Desak Bongkar Eks Warmang

Desak Bongkar Eks Warmang

  Minggu, 3 April 2016 09:36
WARMANG: Bangunan eks warmang di komplek pelabuhan kuala mempawah yang menjadi tempat pasangan mesum diusulkan warga agar dibongkar. WAHYU ISMIR/PONTIANAK POST

Berita Terkait

MEMPAWAH- Pasca penggerebekan pasangan mesum yang kedapatan sedang bersetubuh, warga mendesak agar pemerintah daerah membongkar eks warung remang-remang (warmang) di komplek pelabuhan kuala mempawah. Supaya kasus serupa tidak terulang lagi dimasa mendatang.

“Senin (besok), kami akan menghadap Kepala Bidang (Kabid) Aset di DPPKAD Mempawah. Karena, mereka yang berwenang menjaga aset pemerintah daerah. Sebab, lahan di komplek pelabuhan kuala mempawah itu milik pemerintah daerah,” terang Sekretaris Ormas Gerakan Anti Maksiat (Geram) Mempawah, Muhammad Agus Susanto kepada Pontianak Post, Sabtu (2/4) pagi di Mempawah.

Agus menerangkan, pihaknya akan memberikan surat tertulis kepada DPPKAD terkait eks bangunan warmang tersebut. Dirinya mendorong agar dinas terkait segera melakukan pembongkaran eks bangunan yang berdiri diatas lahan milik pemerintah daerah itu.

“Secara ketentuan administrasi, keberadaan warmang itu telah melanggar aturan. Karena dibangun diatas lahan pemerintah daerah. Saya berkeyakinan, bangunan usaha itu juga tidak memiliki izin resmi dari dinas,” tegasnya.

Makanya, Agus menilai tidak ada alasan bagi dinas terkait untuk mempertahankan keberadaan eks bangunan warmang itu. Apalagi, bangunan itu sendiri bukanlah dibangun pemerintah daerah, melainkan oknum pengusaha pada momentum robo-robo.

“Saat ini bangunannya sudah tidak difungsikan lagi. Akibatnya bangunan kerap dijadikan tempat maksiat pasangan mesum. Terbukti, kemarin warga menangkap salah satu pasangan yang sedang berzinah dilokasi itu,” sesalnya.

Lebih jauh, pria yang juga Sekretaris Gerakan Cinta Masjid (GCM) Mempawah itu mengaku prihatin dengan lemahnya pengawasan petugas terhadap fasilitas umum (fasum) yang ada dilingkungan masyarakat. Sebab, pihaknya kerap mendapatkan fasum dijadikan tempat maksiat muda-mudi.

“Komplek pelabuhan kuala, taman-taman, GOR dan lainnya, sudah menjadi sarang kemaksiatan. Mereka (pasangan mesum) kerap menjadikan fasum sebagai tempat berkumpul dan berbuat yang tidak senonoh,” geramnya.

Terhadap pengawasan fasum itu, Agus pun menyarankan agar pemerintah daerah mencontoh Pemerintah Kota Pontianak. Yakni dengan memberlakukan jadwal buka dan tutup kawasan fasum. Misalnya, fasum dibuka sejak pukul 06.00 pagi dan ditutup pada 06.00 sore.

“Selain sistem buka tutup, harusnya ditempatkan pula Polisi Pamong Praja untuk menjaga fasum yang ada di Mempawah. Hal itu akan menutup ruang bagi pasangan mesum untuk berbuat maksiat di fasum-fasu yang ada dilingkungan masyarakat,” tukasnya.(wah)

 

Berita Terkait