM Mansyur mengatakan Pemerintah telah  berkomitment memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah seperti adanya kelasan objek pajak dan objek retribusi yang tadinya menjadi kewenangan Pemerintah pusat telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Disampaikan Sekda Mansyur dalam mencapai tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah diperlukan sinkronisasi kebijakkan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya dapat diciptakan.  “ konsekwensinya dan berdampak pada pengalokasi anggaran untuk pembiayaan kegiatan dimaksud “ kata Sekda.

Sekda Mansyur mengharapkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut diperlukan kerja keras semua sehingga kebutuhan pendanaan dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi. Di akui Sekda Mansyur dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah bukan hal yang mudah,  “ Banyak tantangan yang perlu dihadapi baik dari intansi unit pengelolaan itu sendiri, masyarakat dan dunia usaha selaku wajib pajak dan wajib retribusi “ papar Dia. Dalam sambutan Bupati Sekda menyampaikan data dari kementerian dalam negeri bahwa rata rata konstribusi pendapatan asli daerah kabupaten kota terhadap APBD masih dibawah 10 persen.  “ hal ini menunjukan kemandiri kabupaten kota dalam membiayai pembangunan masih tergantung dari penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan “ ucap Sekda. Selanjutnya disampaikan Sekda bahwa Kalimantan Barat terdapat bangunan yang dipergunakan untuk penangkaran atau budi daya sarang burung walet akan tetapi sangat sedikit konstribusinya dalam peningkatan pendapatan daerah hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu dicarikansolusinya begitu juga dengan pajak provinsi sebagai sumber pendapatan daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah provinsi namun rata-rata wilayah pungutannya berada di Kabupaten kota dan peran koordinasi sangat penting sehingga terjalin sinergisitas yang kuat antar pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten kota dalam merealisiasikan penerimaanya. (ser)

Berita Terkait