Desak Bentuk Tim Independen

Desak Bentuk Tim Independen

  Jumat, 5 Agustus 2016 09:30
Haris Azhar

Berita Terkait

JAKARTA - Koordinator KontraS, Haris Azhar mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Narkoba itu juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen pemberantas narkoba.

Kemarin (4/8), para anggota koalisi berkumpul di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya. Mereka secara kompak memberikan dukungan kepada Haris yang telah menyampaikan kesaksian dari Freddy Budiman, terpidana narkoba yang telah ditembak mati. "Apa yang disampaikan Haris merupakan bentuk kecintaan kepada pemerintah dan para penegak hukum," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak, salah satu anggota koalisi.

Orang yang cinta pasti menyampaikan kritik dengan terus terang. Dengan tujuan agar orang yang dicintai bisa memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Jadi, kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu, informasi yang disampaikan Haris bukan untuk menjatuhkan instansi penegak hukum. "Kami yakin tidak ada maksud untuk merusak citra penegak hukum," terang alumnus Universitas Indonesia itu.

Dahnil mengatakan, sebenarnya informasi yang disampaikan Haris merupakan rahasia umum. Banyak masyarakat yang mengetahui. Bahkan sudah pernah dilaporkan. Tapi tidak ada tindakan dari aparat. Seharusnya momen ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkoba.

Melalui koalisi itu, pihaknya pun mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas dan membentuk tim independen pemberantas mafia narkoba untuk menelusuri dugaan keterlibatan aparat dalam kejahatan tersebut. Dalam kesaksian Freddy banyak aparat yang terlibat dalam kartel narkoba. Pejabat seperti itu yang harus dibersihkan dari instansi penegak hukum. 

Selain itu, pihaknya juga membuka crisis center yang akan menampung pengaduan masyarakat terkait dugaan kasus narkoba yang melibatkan aparat. "Kami persilakan masyarakat mengadu," terang dia.

Suciwati, istri Munir yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, seharusnya pemerintah berterimakasih kepada Haris yang sudah memberikan informasi penting terkait praktik narkoba. Mereka bisa melakukan bersih-bersih diri. Bukan malah membela diri dan mengkriminalisasi Haris. "Itu namanya cinta dibalas dengan hal yang menyakitkan," ungkapnya.

Usman Hamid, aktivis HAM mengatakan, dia meminta Presiden Jokowi untuk menginstruksikan kepada kepala tiga instansi penegak hukum, Polri, BNN, dan TNI agar menghentikan kriminalisasi terhadap Haris. Presiden harus bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah itu. "Hentikan kriminalisasi," ungkap dia.

Selama ini, para penegak hukum menyatakan sudah bekerja keras dalam memberantas mafia narkoba. Hal itu tidak ada gunanya jika orang yang memberikan informasi penting dalam kejahatan itu malah dikriminalisasi. Seharusnya mereka mengusut tuntas siapa yang terlibat.

Dahnil menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan kepada Haris. Jika Koordinator KontraS itu dipanggil, koalisi siap datang ke Mabes Polri. Bahkan, kalau nantinya Haris ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya juga siap menjadi tersangka. Sebab, apa yang disampaikan anggota koalisi sama dengan informasi yang disampaikan Haris. "Kami satu paket," ungkapnya.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan, apa yang dilakukan Haris bukanlah pencemaran nama baik. Tidak ada unsur pencemaran dalam informasi yang disampaikan Haris. Menurut dia, pernyataan yang dianggap pencemaran harus memenuhi dua unsur. Yaitu, menyerang pribadi atau personal dan bukan untuk kepentingan publik. 

Dia menjelaskan, apa yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan seseorang, tapi untuk mengungkapkan informasi pentingnya. Hal itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat. 

Sebelumnya, Haris dilaporkan ke polisi menyusul pernyataannya mengenai tuduhan Freddy Budiman yang menyatakan bahwa BNN, TNI, dan Polri ikut melindungi operasi gembong narkoba tersebut. (lum)

Berita Terkait