DIASPORA INDONESIA

DIASPORA INDONESIA

  Sabtu, 17 September 2016 10:01   570

Oleh: Ferry Yasin

TIGA sosok, yang berhubungan dengan Istana, menjadi buah bibir selama sebulan terakhir ini. Pertama adalah Gloria N. Hamel, salah satu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional asal Depok Jawa Barat. Setelah melalui tahap proses seleksi dan berhasil menjadi bagian dari Tim tersebut, ternyata dilarang ikut mengibarkan bendera di Istana pada Rabu (17/8) karena dianggap warga negara Perancis.

Kedua, Sri Mulyani Indrawati. Mantan Menteri Keuangan di era SBY dan kemudian menjadi Managing Director di World Bank, ditarik kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan pasca reshuffle Kabinet Jokowi. Orang kedua paling berpengaruh di Bank Dunia itu rela meninggalkan posisinya yang bergaji Rp.687.5 juta per bulan untuk turut membenahi perekonomian di Indonesia. Dan yang ketiga Arcandra Tahar, mantan Menteri ESDM yang ‘hanya’ mengenyam jabatannya selama 20 hari saja, karena tersandung masalah kewarganegaraan.

Ketiga mereka adalah diaspora Indonesia. Yang dimaksud dengan  diaspora adalah warga negara Indonesia yang belajar dan bekerja di luar negeri atau mereka yang adalah keturunan Indonesia dan telah bermukim dan menjadi warga negara di negara lain. Sejauh ini tercatat sejumlah 8 juta diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara di dunia. Sudah sejak lama diaspora Indonesia berada di luar negeri dan disebabkan oleh berbagai alasan. Entah karena terpaksa maupun karena sukarela.

Yang paling tua, konon, ekspedisi yang dilakukan Gadjah Mada sampai ke Madagaskar dan tak pernah kembali lagi ke Nusantara. Gadjah Mada berlayar bersama dengan pasukannya dan kemudian berdiam dan menikah dengan penduduk setempat. Karena negeri itu tidak berbeda dengan negeri asal, maka ia mulai menetap di pulau tersebut. Ada pendapat yang mengatakan, karena itulah nama Mada Gaskar berasal dari nama sang patih itu, Gadjah Mada.

Pada era kolonial, tahun 1652 Belanda membawa para budak dari Jawa ke Cape of Good Hope, Afrika Selatan. Pemukim ini kemudian diberi nama etnis Cape Malay. Datangnya budak ini kemudian disusul dengan pengasingan Syech Yusuf dari Makassar ke Cape Town pada tahun 1694. Syech Yusuf, yang juga pemimpin tentara Kesultanan Banten kala itu, akhirnya menjadi penyebar Islam pertama di wilayah paling ujung selatan benua hitam itu. Kini populasi Cape Malay berjumlah 166.000 di Cape Town dan 10.000 di Yohanesberg.

Pada akhir abad 19, Belanda memboyong para kuli kontrak asal Jawa ke Suriname, koloni Belanda lain di  benua Amerika. Mereka diambil dan diboyong ke negeri nun jauh disana dengan banyak cara, dibujuk, dipaksa dan diculik. Pada tahun 1975, ketika Suriname merdeka dari Belanda, orang Jawa diberi dua pilihan: Menetap di Suriname atau ikut ke Belanda. Banyak yang mengambil pilihan kedua, sisanya menetap di Suriname. Hingga kini penduduk Suriname keturunan Jawa (termasuk Sunda dan Madura) menopang jumlah 15% dari total penduduk, dan banyak dari mereka yang telah menjadi orang berpengaruh di berbagai bidang termasuk politisi.

Sedang suku Melayu di Srilanka, yang juga dikenal sebagai Ja Minissu yang berarti orang Jawa, berasal dari Indonesia dengan jumlah 50.000. Awalnya para migran ini adalah para tentara yang ditempatkan Belanda di daerah itu. Migran berikutnya adalah para tahanan atau keluarga bangsawan yang dibuang ke negara pulau itu. Bahasa Melayu mereka campuran bahasa Sinhala dan varian bahasa Moor dan bahasa Tamil. Pada tahun 1980, jumlah mereka 5% dari populasi Muslim negara Srilanka.

Diaspora pada masa lalu lebih disebabkan karena faktor pemaksaan, karena kebutuhan tenaga kerja  untuk ditempatkan baik di perkebunan maupun pertambangan. Namun kini, sifatnya lebih optional, kesadaran diri sendiri untuk menuntut ilmu dan pertimbangan ekonomi, perkawinan,  kehidupan yang lebih baik, serta aktualisasi diri. Banyak pelajar dan mahasiswa kita, yang belajar di negara maju seperti Australia, Amerika dan negara Eropa maupun di negara Timur Tengah. Mereka yang bekerja sebagai TKI pun terserak di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan negara Timur Tengah. Sebagai ekspatriat atau white collar banyak pula orang Indonesia bekerja tersebar di berbagai perusahaan transnasional di Dubai, Singapura, Jepang, negara Eropa dan negara maju lainnya.

Ini adalah konsekuensi logis dari dampak globalisasi, yang jelas-jelas tidak mencengangkan kita lagi. Di era dimana batas-batas negara sudah semakin tipis, terutama dalam perspektif ekonomis pragmatis, maka redefinisi nasionalisme harus dimengerti secara kekinian. Orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain, untuk meningkatkan taraf kehidupan dan demi tingkat kualitas hidup yang paling baik. Oleh karena itu pergerakan manusia ber-emigrasi, imigrasi dan remigrasi adalah sesuatu yang tak dapat ditangkal lagi.

Oleh karena itu, cara memandangnya adalah, bahwa diaspora itu potensial. Kalau saja Indonesia menganut dwikewarganegaraan maka talenta dan potensi mereka bisa diakomodasi pemerintah. Masalahnya adalah, sebagaimana dilansir oleh JK, ada kelebihan dan kekurangan dwikewarganegaraan . Kelebihannya, bila ada WNI yang tinggal diluar negeri, mereka bisa dipanggil pulang untuk mengabdi pada negeri, tanpa takut kehilangan status kewarganegaraannya. Kasus India membuktikan, dwikewarganegaraan yang mereka anut, bisa memanggil pulang para ilmuwan mereka di negara lain untuk kembali sewaktu-waktu bila negara memerlukan.  Kelemahannya, tak sedikit warga yang tinggal di luar negeri yang enggan kembali ke Tanah Air dan lebih mengabdi ke negara barunya. Menurut penulis, jalan tengahnya adalah, UU Dwikewarganegaraan dengan aturan yang ketat dan selektif.

 

*) Pengajar di SMA Taruna Bumi Khatulistiwa