DAU Dikembalikan Desember

DAU Dikembalikan Desember

  Jumat, 7 Oktober 2016 09:04

Berita Terkait

PONTIANAK – Penundaan transfer Dana Alokasi Umum untuk kementerian dan pemerintah daerah akan dikembalikan pada bulan Desember tahun ini. Anggota DPR Komisi XI Michael Jeno mengatakan, pihaknya mendapat informasi ini dari Kementerian Keuangan. “Penundaan DAU  ini bersifat sementara untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2016. Direncanakan sebagian DAU yg ditunda akan disalurkan bulan Desember, sehingga penyaluran bulan Desember menjadi setengah dari alokasi. Selanjutnya untuk sisa penundaan (September-November 2016) akan disalurkan pada bulan Januari 2017 setelah dianggarkan dlm APBN 2017,” jelas dia, kemarin.

Menurut dia, pemerintah cukup rasional dengan kebijakan ini, lantaran kondisi fiskal yang memburuk beberapa bulan lalu. Apalagi penundaan DAU dilakukan secara hati-hati dan selektif. Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian DAU, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016.

“Berdasarkan perkiraan posisi saldo kas daerah akhir tahun 2016, ada 169 daerah yg diperkiraan saldo posisi kasnya cukup besar, yang dapat dikategorikan: sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Jumlah DAU yg ditunda untuk 169 daerah tsb adalah  Rp 19.41 triliun,” ujarnya.

Dia menyebut, untukk kepentingan pengelolaan likuiditas daerah,  akan segera diterbitkan aturan yang mengijinkan daerah untuk menggunakan sisa-sisa dana transfer yang peruntukannya sudah ditentukan. “Dana itu banyak mengendap di kas daerah, seperti DAK fisik dan nonfisik termasuk dana Tunjangan Profesi Guru, DBH Kehutanan Dana Reboisasi, dan DBH cukai hasil tembakau untuk digunakan sementara guna memenuhi pembayaran atas tagihan pihak ke tiga. Selanjutnya dana tsb harus dikembalikan lagi atau dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai peruntukannya,” ucapnya.

Dia sendiri optimis tahun depan APBN akan lebih kuat lantaran keberhasilan Amnesti Pajak. “Amnesti Pajak akan menambah rasio pajak terhadap produk domestik bruto nasional. Sejauh ini tax ratio kita hanya 11% saja. Negara lain sudah 15%, contohnya Singapura. Dengan Amnesti Pajak ini semoga bisa naik menjadi 13%. Karena dengan Amnesti Pajak jumlah WP dan harta yang dilaporkan bertambah,” sebutnya.

Menurut dia, dengan rasio pajak yang semakin besar, maka kekuatan fiskal negara akan semakin besar. Hal ini akan mempengaruhi kemampuan negara dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang selama ini menjadi masalah Indonesia. Selain itu, secara makro, ekonomi dalam negeri akan lebih kuat karena pemerintah memiliki anggaran yang lebih kredibel. (ars)

Berita Terkait