Desak Aturan Lindungi Anak

Desak Aturan Lindungi Anak

  Senin, 9 May 2016 09:30
SOLIDARITAS: Seorang anak kecil menandatangani spanduk solidaritas untuk Yuyun sepanjang 300 meter di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (8/5). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas maraknya kasus pemerkosaan yang menimpa anak-anak di Indonesia MUHAMAD ALI/JAWAPOS

Berita Terkait

PONTIANAK – Kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak kian menjadi-jadi. Kasus-kasus itu menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mulai dari Bengkulu, Manado, hingga Kalimantan Barat. 

Pemerhati Perempuan dan Anak Kalbar, Hairiah menilai, kasus perkosaan termasuk kejahatan yang sangat luar biasa. Jika dilihat dari pelakunya, bukan saja usia dewasa, bahkan ada yang di bawah umur. Mirisnya lagi, pelaku kejahatan seksual juga kerap dilakukan ayah kandungnya sendiri. 

Banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi, kata Hairiah, menjadi momentum untuk mendesak adanya regulasi perlindungan anak. Hanya saja, regulasi tersebut harus lebih spesifik. Mulai dari pencegahan, hukuman, hingga rehabilitasi. 

Hairiah mengaku tidak setuju dengan rencana pembahasan Perpu Kebiri atau bahkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual. Dia melihat, hukuman tersebut lebih kepada balas dendam dan dan memperlihatkan kekejaman. Padahal yang diperlukan hukuman yang bisa membuat efek jera pada pelaku.

“Usia pelaku relatif, ada juga yang masih di bawah umur. Kalau dapat hukuman kebiri atau mati, bagaimana hidup mereka. Tentu ini perlu dipikirkan pemerintah. Bagaimana kelangsungan hidup pelaku. Saya tidak setuju dengan hukuman kekerasan,” jelasnya.

Dia menyarankan, agar pelaku kejahatan ini diberikan sanksi sosial. Seperti misalnya foto pelaku dipampang di media sosial. “Yang diperlukan regulasi yang benar membuat efek jera. Tidak dengan kekerasan,” sarannya.

Menurut Hairiah, akar masalah yang melatar belakangi kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak adalah kemiskinan moral dan lingkungan. Selain itu, faktor psikologi dan pendalaman agama yang kurang.

“Pandangan pelaku kejahatan itu menganggap perempuan selalu menjadi objek yang bisa digunakan sesuka hati. Selain itu, suasana lingkungan juga berkontribusi upaya kejahatan itu terjadi,” kata Hairiah, Minggu (8/5).

Calon Wakil Bupati Sambas Terpilih ini juga mengatakan bahwa latar belakang timbulnya kejahatan, juga dilihat dari maraknya minuman keras dan pornografi, sehingga memicu kemiskinan moral. Bukan itu saja, masalah kejiwaan dan pendalaman keagaamaan kurang, masalah rumah tangga, kata Hairiah, juga kerap memicu terjadinya kejahatan seksual. “Memperihatinkan. Ini butuh peran semua pihak, pemerintah, aparat, masyarakat juga keluarga, agar hal ini bisa dicegah,” katanya.

Dikatakannya, rata-rata kejadian tindak kekerasan seksual terjadi di lokasi yang jauh dari pantauan masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu diwaspadai. Dia juga menyarankan agar hal ini mulai diwaspadai sejak dini, mulai dari mengaktifkan kembali keamanan sekitar lingkungan. 

“Tempat rawan, harus diberi peringatan dan dipantau oleh petugas keamaan. kepedulian sosial juga perlu kembali dipupuk,” sebutnya. 

Selain itu, sekolah juga punya peran penting dalam hal meminmalisir terjadinya kejahatan terhadap anak. Mulai dari peringatan sejak dini dan edukasi. Hairiah mencontohkan, pengetahuan pornografi diberikan saat anak usia dini juga penting. Misalnya, pengenalan anatomi tubuh seseorang. 

“Di edukasi sejak dini. Bagaimana mengenal atanomi tubuh. Siapa yang berhak memegang, mengantukan celana dan pakaian mereka. Ini, bukan saja di sekolah, tapi juga orangtuanya juga harus memberikan pemahamannya. Agar, anak tidak mencari tahu sendiri di internet dan berdampak pada hal negatif,” terangnya. 

Sementara itu Pengamat Sosial dari Universitas Tanjungpura, M Sabran Achyar menyatakan, penguatan pendidikan agama penting dalam membendung pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Banyaknya konten berbau pornografi di media sosial berdampak negatif bagi anak.

Sabran juga menyatakan jika faktor lingkungan juga berpengaruh. Sebab itu, dia menyarankan agar kembali dikuatkan pendidikan agama. “Landasan pemahama agama minim sementara arus perkembangan teknologi semakin pesat. Filternya kurang. Tentu ini harus menjadi dorongan untuk kembali menguakan pondasi agama dalam keluar,” katanya. 

Pengamat Hukum Untan Dr Hermansyah juga menyarankan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tempat tidur anak dipisahkan. Sebab, kekerasan terjadi terdapat pada posisi yang paling lemah dan ada kesempatan. “Pembagian ruangan antara orangtua dan anak itu penting. Dan ini perlu dilakukan untuk antisipasi,” ujarnya. (gus)

Berita Terkait