Densus Temukan Dua Lokasi Sasaran Baru

Densus Temukan Dua Lokasi Sasaran Baru

  Minggu, 17 January 2016 09:34

Berita Terkait

JAKARTA -- Upaya Polri mengejar para pelaku aksi teror di Plaza Sarinah menemui titik terang. Kemarin (16/1) Kapolri Jenderal Badrodin memastikan telah menangkap 12 orang yang diduga terkait dengan aksi teror Plaza Sarinah. Dalam serangkaian penangkapan di sejumlah daerah itu, Polri menemukan dokumen penting terkait lokasi saran pengeboman berikutnya.

Mantan Kapolda Jatim tersebut mengakui bahwa ada dokumen yang memuat rencana strategi dan lokasi pengeboman yang terkait dengan pelaku teror di Plaza Sarinah. Dokumen tersebut saat ini sedang dipelajari. ”Ya, kami telah menemukannya, lokasi sasaran baru telah diketahui. Tapi, tidak bisa diungkapkan,” jelasnya.

Yang utama, dengan diketahuinya lokasi sasaran baru itu, upaya pengejaran dan pencegahan aksi teror bisa dilakukan lebih masif. Targetnya ada pada kelompok-kelompok radikal yang berkolaborasi bersama dalam aksi teror yang menewaskan dua orang dan melukai 24 orang tersebut. ”Kelompok-kelompok kecil ini berkolaborasi menjadi satu kelompok yang lebih aktif dalam meneror,” tuturnya ditemui di kantor Divhumas Polri kemarin (16/1).

Kapolri mengkonfirmasi kebenaran adanya kelompok Jamaah Anshor Khilafah Nusantara (JAKN) yang menjadi kelompok tertinggi gabungan dari sejumlah kelompok lainnya. Seperti, Tauhid Wal Jihad, Jamaah Anshor Daulah, Jamaah Islamiyah Mujahidin Indonesia Timur dan Barat. ”Mereka merasa memiliki ideologi yang sama. Ideologinya juga setipe dengan ISIS,” ujarnya.

Sementara internal Mabes Polri menyebutkan ada dua lokasi baru yang akan jadi sasaran teror. Kedua lokasi itu memang sangat dirahasiakan karena tidak ingin meningkatkan kepanikan dan keresahan masyarakat. ”Kalau disebut bisa saja merugikan sejumlah pihak,” jelasnya.

Namun, yang pasti kedua lokasi sasaran baru ini terkait dengan rencana sasaran saat natal dan tahun baru. Setidaknya, sasarannya pada petinggi Syiah di Indonesia, kantor pemerintahan dan tempat berkumpulnya orang asing.

”Yang jelas, sekarang pengamanan sudah sangat ketat. Siapapun tidak ingin aksi teror dan keji ini terulang,” tegasnya.

Badrodin menambahkan, dalam pengejaran selama tiga hari pasca aksi teror Plaza Sarinah Kamis lalu (14/1), telah ada 12 orang terduga pelaku teror yang diamankan. Salah satu diantara 12 orang itu dipastikan merupakan penerima dana secara langsung dari Bahrun Naim, perancang dan penyandang dana aksi teror Plaza Sarinah. ”Ini aktor yang cukup krusial dalam aksi teror Sarinah. Identitas 12 orang tidak kami sebut,” ujarnya.

Apakah masih ada orang lain yang dikejar? Badrodin menuturkan bahwa semua itu masih dalam pengembangan. Yang pasti, bila masih ada yang terlibat dan masih bebas, tentu pengejaran dan penangkapan akan dilakukan. ”Semua yang terlibat harus ditangkap dan penegakan hukum dilakukan,” tegasnya.

Terkait berapa kali transfer Bahrun Naim pada orang yang telah ditangkap, dia mengungkapkan, Bahrun Naim mentransfer secara beberapa kali pada orang yang ditangkap tersebut. Kiriman uang itu dilakukan secara bertahap dengan nominal antara Rp 40 juta hingga Rp 70 juta. Salah satu pengiriman inilah yang digunakan untuk membiayai perakitan bom dan pengadaan senjata teror Sarinah. ”Saat ini transfer dana ini terus didalami,” papar jenderal berbintang empat tersebut.

Dia menerangkan, transfer dana tersebut sesuai keterangan pelaku yang ditangkap, sebagian besar akan digunakan untuk melakukan aksi teror. Sebagian kecil ditujukan untuk pengembangan sel-sel ISIS di Indonesia. ”Dari sini kekhawatirannya, tapi kami berupaya maksimal,” ujarnya.

Selain itu, juga ditemukan barang bukti berupa sembilan pucuk senjata api jenis revolver dan FN. Lalu, ada enam magazin, lima ponsel dan satu sepeda motor. ”Bukti ini didapatkan dari 12 tersangka yang ditangkap di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur,” tuturnya.

Senjata-senjata itu telah diperiksa di Puslabfor dan hasilnya, senjata berasal dari luar negeri. Senjata berbagai jenis itu diselundupkan masuk ke Indonesia melewati berbagai jalur.”Ya bisa laut dan udara,” jelasnya.

Untuk hasil analisa bom yang meledak di Plaza Sarinah, ditemukan adanya kemiripan dengan bom di Polres Cirebon pada 2011. Hal itu berdasarkan kesamaan zat kimia yang digunakan, yakni Potasium Nitrat. Penggunaan paku dan serpihan besi yang ditujukan memperbesar dampak bom juga menguatkan kemiripan karakter bom.

”Dari karakter bom yang sama ini, maka bisa disimpulkan memang ada pelaku aksi Plasa Sarinah yang terhubung dengan pengeboman di Polres Cirebon. Semua itu telah dijadikan dasar untuk mengembangkan kasus,” tuturnya. 

