Dana Desa, Berkah atau Musibah ?

Dana Desa, Berkah atau Musibah ?

  Jumat, 26 Agustus 2016 09:42
KEGIATAN : Bupati Ria Norsan saat menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur desa.

MEMPAWAH-Bupati, Ria Norsan mengingatkan pemerintahan desa (pemdes) diwilayah kerjanya untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran dana desa. Hendaknya dana tersebut dikelola bersama-sama dengan melibatkan, Pemdes, BPD dan elemen masyarakat. Jangan sampai, Kepala Desa (Kades) terseret kasus hukum.

 
 “Saya ingatkan kepada Kades dan jajarannya, agar berhati-hati dalam mengelola dana desa. Jika ingin selamat, patuhi aturan dan ketentuannya. Jadikan dana desa ini sebagai berkah, bukan musibah bagi penyelenggara Pemdes. Musibah terjadi jika saudara tidak melaksanakan penyelenggaraan keuangan desa dengan benar,” tegas Norsan saat menutup kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa di Yogyakarta, Rabu (24/8).

Pelatihan yang digelar Pemerintah Kabupaten Mempawah bekerja sama dengan Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yogyakarta itu, diikuti para kepala desa, perangkat desa, bendahara desa, dan BPD se-Kabupaten Mempawah.

Dengan jumlah anggaran dana desa yang relatif besar, Norsan menghendaki agar seluruh desa di Kabupaten Mempawah mampu memaksimalkan potensi yang ada diwilayahnya. Terutama dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Sehingga, desa lebih mandiri dalam membiayai kebutuhan masyarakatnya.

 “Makanya dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan ini, agar para peserta dapat mencontoh keberhasilan desa di Yogyakarta  yang  mampu  memaksimalkan potensi PAD. Silakan untuk dicontoh dan diadopsi tata cara dan sistemnya,” ujar Norsan menganjurkan. Saat ini, Norsan mengatakan, desa menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Sebagai pintu gerbang utama menuju suatu wilayah, maka desa wajib untuk dimakmurkan. Desa harus mampu tumbuh dan dapat membiayai seluruh kebutuhannya secara mandidi. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat banyak perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

 “Perubahan paradigma tersebut dimaksudkan  agar percepatan pembangunan desa dapat segera terwujud. Karena, kesejahteraan desa tidak muncul dengan sendirinya. Melainkan butuh kerja keras yang diawali niat ikhlas,” pendapatnya.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati mengajak seluruh seluruh aparatur desa di Kabupaten Mempawah untuk mewujudkan kemandirian desa. Di antara ciri kemandirian dimaksud, tersedianya sumber pendapatan desa melalui pendapatan asli desa yang tinggi. Dengan begitu, desa dapat membiayai seluruh kebutuhannya dan masyarakatnya pun semakin berdaya.

 “Untuk mewujudkan kemandirian desa tersebut, maka diperlukan tekad yang kuat, semangat belajar, dan pemahaman terhadap aturan desa. Pelaksanaan keuangan desa harus tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan,” tegasnya mengingatkan.(wah)