Demokrasi yang Masih Diwarnai Politik Uang

Demokrasi yang Masih Diwarnai Politik Uang

  Rabu, 31 Agustus 2016 09:48
PERHITUNGAN ULANG: Kegiatan perhitungan ulang prolehan suara di Kantor Camat Putussibau Selatan, yang terpaksa dilakukan atas pengaduan dari salah satu calon.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi porsi anggaran yang sangat besar bagi desa untuk mengelola sendiri anggarannya. Dana dengan kisaran Rp800 juta sampai Rp1,5 miliar itu membuat jabatan kepala desa pun jadi rebutan. Terbukti, saat Pilkades serentak Sabtu (27/8) pekan lalu, berbagai cara dilakukan calon kepala desa, termasuk melakukan politik uang.

 

MUSTA’AN, Putussibau

DARI 74 desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, ada tiga pengaduan dugaan politik uang kepada Panitia Pengawas Pilkades. Yakni di Desa Badau, Kecamatan Badau; Desa Ujung Said, Kecamatan Jongkong; dan Desa Sebintang, Kecamatan Kalis. Dugaan politik uang yang diadukan sudah ditangani Panitia Pengawas dan Panitia Pilkades di tingkat kecamatan masing-masing.

Adanya pengaduan politik uang dari salah satu calon kades dibenarkan oleh sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Muhtarudin. Dikatakan dia, masing-masing pengaduan sudah ditangani di tingkat desa dan kecamatan setempat. “Pengaduan dugaan politik yang sedang diproses di tingkat kecamatannya masing-masing,” katanya, Selasa (30/8) di Putussibau.

Muhtarudin mengatakan, selain masalah politik uang, juga ada masalah perselisihan perhitungan suara. Seperti yang terjadi di Desa Sungai Uluk, Kecamatan Putussibau Selatan. Salah satu calon di sana meminta dihitung ulang prolehan suara, karena suara tidak sah lebih besar dari suara sah. “Untuk Desa Sungai Uluk sedang diproses di kecamatan Putussibau Selatan, untuk dihitung ulang,” tuturnya.

Sedangkan untuk Desa Lemedak, Kecamatan Semitau, ada dua calon yang sama-sama memproleh 118 suara antara Sinaria dan Tomi Jepisa, akan dihitung berdasarkan prolehan suara di TPS yang pemilih terbanyak. Masalah tersebut sudah diatur dalam Perda Nomor 16 tentang Pilkades pasal 50, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tantang Pilkades pasal 4 dan Perbup Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pikades pasal 73.

“Pilkades tidak mengenal pemilihan ulang. Karena kami merujuk Perda, Perbup, dan Permendagri,” tegas Muhtarudin. Dijelaskannya, untuk politik uang, jika ada pengaduan hendaknya disampaikan kepada panitia dan panitia Pilkades tingkat desa dan kecamatan. Jika tidak selesai di tingkat desa dan kecamatan, baru pengaduan tersebut dilanjutkan ke kabupaten, sesuai jenjang dan waktu yang telah ditentukan.

Dikatakannya, keputusan panitia kabupaten sifatnya final dan mengikat. Hanya saja, kata dia, calon kepala desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan kepala desa pada panitia pemilihan selambat-lambatnya tiga hari setelah penetapan pemilihan kepala desa terpilih. “Panitia pemilih membuat laporan dan mengkonsultasikan pada panitia pengawas,” jelasnya.

Jika tidak selesai di tingkat desa selama tiga hari, maka dilanjutkan di kecamatan selambat-lambatnya lima hari. Jika belum juga selesai, maka laporan itu disampaikan kepada panitia kabupaten, kemudian panitia tingkat kabupaten menyampaikan klarifikasi atas laporan tersebut. Dari hasil klarifikasi itu, terang ia, dilaporkan kepada Bupati selambat-salambatnya tujuh hari, setelah laporan diterima.(*)