Mantan Wakapolri tersebut menjelaskan, kemungkinan besar kelompok yang mengebom Polres Cirebon itu kemudian bergabung dengan kelompok yang mengebom Plasa Sarinah. ”Ya ini ilmunya sama, maka bisa terhubung. Ya kolaborasi tadilah,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Mantan kadensus 88 Irjen (Pur) Bekto Suprapto menuturkan, kunci keberhasilan polri dalam mengungkap pelaku teror adalah data. Polri tidak hanya mengandalkan teknologi informasi, namun juga teknologi data. ’’Itu jawaban mengapa sehari setelah peristiwa bom di Thamrin langsung ada penangkapan di banyak tempat,’’ terangnya dalam diskusi di Jakarta Pusat kemarin (16/1).

Data yang dimiliki Polri memudahkan analisa terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai. Begitu ada yang beraksi, langsung ketahuan siapa saja yang berkaitan dengan dia. Selama ini, orang-orang yang ada dalam data tidak bisa ditangkap karena tidak melakukan pelanggaran hukum ataupun terindikasi hendak melakukan aksi.

Pengembangan data itulah yang menurut dia penting, dan bisa dilakukan selama masa deradikalisasi. Pelaku teror bukan hanya Bahrun Naim. ’’Pelaku teror banyak yang tertangkap, namun pertanyaannya siapa yang mengawasi mereka setelah keluar dari lapas,’’ lanjutnya.

Dengan pengawasan khusus, bisa diketahui apa saja aktivitas mantan napi teroris setelah bebas. Dengan demikian, akan ada data lagi tentang aktivitas mereka, apakah berpotensi mengulangi perbuatan atau bahkan merekrut orang baru. Hanya, sampai saat ini belum ada lembaga yang bisa mengawasi langsung.

Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said menyarankan ke depan perlu ada perbaikan dalam hal perlakuan terhadap para pelaku teror. Menurut dia, jangan semua pelaku ditembak mati. Justru apabila bisa ditangkap dalam keadaan hidup, bisa memperingan tugas polisi dalam mengungkap jaringannya.

Dia menuturkan, sebaiknya polisi tidak hanya dibekali senjata yang mematikan. Harus tersedia juga senjata yang melumpuhkan,’’ ujarnya dalam diskusi di Jakarta Pusat kemarin. dia membandingkannya dengan perlakuan terhadap satwa yang mengamuk. Penanganannya hampir selalu menggunakan peluru bius.

Karena itu, dia pun mempertanyakan apakah mungkin ke depan senjata pelumpuh itu diberikan juga kepada polisi di lapangan. ’’Teroris itu maunya mati, tidak mau diinterogasi di satu sisi, kita inginnya dia ditangkap,’’ lanjutnya.

Menanggapi saran tersebut, Bekto mengatakan bisa saja hal itu dipertimbangkan. Namun, dia mengingatkan bahwa situasi di lapangan tidak pernah bisa diprediksi. ’’Saya sangat mengenal bagaimana anak-anak bekerja,’’ tuturnya. para kombatan hampir selalu menyiapkan bom bunuh diri untuk berjaga apabila tertangkap aparat.

Bekto menuturkan, saat masih aktif, dia pernah mengatur strategi untuk menangkap pelaku yang membawa bom di badannya. Lima anak buahnya dipersiapkan. Dua orang bertugas meegangi tangan kanan, dua lagi tangan kiri. Seorang lagi memotong tali ikat pinggang yang mengaitkan bom.

Upayanya berhasil, namun,sang anak buah tidak tahu harus diapakan bom tersebut. Sebab, memang tidak semua anggota densus 88 paham soal bom. Dia mengatakan sering ditanya oleh anggotanya, bagaimana bila mendapati sang pelaku yang ditangkap memiliki bom di tubuhnya. ’’Saya jawab, langsung tembak kepalanya,’’ tambahnya.

Tidak mau kejadian bom Sarinah terulang, muncul gagasan untuk mengubah UU Terorisme. Salah satunya, mengusulkan agar Badan Intelejen Negara (BIN) agar mempunyai kewenangan untuk menangkap dan menahan terduga teroris. Salah satunya,Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Kata Luhut, revisi UU bisa memperkuat upaya preventif menghadapi berbagai kelompok radikal. Rencananya, pemerintah akan meminta DPR untuk merevisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, parlemen tampaknya tidak langsung mengamini usulan pemerintah tersebut.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengatakan revisi itu belum mendesak. Menurutnya, kewenangan BIN sudah memadai. Dia justru menyebut implementasi dari pelaksanaan UU yang belum maksimal. ’’Kalau mau ada penahanan, kerja sama dengan penegak hukum. Apa susahnya,’’ katanya kemarin.

Menurutnya, intelejen adalah lembaga yang tertutup. Kalau menahan dengan cara tertutup malah menimbulkan masalah. Beda dengan Poliss yang sudah punya wewenang dan sifatnya terbuka dan bisa dipantau secara bebas. ’’Prinsip penegakan hukum, jangan sampai tidak tahu siapa yang ditangkap, alasannya apa, bisa pulang atau tidak,’’ terangnya.

Dia juga menyinggug soal penanganan teror yang telah dibantu oleh BNPT dan Densus 88. Bahkan, kalau perlu TNI, Ditjen Imigrasi, sampai Bank Indonesia bisa dimintai bantuan. Baginya, meningkatkan efektifitas bekerja sampai soal komunikasi perlu diperbaiki. (idr/dim/byu)

Berita Terkait