Dana Tebusan Pajak Terus Bergerak

Dana Tebusan Pajak Terus Bergerak

  Rabu, 24 Agustus 2016 12:54

Berita Terkait

PONTIANAK- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalbar Slamet Sutantyo mengatakan dana tebusan dari program tax amnesty atau program pengampunan pajak terus bergerak.

Data terakhir, dana tebusan itu mencapai Rp20 miliar. Dana itu dari pelaporan aset dan harga kekayaan dari sejumlah wajib pajak yang mencapai Rp1 triliun.

“Itu sudah termasuk repatriasi dan deklrasi wajib pajak. Baik melaporkan asetnya di dalam dan luar negeri,” kata Slamet kepada wartawan siang kemarin di Hotel Kapuas Pallace di sela-sela pelantikan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Kalimantan Barat.

Dari perolehan itu saat ini Kalimantan Barat menduduki rangking ke 13. Dia menyebutkan rangking yang diperoleh itu bisa saja turun dan naik karena melihat dari respon wajib pajak yang memanfaatkan program ini.

Slamet memastikan pihaknya terus mensosialiasikan program pengampuan pajak ini. Dia memprediksi jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program ini akan semakin meningkat menjelang akhir September.

Hal itu disebabkan periode penyampaian permohonan tax amnesty periode I dengan tarif tebusan sebesar dua persen akan berakhir 31 September 2016. Jika lebih dari 31 September sudah masuk periode II, dengan tarif 3 persen. “Masih ada waktu satu bulan untuk tarif tebusan dua persen,” kata dia.

Alasan lain pun lantaran dia berkeyakinan banyak wajib pajak yang kaya raya akan memanfaatkan program ini. Sebab mengingatkan batas waktu program ini akan berakhir Maret 2017.

“Sosialisasi ini berjalan efektif. Buktinya wajib pajak banyak memanfaatkan program ini. Termasuk asosiasi seperti Apindo, Kadin, serta Masyarakat kelistrikan meminta dilakukan kembali sosialisasi program ini,” ungkapnya.

Selain sosialisasi, lanjut dia, langkah lain yang dilakukan DJP yakni dengan memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang akan melaporkan aset dan harta kekayaannya. Dia meminta wajib pajak tidak khawatir, sebab data yang dilaporkan akan terjamin kerahasiaanya.

Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Provinsi Kalimantan Barat Arief Sapta Wendrianto mengakui pihaknya juga memiliki punya kewajiban untuk menyampaikan ke masyarakat mengenai manfaatkan program ini.

Menurut Arief dorongan yang diberikan agar program ini berjalan dengan menuntut setiap pengurus berperan aktif untuk menginformasikan masyarakat mengenai program ini. “Sebagai konsultan pajak kami punya peran untuk mengajak masyarakat memanfaatkan program ini,” kata Arief kepada wartawan koran ini siang kemarin.

Dia menilai program ini memiliki manfaat yang besar terutama untuk mendorong bergeraknya roda perekonomian. Sebagai lembaga konsultan Arief memastikan siap membantu masyarakat untuk memanfaatkan program ini.

Sebaliknya, lanjut dia, yang perlu diingat adalah saat wajib pajak tidak memanfaatkan program ini namun diketahui memiliki harta yang tidak sedikit, ancaman bisa dikenakan PPh 200 persen dari nilai harta. “Saya rasa siapapun tidak mau dikenakan denda itu. Semoga saja dengan informasi bisa memanfaatkan program ini,” ungkapnya.

Adapun mereka yang akan dilantik untuk Pengda AKP2I Kalbar adalah Ketua Arief Sapta Wendrianto, Sekretaris Suriadi, dan Bendahara Limas Djoni Fudjio. Sedangkan Pengcap AKP2I Kota Pontianak Ketua Effendi, Sekretaris Vionita Selviana Limas, Bendahara Herry Wijaya. Adapun Pengcab Kubu Raya; Ketua Johan, Sekretaris Visella Moody dan Bendahara Thomas Bun. (mse)

 

Berita Terkait