Delapan TPS Direkomendasi , Pemilihan Ulang Pilkada

Delapan TPS Direkomendasi , Pemilihan Ulang Pilkada

  Sabtu, 12 December 2015 09:35
JAGA KOTAK: Aparat kepolisian dan TNI bersenjata lengkap menjaga kotak surat suara. MUSTAAN/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PUTUSSIBAU—Sejumlah temuan, baik yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) maupun dari penyelenggara pemilu yakni petugas KPPS, PPL dan pengawas TPS sudah di data pengawas pemilu baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Berdasaran laporan dan temuan itu, Panwaslu Kapuas Hulu merekomendasikan kepada KPU Kapuas Hulu delapan (8) TPS agar dilakukan pemilihan ulang.

Kendati mengaku akan merekomendasi pemilihan ulang di sejumlah TPS, Ketua Panwaslu Kapuas Hulu H. Seno Hartono, S.H, enggan menyebutkan TPS yang dimaksud. Dengan alasan itu ranah KPU yang menentukan dipilih ulang atau tidak. Namun yang jelas berdasarkan laporan masyarakat dan temuan Panwas dilapangan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang lakukan pelanggaran tersebut adalah petugas KPPS, PPL dan Pengawas TPS. Pelanggaran yang dilakukan adalah adanya kesepakatan boleh melakukan pencoblosan dengan mewakilkan orang lain.  "Sangat disayangkan mereka mengetahui aturan. namun mereka melakukan pelanggaran. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Ini kesalahan penyelenggara," tuturnya Jumat (11/12).
Terkait permasalahan tersebut, pihaknya akan dan telah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemilihan ulang di tujuh TPS di kecamatan Putussibau Utara dan 1 TPS di Kecamatan Empanang. Beberapa diantaranya diusulkan oleh Penwascam. “Pelanggaran yang dilakukan sama, yakni memberikan kebijakan boleh mewakilkan orang lain untuk lakukan pencoblosan,” terang Seno.
Rekomendasi yang disampaikan ke KPU, sambung Seno,  sejauh ini KPU masih melakukan pengkajian apakah laporan itu sesuai standar SOP atau tidak. "Kami hanya merekomendasikan dan keputusan akhir di KPU. Apakah pemilu ulang atau tidak. Petugas penyelenggara itu mengetahui azas peraturan dan kami sudah melakukan Bimtek, supaya mereka tak ada kesepakatan untuk diwakilkan,” katanya.
Seno menegaskan akan memberikan sanksi bila ditemukan perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan yang tertuang dalam kode etik pengawasan. Hanya saja jika pelanggaran tindak pidana tidak bisa dilakunan. “Dalam undang-undang Nomor 8 tidak dijelaskan masalah pidana. Kalau undang-undang legislatif jelas mewakilkan pidana. Kami cari pasal pidana, tetapi tidak ada," jelasnya.
Pria asal Nanga Semangut ini mengaku Panwas hanya melakukan monitor, karena luasnya wilayah sehingga mereka hanya menerima laporan saja. “Kami memang menemukan beberapa pelanggaran saat turun langsung kelapanagan. Dan saya dengar seluruhnya sepakat termasuk saksi dari pasangan calon. Petugas yang salah telah mengambil kebijakan yang sudah jelas melanggar aturan,” paparnya.
Sekretaris tim Paslon Nomor Urut satu (1) Baco Meiwa, SE  menyatakan, pihaknya belum menerima laporan resmi terkait adanya rekomendasi pemilihan ulang di delapan TPS oleh Panwaslu pada KPU. "Seharusnya kalau ada pemilihan ulang, Panwaslu dan KPU memanggil semua pihak. Serta duduk bersama bagaimana solusinya. Kalau memang ada pelanggaran, kamia sama-sama tahu," tutur Baco.
Seharunya sambung Baco, Panwaslu tidak hanya merekomendasikan ke KPU, tetapi menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing tim Paslon."Bukan berarti kami tidak percaya kerja Panwaslu dan KPU. Kami yakin mereka bekerja dengan profesional. Tapi bagaimana mencari solusi bersama-sama. Sehingga apa yang dihasilkan merupakan kesepatan yang terbaik dari semua pihak," ucapnya.
Dihubungi terpisah, kepala Sekretariat Tim Paslon Nomor 2 Darmawan Samson kepada wartawan menolak jika KPU melaksanakan pemilihan ulang. "Kami menolak dengan tegas, karena kami belum pernah mendapat pemberitahuan dari Panwas terkait pelanggaran di beberapa TPS itu," tegasnya. Mestinya panwaslu memberitahukan apa saja temuan pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS tersebut.
Ketua KPU Kapuas Hulu Lisma Roliza mengatakan, tahap perhitungan di PPK akan berlangsung dari tanggal 10-16 Desember. "Masing-masing PPK mengatur alokasi waktu, karena jumlah TPS berbeda, begitu juga dengan jarak tempuh dan kesulitannya," ucapnya. Sementara untuk rekapitulasi perhitungan perolehan suara masing-masing paslon di KPU berlangsung tanggal 16-18 Desember ini.
Lisma juga mengaku hingga saat ini belum ada potensi pelaksanakan Pilkada ulang. Karenanya ia
menghimbau agar masyarakat tetap tenang. Data perhitungan perolehan suara masing-masing paslon yang akurat ada direal count KPU. "Baya berharap bisa saling menjaga, melihat real count di KPU. Masyarakat bisa mengakses di website Pilkada Kapuas Hulu, itu resmi KPU,” terang Lisma.(aan)

 

Berita Terkait