Daerah Hadapi Pemangkasan Anggaran

Daerah Hadapi Pemangkasan Anggaran

  Kamis, 11 Agustus 2016 09:41

Berita Terkait

 
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan akan kembali memangkas anggaran belanja negara. Hal ini lantaran pemasukan dari sektor pajak dipastikan jauh dari target. Dana kementerian, lembaga hingga transfer ke daerah mendapat jatah pengurangan.

Aristono, Pontianak

PEMANGKASAN anggaran belanja negara akan sampai ke Kalimantan Barat. Pemerintah telah mengumumkan akan mencabut anggaran sebesar Rp133,8 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Revisi postur APBN dilakukan untuk menjaga kredibilitas fiskal APBN, kepercayaan pasar, serta mempertimbangkan perkiraan shortfall penerimaan pajak kendati progam tax amnesty telah berjalan.

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar, Supendi mengatakan pihaknya belum mendapat arahan seberapa besar pemotongan yang akan dilakukan untuk transfer di Kalimantan Barat. Akan tetapi, menurutnya, berdasarkan asumsi pemotongan anggaran dibanding APBN, rata-rata setiap daerah akan mendapatkan pemotongan sekira 8 persen dari total pagunya. Namun, kata dia, pengurangan anggaran tidak dipukul rata.

“Arahan dari pemerintah kan pos prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang dipangkas kemungkinan anggaran untuk belanja barang dan perjalanan dinas. Tetapi di Kalbar ini kebanyakan memang untuk pos prioritas, jadi saya kira dana yang dipotong bisa di bawah 8% dari total pagu,” katanya, kepada Pontianak Post.

Sementara itu, pakar ekonomi makro dan fiskal Prof Dr Eddy Suratman mengatakan, secara luas, dia mengatakan pemangkasan dana transfer daerah akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Kalbar. “Akan berpengaruh, karena konsumsi pemerintah porsinya cukup kelihatan dalam PDRB kita. Tetapi saya kira tidak akan terlalu besar. Selain itu dampaknya juga pendek. Jadi kalau pun melambat pertumbuhan kita, tidak akan terlalu kelihatan,” sebutnya.

Peran konsumsi pemerintah, menurut dia selama ini menjadi faktor pendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh, di tengah lesunya dunia usaha. “Melalui pengeluaran pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong konsumsi. Pemerintah sudah melakukan itu dalam beberapa waktu belakangan ini,” tambah dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah di Kalimantan Barat hanya sebesar Rp8,72 triliun pada paro pertama tahun ini. Angka ini didapat dari kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalbar pada Semester I-2016.

Kendati demikian, dia mendukung  langkah Menteri Keuangan. Pasalnya target penerimaan negara sudah tidak akan mungkin lagi tercapai. “Cara paling mungkin adalah memangkas anggaran. Sementara untuk menambah utang sudah tidak memungkinkan, karena rasio defisit kita sudah hampir 3%. Ini adalah batas maksimum dalam undang undang keuangan negara, kecuali diubah aturannya,” sebut dia.

Anggota DPR RI Komisi XI yang menangani keuangan dan perbankan, Michael Jeno menyebut hal tersebut akan berpengaruh ke daerah juga. Apalagi Kalbar yang ekonominya ditopang oleh konsumsi, termasuk belanja pemerintah. “Selain sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi, konsumsi pemerintah itu berperan besar sebagai stimulus pertumbuhan sektor lain. Dia membuka lapangan pekerjaan dan memicu aktivitas ekonomi lainnya,” kata dia.

Apalagi saat ini, kata dia, ekonomi Kalbar belum bangkit benar lantaran harga komoditas yang belum membaik. “Produk kita adalah komoditas yang sebagian besar dikirim ke luar, seperti karet, CPO dan kayu. Di pasaran internasional, harga komoditas masih belum baik,” katanya.

Hanya saja, dia berpendapat, pemangkasan sebaiknya hanya ditujukan kepada pos-pos anggaran yang tidak sangat penting, seperti perjalanan dinas, anggaran rapat dan belanja barang. “Jangan sampai menyentuh pembiayaan belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Saya dengan juga tidak akan ada pemangkasan untuk proyek prioritas,” sebutnya.

Legislator senayan asal Kalbar ini juga menyebut kebijakan pemerintah soal pemangkasan ini wajar. “Lebih baik seperti ini daripada dipaksakan. Kami di DPR sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan pemerintah untuk tidak mematok target terlalu tinggi, karena memang situasi ekonomi global masih seperti ini. Tetapi tetap kukuh mereka, ya bagimana lagi. Akhirnya terbukti kan sekarang, targetnya tidak realistis,” pungkas dia. (*)

Berita Terkait