Delapan Pekerja Ilegal Ditangkap

Delapan Pekerja Ilegal Ditangkap

  Jumat, 22 April 2016 09:13
BERCEKAK PINGGANG: Seorang pria warga negara Tiongkok memberikan ekspresi kekesalan di sela-sela konferensi pers penangkapan delapan warga Tiongkok,Kamis (21/4) di Kantor Imigrasi Kelas I, Jalan Sutoyo, Pontianak. Tujuh pria dan satu wanita warga negara Tiongkok diamankan Imigrasi Kelas I Pontianak bersama Kodim 1207/BS karena tidak memiliki dokumen sah untuk bekerja di Indonesia. HARYADI/PONTIANAKPOST

Berita Terkait

PONTIANAK - Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), mengamankan delapan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan kayu CV Sari Pasifik, Kubu Raya. Mereka ditangkap dalam razia terkait kasus pelanggaran keimigrasian karena tak memiliki izin resmi bekerja, Kamis (21/4).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak Matt Salim menjelaskan, sebelumnya pihak Imigrasi mendapat laporan dari anggota Tim PORA yang dibentuk sejak Februari lalu. Bahwa ada dugaan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di salah satu perusahaan di wilayah Kabupaten Kubu Raya. 

"Atas laporan tersebut, tadi pagi (kemarin) kami melakukan rapat kecil dan langsung terjuan ke lapangan bersama tim yang terdiri dari pihak TNI, Kepolisian, Satpol PP serta pejabat daerah setempat," ujarnya. 

Hasilnya ditemukan delapan TKA tersebut, yang terdiri dari tujuh laki-laki dan satu perempuan merupakan istri salah satu dari mereka. Mereka digiring ke Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak diperiksa. Dari delapan orang ini, satu di antaranya bahkan tak dapat menunjukkan dokumen resmi keimigrasian. 

Pihak imigrasi mengaku sudah membidik kedelapan orang ini dengan Pasal 122 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Karena terbukti paspor mereka hanya menggunakan Visa on Arrival (VoA).  Artinya hanya boleh digunakan untuk tujuan sosial atau wisata. "Tidak bisa melakukan kegiatan bekerja atau mendapatkan upah," jelasnya. 

Padahal TKA yang bisa bekerja di perusahaan wajib memiliki penjamin dari perusahaan tersebut. Serta harus ada izin dari departemen teknis, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Baik berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) serta syarat lainnya agar bisa menempatkan TKA di Indonesia. "Ini yang tidak dimiliki oleh kedelapan WNA ini, artinya mereka tidak mengikuti aturan yang ada," ucapnya.

Diketahui delapan orang WNA ini sudah masuk ke Indonesia sejak 7 Maret 2016 dan sempat satu kali melakukan perpanjangan masa kunjungan di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Salim mengakui pihaknya mengalami sedikit kesulitan karena belum ada penerjemah berbahasa Tiongkok. "Kami akan segera lakukan BAP, dari sana baru bisa dikembangkan lebih lanjut, siapa penjamin mereka, pimpinan perusahaan dan lain-lain," paparnya. 

Sejauh ini yang pasti perusahaan ini belum masuk dalam daftar di Imigrasi sebagai perusahaan yang mempekejakan WNA. Menurutnya penangkapan ini merupakan buah dari sinergitas berbagai instansi dalam Tim PORA. Sejalan dengan aturan Pemerintah Pusat dimana ada sekitar 159 negara yang diberikan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Artinya harus ada penguatan di level pelaksana yaitu Tim PORA yang unsurnya terdiri dari 20 instansi terkait. Seperti Imigrasi, TNI, Polri, Kejaksaan, Kesbangpol, Depnakertrans, Angkatan laut dan lain-lain.

Diharapkan ke depan bisa terus digalakkan. Karena itu dia juga mengimbau kepada semua pihak bagi yang menemukan orang asing menyalahkan izin tinggal untuk melapor ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak. 

Hal senada diutarakan Komandan Kodim (Dandim) 1207/BS Pontianak Letkol Inf Jacky Ariestanto. Dia mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir pihaknya cukup sering melakukan pemantauan langsung di lapangan. Sesuai fungsinya yaitu pengawasan terhadap orang asing melaui intelijen teritorial maupun komado kewilayahan. "Kami harap efektivitas Tim PORA bisa terus berlangsung secara optimal, mengingat cukup banyak kerugian negara yang diderita apabila hal-hal ini terus terjadi. Salah satunya pajak negara yang dibayarkan tidak sesuai dengan seharusnya," tandasnya. (bar) 

Berita Terkait