Demo Listrik, Solmadapar Tidak Ditemui Anggota Dewan

Demo Listrik, Solmadapar Tidak Ditemui Anggota Dewan

  Jumat, 20 Oktober 2017 10:00
DATANG: Aktivitas Solmadapar mendatangi gedung DPRD Kalbar | DENI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

Aktivis Datangi Dewan Terkait Tarif Listrik

Aktivitas Solmadapar mendatangi Gedung DPRD Kalbar pada Kamis (19/10) pukul 10.00. Kedatangan enam mahasiswa tersebut berorasi meminta pemerintah menghentikan terhadap tarif listrik yang subsidinya sudah dicabut. Tak satu pun anggota DPRD Kalbar hadir dan hanya ditemui oleh staf Sekretariat DPRD Kalbar.

***

IQBAL Alhazami, Humas Solmadapar Kalbar mengatakan bahwa kebijakan pencabutan subsidi listrik, sudah membuat  masyarakat kecil menderita. Pasalnya, rata-rata pemakai tarif listrik golongan RI 900 VA, kebanyakan warga berpenghasilan rendah. 

”Sudah banyak yang menderita akibat kebijakan ini. kami minta Presiden Jokowo mengevaluasi Permen ESDM RI nomor 28 tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PLN. Kemudian kembalikan subsidi ke masyarakat menengah ke bawah. Janganm buat mereka menderita,” katanya.

Iqbal menceritakan bagaimana masyarakat desanya, menderita naiknya TDL ini. Di kampung ada seorang janda tua, yang biasa membayar listrik belasan dan puluhan ribu rupiah, tetapi sekarang dipaksa membayar di atas 50-100 ribu per bulan. Uang tersebut bagi warga tak mampu, sangat besar sekali. Sementara listrik sudah menjadi komponen kebutuhan utama masyarakat. 

”Kami minta dikaji. Masyarakat sudah terbebankan, dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Jangan bebankan lagi dengan TDL yang subsidinya sudah dicabut,” ucap dia.

Iqbal mengatakan bahwa dampak dari kemerdekaan sepertinya tak dirasakan masyarakat di tingkat bawah. 72 tahun merdeka, untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder seperti listrik saja, mereka sudah kesusahan. “Makanya ketika TDL sudah naik, yang ada masyarakat menderita bertambah,” ujarnya dalam orasi.

Menurutnya kenaikan TDL lebih banyak didalihkan untuk perbaikan infrastruktur listrik daerah, mengurangi beban utang negara dan lain sebagainya. Faktanya di daerah ternyata infrastruktur listrik cukup minim dan pelayanan PLN belum seperti diharapkan masyarakat. ”Contoh nyata rutinnya pemadaman listrik di Kalbar. Dalihnya terjadi perbaikan, layangan dengan tali kawat, solar telat datang dan lain sebagainya,” jelas dia.

Di satu sisi, masyarakat tetap dipalsa membayar perubahan tarif tenaga listrik dengan harga tinggi. Sementara di negara-negara tetangga, justru pemerintahnya terus menekan biaya listrik masyarakat. ”Sudah bukan cerita baru lagi, jika banyak masyarakat menengah ke bawah di seluruh Indonesia mengeluh dampak kebijakan TDL ini. Jika benar keuntungan TDL difungsikan menopang infrastruktur listrik, mana bukti nyata kebijakan ini,” ujarnya.

Staf Sekretariat DPRD Kalbar yang menerima kertas tuntutan aktivis Solmadapar mengatakan tuntutan kawan-kawan mahasiswa akan segera disampaikan ke Komisi membidangi kelistrikan. ”Secepatnya, akan kami sampaikan. Pasalnya jadwal sekarang, anggota DPRD dalam kegiatan reses,” katanya dihadapan mahasiswa.(den)

Berita Terkait