Didiskriminasi, Pekerja Arrtu Ngeluh, Sebulan Hanya Delapan Hari Kerja

Didiskriminasi, Pekerja Arrtu Ngeluh, Sebulan Hanya Delapan Hari Kerja

  Sabtu, 6 February 2016 10:08
Gambar dari Internet

Berita Terkait

TAYAP – Sejumlah warga mengaku kecewa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Arrtu Borneo Plantation di Kecamatan Nanga Tayap. Warga di sekitar perusahaan merasa ada perlakuan tidak adil oleh pihak perusahaan, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Kepala Dusun (Kadus) Siantau, Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Suanada, mengatakan, ada semacam diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Perusahaan dianggap dia, lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah. "Makanya kita merasa ada diskriminasi," keluhnya.Ia menjelaskan, warga yang kecewa sudah beberapa kali melakukan demo dan meminta perlakuan adil. Namun, menurutnya, hal tersebut kurang mendapat respons dari perushaan. Jika masalah tersebut terus berlarut-larut, ia khawatir akan terjadi konflik antara warga lokal dengan pekerja dari luar daerah. "Itu yang kita takutkan," jelasnya.

Warga mendemo perusahaan karena ada pengurangan hari kerja, dari 25 hari kerja menjadi delapan hari saja. Sementara pekerja yang didatangkan oleh perusahaan, menurut dia, bekerja secara penuh. "Warga hanya minta hari kerja mereka kembali dipulihkan. Sementara gaji perharinya hanya Rp79.200," ungkap Suanada.Pengurangan hari kerja tersebut, menurut dia, terjadi sejak sebulan terakhir hingga akhirnya hanya tersisa delapan hari. Padahal, dia menambahkan, pihak perusahaan berjanji jika hari kerja akan kembali pulih pada Januari 2016. Namun kenyataannya, diungkapkan dia hingga saat ini hari kerja mereka masih delapan hari. Bahkan, dia menyayangkan lantaran pihak perusahaan mendatangkan pekerja dari luar. "Kebanyakan dari Sulawesi katanya, tapi kita juga tidak tahu pastinya dari mana mereka?" kata dia.

Sementara itu, ketua Serikat Buruh Peduli Kawan PT Arrtu Boneo Perkebunan Siantau Ested, Muhammad Efendi, membenarkan adanya kesenjangan sosial antara pekerja lokal dan pekerja pendatang. Menurutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya upah dan hari kerja sudah jelas diatur dalam UU tersebut.Agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ia berharap pihak-pihak terkait dapat segera memanggil pihak perusahaan dan menyelesaikan permasalahan ini. "Tenaga akad tidak pernah melaporkan keberadaannya ke dinas, desa, dan kecamatan. Jadi bisa dikatakan tenaga akad ilegal," katanya.

Ia juga mengaku kecewa terhadap pihak perusahaan yang kerap kali membawa persoalan antara perusahaan dengan masyarakat ke pihak kepolisian. Padahal sebelumnya pihak perusahaan berjanji kepada mereka, jika ada masalah, baik besar maupun masalah kecil, akan diselesaikan secara kekeluargaan. "Sekarang sedikit-sedikit lapor ke Polsek (Nanga Tayap)," jelasnya.

Mengenai tenaga kerja pendatang, warga dan dirinya sebetulnya tidak melarang orang dari luar masuk untuk mencari nafkah. Namun dia juga meminta asalkan pekerja lokal juga diperlakukan sama. "Tapi kalau begini caranya, pekerja lokal mau makan apa kalau sebulan hanya bekerja delapan hari? Makanya warga yang terlanjur kecewa melakukan demo. Kami tidak ingin ada hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari," harapnya.

Mantan Kepala Desa (Kades) Siantau Raya, Alkap, mengatakan jika persoalan pengurangan hari kerja dimulai pada Juli 2015 lalu. Pihak perusahaan, menurut dia, berjanji akan mengembalikan hari kerja secara normal di Januari 2016. "Tapi sampai sekarang janjinya tidak direalisasikan," katanya.Oleh karena itu, ia berharap Pemda Ketapang memanggil pihak perusahaan untuk kejelasan persoalan ini. "Kita berharap Pemda melalui dinas tarkait memanggil pihak perusahaan dan menyelesaikan permasalahan ini, agar tidak berlarut-larut, bahkan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya yang juga sebagai pekerja di perusahaan tersebut.Sementara perwakilan perusahaan hingga berita ini diturunkan, tidak bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. Baik melalui layanan pesan singkat (SMS) maupun via telefon. (afi)

Berita Terkait