Cornelis Terima DIPA 2016 , Diserahkan Langsung Presiden Jokowi

Cornelis Terima DIPA 2016 , Diserahkan Langsung Presiden Jokowi

  Selasa, 15 December 2015 07:10
TERIMA DIPA : Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH saat menerima DIPA 2016 dari presiden RI di Jakarta, kemarin (14/12).

Berita Terkait

JAKARTA-Gubernur Kalimantan Barat Drs.Cornelis,MH menerima Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran (DIPA) 2016 dari Presiden RI Joko Widodo di  Istana Negara, Senin (14/12).“Apa yang telah disampaikan presiden merupakan suatu langkah yang sangat tepat  untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik lagi,” kata Cornelis.

Penyerahan DIPA di tingkat Kabupaten/Kota se Kalbar menurut Cornelis   akan segera dilakukan. Kepada bupati dan walikota diharapkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh presiden. Anggaran harus tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat jangan asal digunakan.  “Dampak pembangunan dari hasil kerja itu akan kelihatan, jadi jangan main-main dengan anggaran dan membuat program yang asal-asal, perencanaan harus tepat, dan tepat sasaran,” katanya.

Penyerahan DIPA 2016 kepada 87 kementerian/lembaga dengan nilai kegiatan Rp784,1 triliun. Penyerahan DIPA merupakan awal  rangkaian pelaksanaan APBN 2016  yang telah disepakati  pemerintah bersama DPR pada akhir Oktober. Nilai belanja APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 Triliun.

Dalam sambutannya Jokowi meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam tahun 2016 dapat dan harus segera dimulai pada bulan januari. Jangan sampai terlambat. Jokowi juga mengatakan keterlambatan proses lelang dan pencairan anggaran negara akan berdampak negatif terhadap laju perekonomian nasional.

Presiden berharap penyerapan anggaran pada tahun depan tidak lagi menumpuk di bulan November, Desember.  “ Kebiasaan itu harus diakhiri, harusnya merata di sepanjang tahun. Itu yang kita inginkan,” ujar Jokowi.

Presiden menjabarkan bahwa distribusi APBN 2016, terdiri dari belanja K/L  Rp784,1 T atau 37,4%, transfer daerah dan dana desa Rp77,2 T atau 36,7%, dan belanja Non K/L Rp 541,4 T atau 25,8%. Belanja non K/L antara lain dialokasikan untuk pembayaran bunga utang sebesar Rp 184,9 T dan belanja subsidi Rp 182,6 triliun. (Rinto/Humas Prov).

 

Berita Terkait