Darurat Pornografi, Bentuk Satgas RT/RW

Darurat Pornografi, Bentuk Satgas RT/RW

  Minggu, 15 May 2016 09:57
Ilustrasi

Berita Terkait

JAKARTA - Upaya meminimalisir dampak buruk pornografi terus dilakukan melalui pemblokiran situs-situs porno. Mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sepanjang 2015 hingga akhir April 2016, sudah ada 754.439 situs porno.

Koordinator Komunitas IDKita Valentino Tovano yang bergerak di bidang pendidikan internet mengatakan, di era sekarang ini orang tua tidak boleh gaptek alias gagap teknologi. Antigaptek ini bukan hanya harus tahu bagaimana menggunakan gadget, tapi juga memonitor dan mengarahkan pemanfaatannya. "Istilahnya, internet sehat," ujarnya kemarin (14/5).

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut kebiasaan mengakses pornografi dan mengonsumsi miras sebagai pemicu kejahatan seksual, sejalan dengan temuan IDKita. Menurut Valen, internet tidak hanya menjadi penyebab munculnya kejahatan seksual. Tapi, juga menjadi modus para pelaku. "Misalnya dengan memancing korban melalui Facebook, Twitter, atau jejaring media sosial lainnya," katanya.

Karena itu, kata Valen, upaya memblokir situs-situs yang menampilkan konten pornografi memang bagus. Tapi, tidak akan menyelesaikan masalah karena situs-situs porno terus bermunculan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, yang paling penting adalah membentengi anak agar bisa menggunakan internet secara sehat. "Ini tugas orang tua, jangan cuek dengan pemanfaatan internet oleh anak," ucapnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengakui, pemblokiran situs-situs porno seolah tak ada habisnya. Sebab, saat diblokir 10 situs, tak lama muncul 20 situs lainnya. Saat diblokir 50 situs, 100 yang lain bermunculan lagi. "Jadi sekarang fokus pemerintah adalah bagaimana agar masyarakat mengakses situs-situs yang bermanfaat," ujarnya Jumat malam lalu.

Karena itulah, pemerintah kini tengah menyusun White List atau daftar situs-situs internet yang berorientasi pada pendidikan baik formal maupun nonformal. Saat ini, baru 153 ribu situs yang masuk White List. "Nanti kita kampanyekan ke orang tua dan anak, agar mengakses situs-situs dalam White List," katanya.

Kampanye Internet Sehat memang mendesak. Sebab, menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, berdasar data yang diperoleh dari peneliti asal Thailand, disebutkan bahwa setiap hari disinyalir ada 25 ribu remaja di Indonesia yang mengakses situs-situs porno. "Jadi, sekarang ini sudah darurat pornografi," ujarnya. 

Selain itu pemerintah juga merespon masukan sejumlah pemerhati anak untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) perlindungan anak di tingkat grassroot. Wacana ini tengah dikomunikasikan antar kementerian/ lembaga. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyampaikan, peran satgas di tingkat RT/RW ini sangat penting. Mereka yang akan membantu pemerintah mendeteksi kekerasan-kekerasan yang terjadi di daerahnya. Kekerasan ini bukan melulu soal kekerasan fisik atau seksual, tapi juga soal pembiaran. 

Nantinya, bila satgas RT/RW ini menemukan suatu persoalan maka bisa langsung dilaporkan ke kepala desa masing-masing. Kemudian, pihak desa bisa menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat atau LSM yang ada. 

”LSM nanti kan masuk dalam satgas juga. Mereka akan berkoordinasi dengan P2TP2A. Kami harapkan satgas bisa bekerja sama dengan kelompok intelejen kita untuk mendeteksi kekerasan ini,” tuturnya ditemui usai acara Malam 1.000 Lilin: Solidaritas untuk Korban Kekerasan Seksual. 

Dengan deteksi dini ini, Yohana berharap, penanganan bisa segera dilakukan. Sehingga, anak bisa segera diselamatkan. ”Saya sudah mulai di Bali dan Bangka Belitung (pencanangan program). Kita akan mulai masuk ke desa-desa lainnya,” tutur Menteri Perempuan Pertama dari Papua itu. 

Selain itu, Yohana juga mengemukakan gagasan tentang Gerakan laki-laki lindungi perempuan. Gerakan ini berupa penanaman pengertian bahwa perempuan bukan objek seksual. Serta, meminta laki-laki untuk bisa menjadi perisai jika perempuan dalam bahaya. 

Disinggung soal perkembangan pembahasan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) pemberatan hukuman pelaku kejahatan seksual anak, Ibu tiga anak itu mengaku masih terus berjalan. Sehingga, pihaknya belum bisa memberikan pejelasan soal detilnya. 

Ditemui dalam kesempatan sama, anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengaku menyambut baik keluarnya Perpu pemberatan hukuman predator seksual ini. Bahkan sudah dipastikan lolos. Namun, pihaknya tetap merasa perlu meminta presiden memberikan penjelasan terkait beberapa hal soal teknis pelaksanaan. Seperti, soal siapa sih yang nantinya kena hukuman kebiri, biaya suntik kebiri, dan antisipasi setelah pemberatan hukuman kebiri diberikan. 

”Karena tidak mungkin dilakukan secara massive. Akan jadi beban negara. Oleh karenanya, DPR akan betul-betul mengawasi regulasi agar implementasi betul-betul berjalan,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. (owi/mia) 

Berita Terkait