Desak BKSD Tinjau Danau Sinau

Desak BKSD Tinjau Danau Sinau

  Senin, 9 May 2016 09:30
BERMASALAH: Pantai danau yang sudah direklamasi untuk kepentingan penangkaran ikan arwana. (inset) Ketua DPP LAKI Burhanudin Abdullah. ISTIMEWA

Berita Terkait

PONTIANAK—Berita harian ini Jumat 22 April dengan tajuk ‘’Ketua LAKI Dipolisikan’’ membuat Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanudin Abdullah meluruskan. Bahkan, meminta BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) Kalbar turun ke lapangan, memantau dugaan alih fungsi atau merubah struktur alam danau Sinau di desa Jaras. Selain BKSDA, juga meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen terhadap lingkungan turun ke lapangan.

“Masalah dugaan alih fungsi danau Sinau sudah dilaporkan Ketua DPC LAKI Kapuas Hulu ke aparat berwenang,” tegas Burhanudin. 

Namun, Laporan dugaan alih fungsi danau dilaporkan balik oleh Agus Setiawan penangkar ikan arwana terbesar di Kapuas Hulu ke Mapolres Kapuas Hulu, dengan tuduhan pencemaran nama baik. Membuktikan kedua laporan tersebut pihak terkait mesti turun kelapangan. 

Karena, kata dia perlu pembuktian atas dugaan alih fungsi danau untuk penangkaran arwana dan pencemaran nama baik. Karenanya BKSDA, Badan Lingkungan Hidup kabupaten dan provinsi serta LSM yang bergerak dibidang lingkungan mesti turun ke lapangan. 

“Laporan pencemaran nama baik, ini menyangkut nama LAKI secara umum dan LAKI merupakan organisasi besar,” ungkap Burhanudin. Atas nama DPP LAKI, sekali lagi saya minta BKSDA Kalbar segera turun kelapangan untuk memastikan telah terjadi alih fungsi danau untuk kepentingan penangkaran arwana atau tidak. Dia mengaku DPP LAKI memang telah membentuk tim independen untuk mengusuttuntas kasus tersebut.Apakah telah melanggar hukum atau tidak.

“Kalau ada pelanggaran, tentu kami tetap melanjutkannya,” terang dia.

Burhanudin menjelaskan, kewenangan LAKI telah diatur undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat, pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kewenangan kami sudah diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kami berhak untuk mencari data, terus melaporkan pada pihak berwajib. Dalam hal ini KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kewenangan selanjutnya berada di penegakan hukum itu sendiri,” tegasnya. 

Burhanudin juga menjelaskan kenapa DPC LAKI Kapuas Hulu bisa ditetapkan sebagai DPC LAKI terbaik se Indonesia. Penetapan tersebut telah melalui berbagai proses dan petimbangan yang matang. Antara lain telah membentuk jaringan, baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Selain itu, juga telah sampaikan sejumlah laporan dugaan tindakpidana korupsi kepada aparat penegak hukum.

“Pak Edy Suhita/Akok Ketua DPC LAKI Kapuas Hulu miliki kemampuan administrasi organisasi yang sangat baik,” terangnya.

Dia juga menegaskan, baik buruknya organisasi LAKI se-Indonesia, bukan orang lain yang menilai. Akan tetapi DPP LAKI itu sendiri. Dia juga menjelaskan LAKI telah memberikan kontribusi yang besar atas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Burhanudin, yang merasakan kinerja LAKI adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan bagi yang tidak suka dengan LAKI, adalah orang yang masih mau melakukan korupsi. LAKI katanya memiliki peran strategis dan memberikan kontribusi cukup besar dalam pengawasan  BOS, DD, ADD serta indikasi tindakan kecurangan yang lainnya.(*/r)

Berita Terkait