Desak Penanganan Serius Alih Kelola SMA/SMK

Desak Penanganan Serius Alih Kelola SMA/SMK

  Selasa, 10 January 2017 09:30
ALIH KELOLA: Pelajar SMAN 1 Kota Pontianak pulang sekolah usai mengikuti pelajaran, Senin (9/1). Pengalihan SMA/SMK kabupaten/kota ke pemerintah provinsi berlaku sejak 1 Januari 2017. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK – Pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke tangan provinsi sudah berlaku sejak 1 Januari 2017. Banyak pihak berharap pengalihan pengelolaan ini bisa ditangani secara serius. Salah satunya disampaikan Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Barat, Samion AR. Menurut Samion, persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Apabila persoalan ini dianggap sepele, ke depan pemerintah provinsi akan keteteran mengatur pendidikan menengah atas.

Samion berharap, meski sekolah ditangani provinsi, pemerintah kabupaten/ kota tidak lepas tangan begitu saja. Kesejahteraan guru-guru SMA sederajat setelah aturan ini diberlakukan juga harus diperhatikan. Tidak hanya guru PNS saja yang jadi perhatian. Guru honorer di SMA sederajat pun jangan dilupakan.

“Untuk pengawasan guru dan pelajar juga jadi pertanyaan. Contoh saja, ketika guru atau siswa tak hadir ke sekolah tak ada lagi yang memberi teguran karena ini bukan lagi kewenangan pemda/pemkot. Harapan kita tentu pengelolaan SMA sederajat ke provinsi, pendidikan kita menjadi lebih baik,” tutupnya.

Guru SMKN 3 Pontianak, Syamsuni menuturkan pengelolaan sekolah tempat ia mengajar saat ini sudah diambilalih provinsi. Secara keseluruhan pemindah kewenangan SMK ke provinsi bagi guru tak ada permasalahan. Mengenai SK pengalihan ke provinsi bahkan sudah dilakukan sejak Oktober lalu. “Tak ada hambatan. Gaji juga sudah kami terima. Mengenai tunjangan lain kami belum tahu, yang jelas gaji yang kami terima masih sama saat menjadi PNS di lingkup Pemerintah Pontianak,” ungkapnya.

Pembelajaran juga berjalan seperti biasa tak berkendala. Hanya saja saat ini sekolah sudah menerapkan full day school lima hari sekolah. “Sekarang siswa pulang pukul 16.00,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Kalbar, ada 5.617 ASN yang beralih status menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan aset yang berpindah yakni 644 kavling tanah, 18.723 unit peralatan dan mesin, 1.632 gedung dan bangunan, 262 unit jalan, irigasi dan jaringan, 75.722 unit aset tetap berjalan dan 24 unit kontruksi dalam pengerjaan. Sedangkan PNS Pemprov Kalbar yang menjadi PNS Kementerian Pendidikan sebanyak 24 orang. Sedangkan sarana dan prasarananya yang beralih yakni tiga tanah kavling, 1.034 unit, 63 buah gedung dan bangunan dan 6 unit aset tetap lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Alexius Akim menyebutkan ada 300 SMK/SMA yang beralih status di mana pengelolaannya di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dia pun menyatakan sudah memiliki rumusan pasca penandatanganan berita acara serah terima tersebut.

“Rumusan pengelolaannya sudah ada. Termasuk nanti ada pejabat eselon IV di Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang mengelola tugas pembantuan ini. Petugas ini menjadi ujung tombak untuk melanjutkan apa yang dibuat oleh provinsi kepada satuan pendidikan,” kata dia belum lama ini.

Akim memastikan, perombakan yang akan dilakukan pun tidak sembarangan. Menurutnya perombakan itu tetaplah melalui berbagai pertimbangan. “Kami tidak akan tergesa-gesa. Untuk SDM misalnya. Apakah penempatannya sudah sesuai kemampuan yang bersangkutan atau tidak,” ujarnya. (iza)

 

Berita Terkait