Data Peserta Tak Valid

Data Peserta Tak Valid

  Jumat, 13 May 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalbar di bawah rata-rata nasional. Gubernur Kalbar Cornelis menyatakan perlu kerja sama yang baik dalam perluasan cakupan kepesertaan tersebut.

“Setelah terintegrasi dengan jamkesda, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan harus menyosialisasikan aturan perundang-undangan yang ada. Ini agar jelas tugas dan tanggungjawab pejabat daerah,” ungkap Cornelis ketika membuka Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan se Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (12/5).

Hingga Maret 2016, peserta JKN di Kalbar sebanyak 2.544.437 jiwa dari total penduduk yang sebanyak 5.318.289 jiwa. Jika diprosentasekan, hanya 48 persen penduduk Kalbar yang menjadi peserta JKN. Pencapaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 53,65 persen.

Cornelis menyatakan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional harus didukung semua pihak, baik pemerintah, pemberi pelayanan kesehatan, ormas, BUMN, pihak swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Ditargetkan pada 2019 seluruh warga Kalbar tercakup dalam JKN. 

Cornelis juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan melaksanakan perbaikan mutu pelayanan kesehatannya. Baik tingkat dasar maupun rumah sakit. Badan usaha yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan JKN maupun KIS (Kartu Indonesia Sehat) harus disanksi. 

Ia juga meminta pemerintah kabupaten kota melakukan verifikasi dan memperbaharui data penduduk miskin secara berkelanjutan. “Masyarakat yang tidak membayar didata, apa karena tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Jika karena miskin dan tidak mampu bayar, didorong untuk dijamin oleh pemerintah kabupaten kota,” ungkap Cornelis.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Junaidi mengatakan penerima bantuan iuran tahun ini ditetapkan dengan SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2016. Dari sisi jumlah, terjadi peningkatan sebanyak 92.559 pada tahun ni. 

“Penerima bantuan iuran pada 2015 sebanyak 1.343.816 orang, sedangkan tahun ini 1.423.564 orang,” kata Junaidi seusai pembukaan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kalbar, kemarin.

Junaidi menjelaskan terdapat data tak valid lagi pada tahun ini karena berbagai alasan sebanyak 12.811 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 302 orang merupakan data ganda, 5.946 jiwa meninggal dunia, dan dinyatakan mampu sebanyak 6.563 jiwa. 

Menurut Junaidi, angka kemiskinan Kalbar sebesar 8,54 persen atau sekitar 400 ribu jiwa. Tetapi ternyata penerima bantuan iuran JKN mencapai 28 persen dari total penduduk.

“Persoalannya adalah ketidaktepatan data. Itu harus diakui,” ungkap Junaidi.

Sebenarnya, lanjut Junaidi, ada peluang kabupaten kota untuk memperbaharui datanya setiap satu bulan. Apalagi kondisi penduduk Kalbar sangat dinamis. Misalnya, ada penerima PBI yang hamil, tetapi anaknya belum ditulis sebagai anggota JKN. 

“Updating (perbaharuan) data wajib dilakukan setiap enam bulan,” kata Junaidi.

Ia menambahkan persoalan yang terjadi selama ini yakni pihak kabupaten kota lemah sumber daya manusia, sarana, dan pendanaan. Ia pun membicarakan persoalan itu kepada Kepala BPJS. 

“Ikutlah bersama-sama kami melakukan pendataan. Jangan semata-mata diserahkan kepada daerah, terutama dari sisi dukungan dana teknis pelatihan dan pelaksanaan pendataan,” tutur Junaidi.

Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan sebanyak 324 kabupaten kota di Indonesia telah mengintegrasikan jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Total pesertanya mencapai 13,5 juta jiwa.

Di Kalbar sebanyak 13 kabupaten kota terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Hanya Kota Pontianak yang belum mengintegrasikan jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. 

“Masih dalam proses diharapkan pada Juni mendatang Kota Pontianak sudah terintegrasi,” ujar Andayani, kemarin.

Kemarin, dua kabupaten menandatangani perjanjian kerja sama integrasi penduduk menjadi peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran. Dua daerah tersebut Bengkayang sebanyak 3.500 jiwa dan Kapuas Hulu 10 ribu jiwa. 

Secara keseluruhan cakupan peserta JKN-KIS di Kalbar sebanyak 47,84 persen. Cakupan peserta terbesar terdapat di Kayong Utara sebanyak 77,87 persen. Peserta terendah di Sanggau sebesar 27,84 persen. 

“Provinsi Kalimantan Barat harus dapat meningkat kualitasnya dan secara bertahap dapat mencakup seluruh penduduk Kalimantan Barat sehingga Universal Health Coverage 1 Januari 2019 bisa terwujud,” ungkap Andayani.

Saat ini BPJS Kesehatan bekerjasama dengan 359 fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas, dokter praktik perorangan, maupun klinik pratama di Kalbar. Selain itu juga bekerjasama dengan 60 rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap menyadari pelayanan kesehatan yang diberikan belum bisa memuaskan semua masyarakat. 

“Tetapi kami memiliki komitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan. Dan memang dari tahun ke tahun pelayanan ini semakin meningkat,” ungkap Andy, kemarin.

Andy menegaskan hal utama yang menjadi perhatian adalah masyarakat miskin yang belum menjadi peserta JKN. Mereka harus menjadi peserta BPJS dan preminya dibayarkan pemerintah. 

“Teman-teman harus melakukan pendataan kepada masyarakat tak mampu, sehingga tak ada istilah takut dibawa ke rumah sakit karena tak ada uang,” kata Andy. (uni) 

Berita Terkait