Dana BOS Telah Cair

Dana BOS Telah Cair

  Kamis, 28 July 2016 09:30

Berita Terkait

PONTIANAK - Angin segar diterima pihak sekolah dan para tenaga pendidik se-Kalimantan Barat. Dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang ditunggu akhirnya cair. 

Pencairan ini dilakukan setelah surat sebagai pengganti payung hukum untuk pencairan dana dari kas daerah ke rekening satuan pendidikan yang dicabut Maret lalu ditandatangani Kementerian Dalam Negeri. Dana BOS yang dicairkan itu senilai Rp200 miliar lebih. 

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan pencairan dana BOS triwulan kedua ini setelah pemerintah provinsi mendapat surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 420/2711/SE tentang Penyaluran Dana Bos yang dikeluarkan tanggal 25 Juli 2016.

“Begitu suratnya keluar dana Bos langsung dicairkan,” kata Cornelis di Balai Petitih, Rabu (27/7). 

Penyaluran itu langsung ke rekening satuan pendidikan berdasarkan keputusan Gubernur Kalbar dengan nomor 591/BPKAD/2016 tentang penetapan penerimaan jumlah dana BOS Triwulan II di wilayah Kalimantan Barat Tahun anggaran 2016. Bersama dengan itu dikeluarkan juga surat dengan nomor 592/BPKAD/2016 tentang penetapan selisih kurang salur dan tambahan penerima jumlah BOS triwulan I Tahun 2016 di Kalimantan Barat. 

Cornelis meminta setiap kepala daerah di kabupaten/kota ikut mengawasi pemanfaatan dana BOS yang sudah disalurkan ke masing-masing satuan pendidikan.

“Para bupati/wali kota agar memantau penyaluran dan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya yang mengacu pada aturan,"” pinta Cornelis. 

Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga meminta satuan pendidikan sebagai penerima dana ini agar bekerja lebih profesional. Dia mengingatkan agar dana ini dimanfaatkan sesuai aturan. Pihak sekolah juga diminta segera untuk membuat laporan pertanggungjawabannya dalam pemanfaatannya.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat Alexius Akim meminta pemanfaatan dana BOS itu sesuai dengan kebutuhan real sekolah. Menurutnya ada 13 item yang tertuang dalam Juknis untuk pemanfaatan dana BOS. 

Masih dikatakannya, jika kebutuhan real sekolah itu sudah terpenuhi dia meminta pihak sekolah segera membuat laporan pertanggungjawabannya. 

“Sepeserpun uang negara harus dibuat pertanggungjawaban. Jika pun itu utang harus ada fakta dan bukti. Jangan dipakai yang tidak jelas,” kata dia mengingatkan. 

Menurut Akim, lamanya pencairan itu bukan karena kesengajaan untuk menahan dana yang dibutuhkan guna membayar gaji para tenaga pendidikan honorer. Melainkan tertahannya pencairan itu karena pihaknya tidak berani menyalurkan yang disebabkan Permendagri Nomor 62/2011 yang menjadi payung hukum dicabut. 

“Masyarakat juga harus tahu. Penyalurann dari rekening kas umum negara ke rekening ke kas umum daerah harus mengacu pada Permenkeu. Dari kas umum daerah ke rekening satuan pendidikan harus mengacu Permendagri. Masalahnya payung hukum itu dicabut sehingga lama. Kami tidak ingin menyalurkan uang yang begitu besar tanpa payung hukum yang jelas,” bebernya.

Sementara itu Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalbar Samiun AR mengatakan cairnya dana Bos ini merupakan kabar gembira yang diterima para guru. Dirinya bahkan menerima kabar melalui SMS dari para guru di daerah tentang pencairan dana yang ditunggu-tunggu “Oemar Bakri” ini.

Samiun menilai tuntutan sebelumnya yang disampaikan itu wajar karena mengingat kebutuhan dana ini untuk sekolah sangat penting. Sebab, tertundanya pencairan ini bisa berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. 

“Jika tidak cair maka bisa mengganggu konsenterasi sekolah, termasuk proses belajar mengajar,” kata Samiun saat dihubungi wartawan koran ini siang kemarin. 

Dia berharap dengan cairnya dana ini maka bisa meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pihak sekolah pun, masih disampaikannya dituntut untuk memanfaatkan dana ini sesuai petunjuk yang telah ditetapkan pemerintah. 

“Ikuti petunjuk dalam pemanfaatannya agar tidak terjadi pelanggaran,” pesannya. 

Selain itu PGRI juga mendukung langkah Pemprov Kalimantan Barat yang menuntut agar petunjuk teknis dana BOS ini direvisi. Dorongan itu disampaikannya agar para tenaga pendidik tidak lagi khawatir menjadi korban kriminalisasi. 

Tuntutan ini juga disampaikan guru ketika melaksanakan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di DPRD dan Pemprov Kalbar, kemudian di Polda dan Kejaksaan Tinggi Kalbar. (mse) 

Berita Terkait