Delapan Kapal Asing Dibom

Delapan Kapal Asing Dibom

  Selasa, 23 February 2016 08:40
LEDAKKAN KAPAL: Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen PSDKP melakukan peledakan delapan kapal nelayan asing asal Vietnam di Perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Senin (22/2). Peledakan kapal menggunakan dinamit berkekuatan tinggi, sehingga puing-puing kapal ikut hancur. (ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST)

Berita Terkait

PONTIANAK--Komitmen Pemerintah Indonesia dalam memberantas illegal fishing terus dilakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  dibantu TNI AL melakukan peledakan delapan unit kapal nelayan asing pelaku illegal fishing di perairan Pulau Datuk Kabupaten Mempawah, Senin (2/2).

Detik-detik peledakan delapan kapal asing asal Vietnam berlangsung tanpa hambatan. Peledakan dilakukan sebanyak dua kali, ledakan pertama, tepat pukul 11.15 WIB empat kapal yang dirangkai jadi satu meledak dengan sempurna dan langsung menenggelamkan kapal. Ledakan kedua, sekitar pukul 12.00 WIB, empat kapal lainnya juga berhasil diledakkan. Pemusnahan kapal asing pelaku illegal fishing ini dilaksanakan secara serentak dipimpin langsung Komandan Satgas 115 melalui live streming di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP ) Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut Arifin Arsyad, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar mengatakan, penenggelaman kapal pelaku illegal fishing ini mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45/2009 tentang Perubahan Atas UU No 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. “Kami, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertindak sebagai eksekutor. Kedelapan kapal ini juga sudah mendapat keputusan dan berkekuatan hukum yang tetap (inkracht),” kata Arifin, kemarin. 

Menurutnya, sepanjang tahun 2015 setidaknya ada 50 kasus illegal fishing yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan 90 persen merupakan kapal asing. “Dan hari ini delapan kapal. Yang sesuai keputusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan,” katanya.Delapan kapal Vietnam tersebut diantaranya, empat kapal yang ditangkap ditangkap pada 29 juli 2015 oleh Kapal Pengawa Hiu Macan 001 di perairan Laut Tiongkok Selatan, sekitar Natuna kepulauan Riau. Sedangkan empat kapal lainnya ditangkap di lokasi yang sama pada 7 September 2015. “Pelanggaran yang dilakukan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perijinan,” terangnya. 

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tyas Budiman mengatakan, penengelaman kapal nelayan asing pelaku illegal fishing ini merupakan yang pertama kali di tahun 2016. “mudah-mudahan efek jera dari pelaku illegal fishing ini,” katanya saat menyaksikan langsung proses penenggelaman kapal di perairan Pulau Datuk, Kebupaten Mempawah, kemarin.

Dikatakan Tyas budiman, dengan penenggelaman kapal ini menambah jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan sejak bulan Oktober 2014. Tercatat hingga saat ini berjumlah 151 kapal, terdiri dari 50 kapal asal Vietnam, 43 kapal asal Filipina, 21 kapal asal Thailand, 20 kapal asal Malaysia, dua kapal asal Papua Nugini, satu kapal asal Tiongkok, dan 14 kapal berbendera Indonesia.

Dengan dilakukan penenggelaman kapal ini, lanjut Tyas, kasus pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia mulai menurun Hal itu ditunjukan dari besaran ikan yang tertangkap, daerah penangkapan yang sudah mulai mendekat dan hasil produksi nelayan semakin meningkat. “Kenyamanan mereka beroperasi di lapangan, yang tadinya terganggu oleh kapal asing , sekarang sudah tidak tampak lagi. Ini lah yang menjadi suatu prestasi. Kita sudah sanggup mengamankan. Dan nelayan-nelayan bisa menjadi “pemain” di negerinya sendiri,” bebernya.

Disinggung soal berapa kerugian atau keuntungan yang dihasilkan dari proses pemberantasan illegal fishing, Tyas enggan mengatakan secara detail. Menurutnya, menghitung nilai keuntungan dan kerugian yang dihasilkan harus ada data konkret. Yang jelas, menurutnya, ada dua sisi yang bisa diukur dengan nilai, seperti penggunaan bahan bakar minyak. Sedangkan yang tidak bisa diukur adalah kenikmatan nelayan yang melakukan penangkapan ikan di negeranya sendiri serta pengakuan kedaulatan Negara Indonesia oleh Negara lain. “Itu nilai-nilai yang tidak bisa diukur. Sehingga itulah yang menurut saya yang harus dihitung,” katanya.

Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas dukungan dan kerjasama intensif TNI Angkatan Laut (AL), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya. (arf)

Pemusnahan kapal di perairan Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah

KM. BV 9619 TS (85 GT dengan jumlah ABK 3 orang)
KM. BV 8281 TS (90 GT dengan jumlah ABK 20 orang)
KM. BV 9947 TS (85 GT, dengan jumlah ABK 3 0rang)
KM. BV 7282 TS (90 GT, dengan jumlah ABK 22 orang)
KM. KG 93525 TS (139 GT, dengan jumlah ABK 20 orang)
KM. KG 91490 TS (139 GT, dengan jumlah ABK 5 orang)
KM. KG 93877 TS (139 GT, dengan jumlah ABK 4 orang)
KM. KG 93577 TS (139 GT, dengan jumlah ABK 23 orang).

 

Penenggelaman kapal di empat titik lainnya.

Bitung, Sulawesi Utara           :10 kapal (6 Filipina, 4 Indonesia).
Batam,  Kepulauan Riau         :10 kapal ditengelamkan (7 Malaysia, 3 Vietnam).
Tahuna, Sulawesi Utara          :1 kapal Filipina
Belawan, Sumatera Utara      :2 kapal Malaysia

Berita Terkait