Demi Mencapai Opini Terbaik

Demi Mencapai Opini Terbaik

  Kamis, 25 Agustus 2016 09:30
BERI ARAHAN: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid saat memberikan arahan pada pembukaan sosialisasi tentang tindak lanjut LHP sistem pengendalian intern di lingkungan Pemkab Kayong Utara di Gedung Balai Nirmala, Selasa (23/8). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST///

Berita Terkait

SUKADANA – Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menginginkan agar opini atas laporan keuangan tahun 2016 ini adalah opini terbaik. Hal tersebut disampaikan dia saat membuka Sosialisasi tentang Tindak Lanjut LHP Sistem Pengendalian Intern dan Bimbingan Teknis tentang Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, di Gedung Balai Nirmala, Selasa (23/8).

 
Oleh karena itu dia berpesan kepada para peserta kegiatan, agar mengikuti dengan tekun dan sungguh-sungguh. “Karena setiap pengetahuan yang Saudara peroleh pasti bermanfaat dalam menunjang tugas pokok Saudara dalam menyusun laporan keuangan SKPD,” kata dia.

Menurut dia, perlu diketahui bahwa upaya menciptakan tertib pengelolaan keuangan dan aset daerah, tidak hanya merupakan tupoksi DPPKAD semata, tapi merupakan tugas bersama sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait. “Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penyusunan laporan keuangan akan sangat tergantung pada kesungguhan dan keseriusan Saudara selaku sub sistem atau ujung tombak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pada SKPD Saudara,” katanya.

Diingatkan Bupati bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2016. Karena, dikatakan dia, sejalan dengan ketentuan tersebut merupakan pegangan yang sangat mendasar, dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan SKPD. “Dan untuk sistem akuntansi pada SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD,” ucapnya.

Bupati menambahkan,  perkembangan perubahan peraturan yang baru, yaitu peraturan penyusunan laporan keuangan yang bersifat akrual. Di mana, disebutkan dia, di dalamnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Yang mana, sambung Hildi, kedua aturan tersebut mengatur dari empat laporan keuangan, yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan (calk) menjadi tujuh laporan keuangan SKPD, berarti mengalami penambahan tiga laporan keuangan yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. “Pelaksanaannya telah kita lakukan pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015,” ucapnya.

“Perlu kita pahami bersama, bahwa dari tiga ketujuh laporan keuangan yang disebut di atas, berarti tahun 2015 pelaksanaan APBD tahun 2015 diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Berkenaan hal tersebut telah kita laksanakan sebagai perwujudan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,” sambung Hildi pada sambutannya.

Hildi mengingatkan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk pimpinan SKPD selaku pengguna anggaran atau kuasa penguna anggaran, mempunyai tanggung jawab penuh atas pengunaan uang dan barang yang ada di SKPD-nya dan wajib menginventarisasi, menyusun, serta menyampaikan laporan keuangan SKPD kepada Bupati cq DPPKAD, untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, sedangkan yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan laporan barang  atau aset pada SKPD adalah PPK – SKPD.

“Mengingat saat ini kita sudah memasuki semester kedua tahun anggaran 2016 dan pada awal tahun 2017 nanti, setiap SKPD selain menyusun laporan semester kedua tahun anggaran 2016 dan persiapan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan tahun 2016, bagi PPK-SKPD dan bendahara SKPD ini sangat penting untuk membantu selaku PPK-SKPD dan bendahara dalam mempersiapkan menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2016,” pungkas Hildi. (dan)

Berita Terkait