Denda Pemberi Uang Pengemis

Denda Pemberi Uang Pengemis

  Kamis, 31 March 2016 09:00

Berita Terkait

Besarnya hingga Rp2 Juta

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak akan menindak tegas warga yang memberikan uang kepada para gelandangan dan pengemis (gepeng). Rencananya aturan ini akan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Perda ini diberlakukan mulai 1 Mei 2016 mendatang.

Alasannya, banyak pengemis asal Pulau Jawa yang bermigrasi ke kota Pontianak. Sebagian besar pengemis tak jera dan datang kembali ke kota ini meski sudah dipulangkan ke daerah asalnya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan, dalam aturan sudah dilarang untuk memberi uang kepada pengemis. Salah satunya dalam Perda Ketertiban Umum. “Akan kami tipiring (tindak pidana ringan). Ajukan ke Pengadilan, bisa dikenakan denda, misalnya dibesarkan saja antara Rp1 juta sampai Rp2 juta,” terangnya, Rabu (30/3). 

Menurutnya sudah terbukti banyak pengemis yang berpenampilan seperti orang cacat atau lumpuh namun setelah ditangkap ternyata sehat, dapat berdiri dan berjalan dengan normal. Dia mencontohkan, salah satunya pengemis yang ditangkap beberapa waktu lalu. Kerjanya hanya cukup mengesot di sekitaran Jalan A Yani depan Polda.

Setelah diamankan dan diusut pengemis tersebut sebenarnya hanya berpura-pura cacat. Bahkan ketika ditanyai penghasilan, dalam satu hari si pengemis mampu mendapat uang sebesar Rp1,8 juta. 

“Bayangkan per hari sebesar itu dan ternyata di daerah asalnya pria tersebut memiliki istri dua sampai tiga,” katanya. 

Sutarmidji mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah tertipu dengan penampilan para pengemis tersebut. Karena itu penting agar masyarakat yang memberikan uang juga harus diberikan sanksi. “Kita mau saja dibodohi mereka. Jika ibu-ibu juga memberi uang artinya mendukung yang bersangkutan berpoligami karena istrinya banyak,” ucapnya.

Sementara, sebagian lagi yang benar-benar cacat malah ada yang dieksploitasi. Keluarganya menjadikan mereka sebagai sember penghasilan. “Sebenarnya pihak keluarga selalu mengawasi atau memantau keberadaannya dari jarak cukup jauh. Ini juga terpantau oleh petugas,” katanya. 

Selain itu ada pula indikasi pengemis, anak-anak di bawah umur yang mangkal di perempatan lampu merah sudah terorganisir. Setelah ditangkap dan ditanyai petugas mereka pada umumnya merupakan anak-anak dari Gang Semut, Pontianak Timur. “Untuk itu pemkot berencana mengusut tuntas jika perlu kami bongkar semua permukiman Gang Semut itu,” tegasnya.

Sutarmidji juga mengingatkan kepada masyarakat agar melapor jika mengetahui keberadaan para pengemis di Kota Pontianak. Ini dilakukan agar kota ini benar-benar dapat bebas dari pengemis. “Sebaiknya menyalurkan uang ke lembaga resmi seperti panti asuhan, panti jompo, panti sosial lainnya serta rumah ibadah yang ada,” pungkasnya. 

Sementara itu Anggota DPRD Kota Pontianak, Alfian Aminardi menilai Pemkot Pontianak kurang serius dalam menangani persoalan gepeng.

"Persoalan gepeng masalah klasik. Beberapa kali ditangkap, namun kerap kali dilakukan lagi. Dinas terkait harus cari solusi, kenapa ini selalu terjadi?" tanya politis PKB kepada Pontianak Post, Rabu (30/3).

Agar kejadian ini tak terulang di lain waktu, dinas terkait mesti melakukan pengawasan setiap hari. Terutama di tempat-tempat pengemis itu mangkal. Seperti di lampu merah dan beberapa tempat yang dianggap pengemis memiliki potensi untuk meraup belas kasih orang.

Kalau dalam penertiban hanya sekali atau dua kali, lalu ke depan dibiarkan lagi, maka pengemis ini akan muncul kembali. "Makanya persoalan ini muncul lagi," terangnya.

Ia meyakini, apabila persoalan ini diawasi secara rutin maka persoalan selesai. Ia meminta agar ada beberapa petugas yang tiap hari turun untuk mengawasi gepeng. Apabila gepeng berkeliaran petugas dapat langsung menindak.

Soal asal gepeng juga perlu diusut. Apabila mereka bukan warga Kota Pontianak ada baiknya dinas terkait melakukan koordinasi dengan dinas di kabupaten kota bahkan provinsi tempat asal gepeng itu berada. Selain itu, perlu dilihat kehidupannya, apakah gepeng itu benar-benar susah atau pura-pura susah," tegasnya.

Jika kehidupan gepeng justru lebih baik dari pada si pemberi uang, maka perbuatan ini mesti di tindak tegas. "Tuhan memberi kita kelengkapan fisik yang sempurna, namun sebagian gepeng malah pura-pura cacat. Itu sebagai senjata agar warga iba," katanya.

Apabila gepeng berasal dari Pontianak, maka tugas pemerintah mesti mencari cara agar mereka (pengemis) tidak lagi meminta. Bisa saja dengan memberi pelatihan dan beberapa bantuan, dengan harapan setelah mendapat bantuan mereka bisa mandiri dengan keterampilan yang dimiliki. Setelah pelatihan, pemerintah jangan lepas tangan, ada baiknya ini dilakukan pemantauan berkala. "Dengan begitu peran yang dilakukan saya rasa bisa mengubah prilaku pengemis ini," terangnya.

Alfian menambahkan, tidak hanya pengemis. Bisa saja ada dalang di balik temuan ini. Seperti mempekerjakan pengemis oleh oknum dan mendapat keuntungan dari itu. Kalau itu benar, maka pemerintah mesti melibatkan polisi untuk meringkus oknum ini. "Selain itu, ini juga menekan tindakan eksploitasi anak di bawah umur. Saat ini jadi sorotan serius pemerintah pusat. Ini mesti ditanggapi serius," tutupnya. (bar/iza)

Berita Terkait