Dianggap Menyerobot Lahan, Warga Minta Perlindungan

Dianggap Menyerobot Lahan, Warga Minta Perlindungan

  Jumat, 13 January 2017 09:20
DIALOG: Warga Sungai Raya saat bertemu anggota DPRD Kalbar, kemarin. ISTIMEWA

Berita Terkait

Lahan Eks Kebun Binatang Kubu Raya 

Sejumlah warga Desa Sungai Raya, Kubu Raya di Jalan Adisucipto mendatangi kantor DPRD Kalbar, kemarin. Mereka diterima anggota dewan, Syarif Amin Assegaf. Warga meminta perlindungan dan jaminan keamanan terkait sengkarut lahan eks kebun binatang di Jalan Adi Sucipto.

****

LAHAN tersebut diklaim masyarakat pengadu sebagai lahan wakaf. Luasnya mencapai dua hektare. Di sisi lain pada lahan yang sama diklaim milik warga lain," ungkap Syarif Amin usai mendengar aspirasi masyarakat Sungai Raya, di ruang kerja Fraksi NasDem DPRD Kalbar.

Kata Amin, masyarakat yang tahu asal usul tanah tersebut pernah bertanya dan meminta bukti kepemilikan lahan termasuk sertifikat tanah yang diterbitkan BPN. Namun, sampai sekarang tidak pernah diberikan kejelasan bukti dan fakta siapa pemilik sebenarnya lahan itu. 

“Warga sekitar dan sekarang masih hidup tahu asal usul tanah tersebut," ujarnya.

Masyarakat mengaku menerima intimidasi dari berbagai orang tak bertanggungjawab. “Makanya saya meminta kepolisian memberikan fasilitasi kepada masyarakat sekitar, dan mereka yang katanya adalah pemilik lahan eks kebun binatang di Jalan Adisucipto, duduk satu meja menyelesaikan permasalahan,” ucapnya.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat yang sudah mewakafkan tanah eks kebun binatang tersebut merasa tidak terzolimi. “Kalau perlu, kami juga siap fasilitasi,” tukasnya.

Politisi NasDem Kalbar ini menambahkan bahwa berdasarkan penjelasan tokoh masyarakat setempat, tanah lahan eks kebun binatang di Jalan Adisucipto adalah tanah wakaf bagi kepentingan umum. Masyarakat juga merasa tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan.  

“Kabarnya juga akhir-akhir ini pihak kepolisian memanggil masyarakat satu persatu termasuk tokoh masyarakat untuk diminta keterangan atas laporan pemilik, tentang dugaan tindak pidana keterangan palsu ke dalam akta ikrar wakaf dan atau penyerobotan lahan dan atau memasuki perkarangan milik orang lain," ujar Amin.

Amin meminta terkait persoalan seperti begini aparat bijaksana supaya masyarakat tidak merasa terzolimi. Kepolisian harus memfasilitasi dan 

memediasi dengan tidak memihak kepada siapapun dalam penanganan kasus ini. 

“Jangan membuat masyarakat resah, dengan satu persatu dipanggil diminta keterangan dan akhirnya nanti dijadikan tersangka," ucapnya.

Terkait persoalan sengkarut lahan eks kebun binatang ini, pihaknya akan menyampaikan kepada Komisi I DPRD Kalbar agar  segera menindaklanjuti, sehingga bisa memberi keadilan bagi semua pihak.

"Kami secepatnya menyampaikan kepada Komisi I DPRD Kalbar, bidang hukum dan pemerintahan. Dengan begitu pihak bersengketa memperoleh solusi bersama dan kedua belah pihak tidak ada dirugikan," tutupnya.(den) 

Berita Terkait