Demi SKCK, Warga Serbu Mapolres

Demi SKCK, Warga Serbu Mapolres

  Sabtu, 21 January 2017 10:30
MEMBELUDAK: Warga sedang mengantre di aula Polres Ketapang untuk membuat SKCK. Pembuatan SKCK membeludak pasca digulirkan wacana tes ulang terhadap tenaga honorer dan kontrak di lingkungan Pemda Ketapang. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Berita Terkait

KETAPANG – Sejak beberapa hari terakhir, ribuan warga mendatangi Mapolres Ketapang. Kedatangan mereka demi mengurus pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Membeludaknya pembuatan SKCK tersebut setelah adanya wacana tes ulang terhadap tenaga honor dan kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Ketapang.

Dari Pantauan Pontianak Post, warga sudah mulai memadati Mapolres sejak empat hari terakhir. Sejak pelayanan pembuatan SKCK dibuka, warga langsung menyerbu loket pendaftaran. Mulai dari pengambilan formulir hingga pembuatan sidik jari. Tidak hanya yang muda, banyak juga orang tua yang ikut mengantre.

SKCK ini akan digunakan oleh warga untuk mendaftar di penerimaan tenaga honor dan kontrak, seperti yang diwacanakan oleh Pemda Ketapang beberapa hari lalu. Namun, hingga saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sendiri masih belum memastikan apakah SKCK wajib dilampirkan dalam surat lamaran. Bahkan, jadwal kapan pendaftaran akan dibuka juga masih belum ditetapkan. BKD masih akan berkoordinasi dengan Bupati Ketapang terkait mekanisme pendaftaran dan persyaratan tes tersebut. Termasuk juga, apakah tenaga guru dan medis akan dites atau tidak? Semuanya masih menunggu keputusan Bupati Ketapang.

Salah satu pendaftar pembuatan SKCK, Sailamah, mengungkapkan bahwa ia ikut-ikutan membuat SKCK karena adanya wacana tes ulang terhadap honor dan kontrak. Ia yang bekerja di RSUD dr Agoesdjam Ketapang bahkan tidak paham cara proses pembuatan SKCK. "Saya cuma disuruh buat, jadi saya buat saja," katanya, kemarin (20/1).

Ia mengaku sudah 20 tahun menjadi tenaga honor di rumah sakit milik pemerintah itu. Saat ia mulai bekerja pada 1997 silam, tidak ada tes apa pun bagi dirinya. Bahkan, ia mengaku tidak banyak orang yang mau bekerja di rumah sakit tersebut sebagai tukang sapu dan tukang pel. "Saya bukan sarjana. Orang sarjana mana mau jadi tukang sapu dan tukang pel di tahun 97," jelasnya.

Hingga saat ini, ia tidak diangkat sebagai pegawai tetap atau PNS. Bahkan, atas adanya wacana tes ulang terhadap honorer, ia harus berdesak-desakan dengan ratusan orang lainnya hanya untuk mendapatkan SKCK. "Sudah keputusan dari pemerintah, jadi harus ikut. Saya berharap bisa diterima kerja lagi," harapnya sambil tersenyum.

Membeludaknya pembuatan SKCK tersebut, membuat petugas di Polres Ketapang cukup kewalahan. Alhasil, petugas dan alat pun ditambah agar semua dapat terlayani. "Di hari biasanya, kita hanya bisa melayani 100 pembuatan sidik jari, itu pun sudah maksimal," kata salah satu petugas. "Tapi, sejak empat hari terakhir ini per harinya kita harus membuat 400-an permohonan pembuatan sidik jari. Makanya kita tambah anggota dan alat. Untuk sidik jari saja, ada lima admin yang kita tambah," tambahnya.

Jumlah permohonan pembuatan SKCK dipastikan dia akan terus bertambah. Karena, diakui dia, masih banyak yang tidak terlayani. "Kita batasi untuk pendaftarannya. Kalau diselesaikan sekaligus, tidak mungkin. Itu juga tidak langsung jadi. Hari ini buat, dua hari kemudian baru bisa diambil," paparnya.

Tidak hanya di Mapolres, masyarakat juga memadati Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Ketapang. Masyarakat yang belum memiliki kartu pencari kerja atau kartu kuning, berbondong-bondong mendatangi Disnakertrans.

Kurangnya lapangan kerja di Ketapang membuat masyarakat masih berkeinginan menjadi tenaga honorer di Pemda Ketapang yang setiap bulannya bergaji Rp1,3 juta. Seharusnya kegaduhan ini tidak terjadi jika lapangan kerja di Ketapang tersedia bagi masyarakat Ketapang. Sumber daya alam yang sangat melimpah tak menjamin lapangan kerja yang terbuka juga bagi masyarakat Ketapang. (afi)

Berita Terkait