Desak Segera Keluarkan Perbup

Desak Segera Keluarkan Perbup

  Selasa, 2 Agustus 2016 10:05
NGEJAR KELAYANG: Seorang anak berbekal galah tampak mengamati kelayang putus di pinggir jalan raya Mempawah. Perhatian ke kelayang, membuatnya abai terhadap bahaya sekitar. WAHYU/PONTIANAK POST

Berita Terkait

MEMPAWAH - Rencana Bupati Ria Norsan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) larangan bermain layangan mendapatkan dukungan penuh elemen masyarakat. Sebab, aktivitas permainan tersebut semakin meresahkan masyarakat. Masyarakat mendesak Bupati segera mengeluarkan larangan tersebut.

 
 “Sangat setuju dengan Perbup larangan bermain layangan. Bila perlu secepatnya peraturan itu diterbitkan agar bisa segera ditegakan ketentuannya di lingkungan masyarakat,” pendapat Ryan, warga Mempawah, Senin (1/8) siang.

Menurut dia, permainan layangan di Kota Mempawah dan sekitarnya semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Mengingat, para pemain layangan sudah tidak memikirkan keselamatan masyarakat lainnya. Mereka bermain layangan ditempat-tempat yang berbahaya seperti di pinggir jalan raya.

 “Salah satunya di daerah Kelurahan Tengah (lokasi pembangunan rumah sakit). Ada dua kelompok pemain layangan yang saling berseberangan jalan raya. Tali layangan yang putus pasti akan jatuh di jalan raya,” tuturnya.

Meski belum ada pengendara yang menjadi korban tali layangan didaerah itu, namun aparat berwenang dapat melakukan langkah  antisipasi. Mengingat sudah banyak kasus korban tali layangan di Kota Mempawah dan sekitarnya. Bahkan, telah jatuh korban jiwa akibat tersengat kawat layangan.

 “Pengendara merasa tidak nyaman ketika melintas daerah itu. Karena khawatir tali layangan jatuh di jalan raya dan bisa mencelakai pengendara. Sebelum ada korban didaerah itu, kami mendesak agar aparat segera melakukan penertiban,” pintanya.

Senada itu, Ketua Front Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR), Sudianto Nursasi, SH sependapat agar Bupati segera menerbitkan laranga bermain layangan. Menurut Sudianto, permainan layangan telah menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum khususnya bagi pengguna jalan raya.

 “Untuk langkah cepat, sebaiknya diterbitkan Perbup dulu. Sambil pemerintah daerah mempersiapkan draf Perda larangan bermain layangan. Nanti, setelah Perda disahkan barulah Perbup dicabut,” sarannya.

Apabila larangan itu telah resmi diterbitkan, Sudianto pun menghendaki aparat berwenang Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) merespon dengan cepat. Artinya, aksi Sat Pol PP di lapangan menjadi kata kunci untuk menegakan aturan sekaligus solusi dari kereshan masyarakat terhadap permainan layangan.

 “Percuma saja ada Perbup atau Perda, jika Sat Pol PP hanya bejaga di Pos Kantor Bupati atau Rumah Dinas. Sat Pol PP harus mampu menjalankan aturan itu dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Tertibkan seluruh aktivitas permainan layangan dan berikan sanksi tegas untuk memberikan efek jera,” tukasnya.(wah)

Berita Terkait