Deportasi Tenaga Kerja Indonesia, Sarawak Terus Pulangkan Pekerja Migran Bermasalah

Deportasi Tenaga Kerja Indonesia, Sarawak Terus Pulangkan Pekerja Migran Bermasalah

  Rabu, 3 February 2016 08:37
Foto JPNN Com

Berita Terkait

PONTIANAK – Sebanyak 124 pekerja migran yang berasal dari Kalimantan Barat dan provinsi lain dipulangkan Pemerintah Malaysia lantaran selama bekerja karena tidak memiliki paspor, cap paspor mati, tidak memiliki visa, izin kerja dan izin kerja mati. Mereka dipulangkan melalui PPLB Entikong, Kalbar.

Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI Pontianak As Syafii mengatakan, persoalan pekerja migran yang mengalami masalah di Malaysia khususnya di wilayah Sarawak sepertinya tidak ada habisnya. Permasalahan yang menimpa pekerja itu karena adanya pelanggaran keimigrasian atau pun pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pekerja sendiri.

Menurut Syafii, masalah tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam melakukan upaya–upaya mengurangi angka permasalahan pekerja migran bermasalah. “Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BP3TKI Pontianak melalui P4TKI Entikong bahwa kepulangan pekerja migran bermasalah melalui PPLB Entikong selama bulan Januari 2016 masih cukup tinggi yaitu sekitar 124 orang,” kata Syafii, Selasa (2/2).

Pemerintah Malaysia khususnya negara bagian Sarawak melakukan deportasi terhadap 110 pekerja, sementara pemerintah Indonesia melalui KJRI Kuching memulangkan sebanyak 14 pekerja. Setelah dilakukan pendataan di P4TKI Entikong diperoleh data bahwa pekerja yang dipulangkan itu, yakni 55 orang berasal dari Kalbar, 69 orang berasal dari luar Kalbar.Rata rata pekerja yang dideportasi, lanjut dia, karena tidak memiliki paspor, cap paspor mati, tidak memiliki visa/izin kerja dan izin kerja mati. Bahkan ada juga pekerja yang sudah menjalani hukuman penjara satu sampai enam bulan di Malaysia.

Selanjutnya, dia menambahkan, BP3TKI Pontianak dalam upaya melakukan penanganan terhadap pekerja migran bermasalah tersebut akan melakukan kegiatan pemberdayaan berupa kegiatan pelatihan kewirausahaan. “Diharapkan nantinya setelah mereka ikut kegiatan pelatihan ini bisa menjadi wirausahawan dan tidak lagi berangkat menjadi TKI nonprosedural,” harapnya.Syafii mengatakan mengingat masih tingginya jumlah pekerja yang dideportasi maka menjadi tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah asal pekerja agar lebih sering memberikan sosialisasi bermigrasi aman ke luar negeri kepada masyarakatnya. Sehingga mereka terhindar dari risiko bermasalah di luar negeri. (adg)

Berita Terkait